R.Shoni Soebagio Lentera24.com | LANGSA - Wacana pemerintah melibatkan kantin sekolah dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG)...
 |
| R.Shoni Soebagio |
Lentera24.com | LANGSA - Wacana pemerintah melibatkan kantin sekolah dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi perhatian publik.
Pemerhati sosial di Kota Langsa, R.Shoni Soebagio menilai perubahan skema tersebut perlu dilakukan secara hati-hati dan keberlanjutan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) tetap penting untuk dipertahankan.
“Jangan sampai mencari pola baru justru menimbulkan persoalan baru dalam pemenuhan gizi seperti keamanan pasokan pangan, pengawasan maupun pengelolaan anggaran,” ujar Shoni kepada Lentera24.com, Kamis, (10/9).
Menurutnya, SPPG hendaknya tetap dilanjutkan dan diperkuat. Jika ada kekurangan dalam pelaksanaannya, tentu harus diperbaiki dan dievaluasi. Jangan sampai karena ada persoalan kemudian sistem yang telah dibangun justru dialihkan ke kantin sekolah tanpa ada kajian yang benar-benar matang.
Ia menyebut, kantin sekolah memang memiliki kelebihan karena berada di lingkungan sekolah dan langsung dekat dengan penerima manfaat, namun kedekatan lokasi tidak menjamin otomatis memiliki kemampuan seperti SPPG yang memiliki kemampuan menyediakan makanan bergizi berstandat MBG.
“Persoalan yang perlu diperhatikan di antaranya, kemampuan dapur dalam mengelola makanan dalam jumlah banyak, pemenuhan standar gizi dan porsi, kualitas bahan pangan, kebersihan, keamanan makanan hingga kemampuan tenaga pengelola,” katanya.
Menurutnya, yang harus diperhatikan bukan saja makanan sampai ke anak-anak penerima manfaat, tetapi apakah kandungan gizinya sesuai dan porsinya sesuai, bahan makanan yang dimakan apakah memenuhi standar dan proses pengolahannya apakah aman.
“Kalau semua kantin memenuhi standar dan mampu menjalankan ketentuan MBG, tentu harus dipertimbangkan, namun demikian SPPG jangan langsung dianggap tidak perlu,” ujarnya.
Oleh karenanya, lanjut Shoni, evaluasi terhadap SPPG maupun kajian terhadap pelibatan kantin sekolah perlu dilakukan secara terbuka berdasarkan data dan kesiapan masing-masing daerah.
“Program MBG diharapkan tidak hanya mengejar jumlah penerima manfaat, tapi juga perlu memastikan kualitas makanan, keamanan konsumsi, kecukupan gizi serta tata kelola anggaran menjadi prioritas,” imbuhnya. []L24 Mura
