Direktur Eksekutif Gadjah Puteh, Sayed Zahirsyah Almahdaly Lentera24.com | LANGSA — Pernyataan Wali Kota Langsa, Jeffry Sentana, dalam acar...
 |
| Direktur Eksekutif Gadjah Puteh, Sayed Zahirsyah Almahdaly |
Lentera24.com | LANGSA — Pernyataan Wali Kota Langsa, Jeffry Sentana, dalam acara penyaluran bantuan di Kantor Pos Langsa, Sabtu (20/6/2026), memicu gelombang diskusi dan perdebatan hangat di tengah masyarakat. Dalam keterangannya, Jeffry mengimbau warga agar tidak mendengarkan pihak yang ia sebut sebagai "barisan sakit hati, caleg yang kalah, dan calon wali kota yang kalah yang memanas-manasi untuk membuat provokasi."
Meski pesan dasarnya bertujuan agar masyarakat tidak mudah terhasut, penggunaan istilah politik yang spesifik tersebut dinilai sarat akan sentimen masa lalu dan membuka ruang tafsir liar yang kontraproduktif bagi iklim demokrasi lokal.
Generalisasi yang Berpotensi Memecah Belah
Menanggapi hal tersebut, Direktur Eksekutif Gadjah Puteh, Sayed Zahirsyah Almahdaly, angkat bicara. Menurutnya, esensi menjaga kedamaian di tengah masyarakat adalah hal yang baik, namun cara penyampaian dan pemilihan diksi oleh seorang kepala daerah harus jauh dari kesan tendensius.
"Persoalan utamanya bukan pada ajakan agar masyarakat tidak terprovokasi, melainkan pada penggunaan identitas politik masa lalu sebagai label bagi pihak yang diduga memprovokasi," ujar Sayed Zahirsyah.
Ia menyayangkan ketiadaan penjelasan spesifik atau fakta hukum yang mendasari tuduhan tersebut. Tanpa transparansi, pernyataan Wali Kota dikhawatirkan menjadi generalisasi sepihak yang menyudutkan kelompok-kelompok kritis yang kebetulan berada di luar pemerintahan.
Membedakan Kritik Sah dan Provokasi
Sayed mengingatkan bahwa dalam alam demokrasi, kritik, demonstrasi, dan pengawasan adalah hak konstitusional warga negara yang dilindungi undang-undang. Pemerintah, menurutnya, harus bisa memilah dengan jernih mana yang merupakan kontrol publik dan mana yang murni tindakan provokasi jahat.
- Kritik dan Demonstrasi Damai: Bagian dari mekanisme check and balance agar roda pemerintahan tetap berjalan di rel yang benar.
- Provokasi: Tindakan menghasut dan menyesatkan yang harus dibuktikan dengan fakta dan dasar hukum yang jelas.
"Jika memang ada aktor yang sengaja menyebarkan hoaks atau melakukan provokasi yang mengganggu ketertiban, pemerintah punya ruang hukum dan saluran komunikasi resmi untuk menjelaskannya secara transparan kepada publik, lengkap dengan faktanya. Bukan dengan melempar stigma," tegas Sayed.
Waktunya Menjadi Pemimpin Bagi Semua Golongan
Lebih lanjut, Gadjah Puteh menekankan bahwa kontestasi politik telah usai. Seorang kepala daerah yang telah dilantik secara otomatis melepas statusnya sebagai figur pemenang kelompok tertentu, dan wajib bertransformasi menjadi pemimpin bagi seluruh rakyat—termasuk bagi mereka yang dulu tidak memilihnya.
Komunikasi publik seorang pemimpin seyogianya mencerminkan sikap merangkul, menyejukkan, dan merajut kembali sekat-sekat sosial yang sempat renggang akibat pemilu. Pilihan kata yang menyerang dinilai hanya akan menghidupkan kembali polarisasi yang seharusnya sudah dikubur dalam-dalam melalui semangat rekonsiliasi.
Menjawab Keraguan dengan Prestasi, Bukan Label
Masyarakat Kota Langsa hari ini jauh lebih membutuhkan kerja nyata ketimbang narasi politik yang memicu ketegangan baru. Sayed menilai, kedewasaan dan kebesaran seorang pemimpin justru diuji dari caranya mengelola kritik.
"Energi pemerintah seharusnya diarahkan untuk menjawab kritik dengan prestasi, membalas keraguan dengan kerja nyata, serta merespons aspirasi melalui kebijakan yang manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat. Pemimpin yang matang tidak diukur dari kemampuannya melabeli pihak yang berbeda pandangan, melainkan dari integritas dan transparansi hasil kerjanya," tutup Sayed Zahirsyah Almahdaly. []L24.Sai
