Lentera24.com | ACEH TAMIANG – Puing-puing beton yang hancur diterjang banjir masih teronggok bisu di dasar Sungai Tamiang. Pemandangan mem...
Lentera24.com | ACEH TAMIANG – Puing-puing beton yang hancur diterjang banjir masih teronggok bisu di dasar Sungai Tamiang. Pemandangan memprihatinkan ini menjadi potret perjuangan harian warga Kecamatan Sekerak dan sekitarnya. Hingga hari ini, urat nadi kehidupan ribuan masyarakat di sana seolah berdenyut lambat, bergantung sepenuhnya pada tali-tali jembatan gantung darurat dan perahu penyeberangan yang bertaruh dengan arus.
Kondisi yang berlarut-larut ini memantik keprihatinan mendalam dari Wakil Ketua I Bidang Kehormatan DPD PDI Perjuangan Aceh, Hanafiah, SH. Ia menegaskan bahwa keterbatasan akses transportasi ini tidak boleh dibiarkan menjadi hal biasa, karena menyangkut hak dasar masyarakat yang mulai terabaikan.
"Jembatan Lubuk Sidup - Aras Sembilan ini bukan sekadar infrastruktur penghubung, melainkan jantung perekonomian dan sosial warga. Ketika akses ini terputus, biaya hidup melonjak, roda ekonomi melambat, anak-anak kesulitan menuju sekolah, dan warga harus bertaruh waktu saat membutuhkan pelayanan kesehatan. Ini persoalan kemanusiaan yang mendesak," ujar Hanafiah tegas.
Menolak "Solusi Darurat" Menjadi Permanen
PDI Perjuangan Aceh memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada personel TNI, para relawan, dan masyarakat yang telah bergotong royong membangun jembatan gantung sebagai jalur alternatif darurat. Namun, Hanafiah mengingatkan dengan kritis bahwa solidaritas warga di lapangan jangan sampai dijadikan alasan bagi pemerintah untuk menunda-nunda kewajibannya.
Menurutnya, pemulihan pascabencana yang sejati adalah ketika negara mampu mengembalikan kehidupan masyarakat ke kondisi normal dan aman, bukan membiarkan mereka terjebak dalam risiko infrastruktur seadanya.
"Semangat gotong royong masyarakat dan TNI luar biasa, tetapi pembangunan infrastruktur strategis tetap merupakan tanggung jawab mutlak negara. Solusi darurat ini tidak boleh pelan-pelan dianggap sebagai solusi permanen. Negara harus hadir menghadirkan kembali jembatan permanen yang kokoh, aman, dan tahan bencana untuk mengakhiri kecemasan warga," cetus Hanafiah.
Desak Percepatan Birokrasi: Jangan Korbankan Rakyat Dua Kali
Lebih lanjut, Hanafiah mendesak lintas sektor pemerintahan—mulai dari Kementerian Pekerjaan Umum di tingkat pusat, Pemerintah Provinsi Aceh, hingga Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang—untuk segera memotong kompas birokrasi. Seluruh proses perencanaan, penganggaran, hingga eksekusi pembangunan fisik jembatan permanen harus dipercepat tanpa alasan klasik penundaan.
Ia mengingatkan agar lambannya koordinasi antar instansi jangan sampai menambah beban penderitaan masyarakat yang sudah menjadi korban bencana alam.
"Jangan biarkan masyarakat Sekerak terus-menerus hidup dalam isolasi dan ketidakpastian. Bencana alam memang telah meruntuhkan jembatan fisik mereka, tetapi jangan sampai kelambanan birokrasi ikut meruntuhkan harapan rakyat. Pembangunan jembatan permanen ini harus menjadi prioritas utama yang nyata, bukan sekadar janji dan wacana di atas meja rapat," pungkas Hanafiah, SH.[]L24.Sai
