Lentera24.com | JAKARTA - Gedung Dewan Pers di Jakarta, Rabu (2/9/2026), menjadi saksi sebuah perbincangan hangat namun penuh kekeluargaan....
Lentera24.com | JAKARTA - Gedung Dewan Pers di Jakarta, Rabu (2/9/2026), menjadi saksi sebuah perbincangan hangat namun penuh kekeluargaan. Di ruang pertemuan itu, aroma komitmen untuk merajut persatuan pers nasional begitu terasa. Pengurus Pusat Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) hadir bersilaturahmi dengan jajaran Dewan Pers guna meluruskan benang merah sekaligus menegaskan peran historis PWI sebagai penanggung jawab Hari Pers Nasional (HPN) 2027.
Di bawah kepemimpinan Ketua Umum PWI Pusat Akhmad Munir, delegasi PWI datang membawa satu pesan utama: HPN adalah rumah bersama seluruh insan pers Indonesia, bukan milik golongan tertentu, namun akar sejarahnya tak boleh tanggal dari napas kelembagaannya.
Pertemuan strategis ini turut dihadiri oleh Ketua Dewan Pers Prof. Komaruddin Hidayat, Wakil Ketua Totok Suryanto, serta para anggota Dewan Pers, di antaranya Abdul Manan, Muhammad Jazuli, Yogi Hadi Iswanto, Maha Eka Swasta, dan Rosarita Niken Widiastuti. Sementara dari kubu PWI, hadir pula Ketua Dewan Kehormatan Atal S. Depari, Sekretaris Jenderal Marthen Selamet Susanto, serta jajaran pengurus pusat lainnya.
Menggali Akar, Menjaga Kontinuitas
Dalam kesempatan tersebut, PWI secara resmi menyerahkan pendapat hukum yang mengupas tuntas landasan historis dan yuridis HPN. Perjalanan panjang ini berakar dari Kongres PWI di Surakarta pada 9 Februari 1946—tanggal yang kemudian diabadikan negara lewat Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 1985 sebagai Hari Pers Nasional atas gagasan Kongres PWI di Padang pada 1978.
Bagi Akhmad Munir, angka 9 Februari memiliki ikatan darah yang tak terpisahkan dengan sejarah lahirnya PWI.
"Pemilihan tanggal 9 Februari memiliki kaitan sejarah yang tidak terpisahkan dengan berdirinya PWI pada 1946. Karena itu, kedudukan historis dan kelembagaan PWI dalam penyelenggaraan HPN tidak dapat begitu saja disamakan dengan organisasi pers lainnya," ungkap Munir dengan nada tegas namun bersahaja.
Meski demikian, PWI tidak menutup mata terhadap dinamika zaman. PWI memahami pandangan bahwa Keppres Nomor 5 Tahun 1985 lahir jauh sebelum era Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan belum secara eksplisit mengatur tata kelola penanggung jawab HPN. Namun, PWI mengingatkan bahwa ketiadaan aturan baru yang sah tidak lantas memberi jalan bagi pihak mana pun untuk mengubah tradisi secara sepihak.
"PWI tidak menolak apabila regulasi HPN hendak diperbarui. Tetapi sepanjang belum ada ketentuan hukum baru yang sah, kontinuitas penyelenggaraan HPN harus terus dijaga sebagai momentum persatuan insan pers nasional," imbuhnya.
Delegasi PWI Pusat bertemu Ketua Dewan Pers, Prof. Komaruddin Hidayat dan jajaran di Jakarta, Rabu, 2 September 2026 yang secara khusus membahas penyelenggaraan HPN dan wacana perubahan tata kelolanya.
Semangat Baru, Rumah yang Lebih Terbuka
Aspirasi dan catatan yang dibawa Dewan Pers disambut dengan tangan terbuka oleh PWI. Jajaran Dewan Pers—mulai dari Muhammad Jazuli, Yogi Hadi Iswanto, Maha Eka Swasta, Rosarita Niken Widiastuti, hingga Wakil Ketua Totok Suryanto—mendorong agar HPN 2027 dirancang jauh lebih inklusif, merangkul seluruh konstituen Dewan Pers, dan menimbang aspek psikologis lintas organisasi.
Prof. Komaruddin Hidayat selaku Ketua Dewan Pers juga menekankan pentingnya merawat napas kebersamaan ini ke depan.
Menanggapi hal tersebut, Akhmad Munir memastikan bahwa menjaga sejarah tidak lantas membuat PWI bersikap eksklusif. Justru, momentum HPN 2027 akan dijadikan lembaran baru untuk memperkuat kolaborasi lintas elemen pers.
"HPN adalah milik seluruh insan pers Indonesia. PWI tidak pernah mengklaim HPN sebagai milik eksklusif PWI. Justru kami menyambut baik apabila seluruh konstituen Dewan Pers dapat terlibat secara aktif sehingga HPN benar-benar menjadi rumah bersama masyarakat pers Indonesia," ujar Munir hangat.
[Ketua Umum PWI Pusat, Akhmad Munir.](Foto Antara)
Ketua Umum PWI Pusat, Akhmad Munir.
Menyongsong HPN 2027 Bersama-Sama
Pertemuan hari itu mencairkan berbagai sekat yang ada. PWI menyatakan kesiapannya untuk membuka ruang partisipasi seluas-luasnya bagi seluruh konstituen Dewan Pers dalam kepanitiaan, perumusan agenda, hingga eksekusi rangkaian acara HPN 2027.
Melalui semangat baru ini, PWI membuktikan bahwa tradisi dan modernitas organisasi dapat berjalan beriringing. Akar sejarah dihormati, regulasi masa depan disikapi secara bijak, dan yang terpenting: gaung persatuan insan pers nasional dijaga agar tetap hidup menyala.[]
