Pelaksanaan mutasi yang dilakukan di jajaran Pemkab Aceh Tamiang baru-baru ini, mendapat dukungan dari elemen masyarakat. Namun, mutasi yang...
Pelaksanaan mutasi yang dilakukan di jajaran Pemkab Aceh Tamiang baru-baru ini, mendapat dukungan dari elemen masyarakat. Namun, mutasi yang dilakukan harus mempertimbangkan berbagai hal khususnya untuk tujuan pembenahan juga mewujudkan pemerintahan yang baik, jujur dan bersih. Hal tersebut dikatakan Ketua DPD Tk. II IPK Aceh Tamiang Bambang Irawan yang juga putra asli Kabupaten Aceh Tamiang.
“Kita tidak mau ada aroma yang tidak sedap dalam mutasi yang baru saja dilakukan pada tahun ini,” ujarnya. Kata dia, “Sebab sudah beredar informasi dan jadi topik pembicaraan hangat di kalangan masyarakat dugaan pengutipan pada setiap jabatan yang akan diduduki, sehingga sangat bertentangan dengan visi dan misi bupati dan wakil bupati untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan jujur,” kata Bambang di Kualasimpang, Senin (20/2).
Menurut Bambang berbagai hal yang mutlak harus dipertimbangkan dalam melaksanakan mutasi di antaranya faktor senioritas, daftar urut kepangkatan (DUK) yang sudah baku di lingkungan pemerintah serta keahlian (kapasitas) sesuai dengan dinas, badan, kantor yang ada di setiap Satuan Kerja Perangkat Kabupaten.
Dikatakannya, tokoh pemuda pada prinsipnya sepakat dengan perombakan sejumlah pejabat di setiap SKPK demi untuk pengelolaan managemen di setiap instansi sesuai dengan kapasitasnya dalam rangka menata dan mengefektifkan peningkatan kinerja pemerintah daerah dalam rangka memberikan pelayanan publik.
“Kita berpendapat sekaligus menyarankan mutasi yang akan dilakukan seharusnya dimulai dari eselon II. Dasar pertimbangan ini kita sampaikan mengingat eselon II adalah SKPK yang akan memimpin dan mengorganisasikan eselon-eselon di bawah beserta stafnya,” ujarnya.
“Pejabat yang ditempatkan pada posisi masing-masing nantinya diharapkan diisi oleh putra daerah dan juga tidak tertutup kemungkinan meminang figur-figur dari luar daerah yang dianggap mampu sehingga ke depan diharapkan kenerja pemerintah dapat lebih baik,” sebutnya.
Sementara itu, Ketua PEWARTA Saiful Alam, SE mengatakan, “Semua pejabat eselon di Aceh Tamiang berasal dari Aceh Timur karena awalnya Aceh Tamiang masih bergabung dengan Aceh Timur, jadi wajar-wajar aja kalau pejabat eselon di Aceh Tamiang berdomisili di Kota Langsa yang sebelumnya Ibukota Aceh Timur dan bekerja diluar daerah Aceh Tamiang tetapi berasal dari Tamiang,” ujarnya.
Pada intinya kalau ingin membangun daerah harus belajar dari orang luar daerah dan ada orang luar daerah yang sudah maju daerahnya, “Jangan seperti katak dalam tempurung,” kata Saiful (Rico. F).
