HIDE

GRID

GRID_STYLE

Post Snippets

FALSE

Hover Effects

TRUE
{fbt_classic_header}

Breaking News:

latest

Dilema Kurikulum Merdeka: Antara Merdeka Belajar dan Belenggu Administrasi

​ Oleh: Silan Hiffi Rahmadani Mahasiswa Semester VI, Prodi PAI, STIT Madani Yogyakarta ​ Lentera24.com - Administrasi pendidikan sering ...


Oleh: Silan Hiffi Rahmadani
Mahasiswa Semester VI, Prodi PAI, STIT Madani Yogyakarta

Lentera24.com - Administrasi pendidikan sering kali dipandang sebelah mata sebagai urusan teknis "di balik layar". Padahal, ia adalah tulang punggung yang memastikan seluruh proses belajar-mengajar tetap terarah. Ibarat sebuah kapal, administrasi adalah kemudinya; tanpa administrasi yang rapi, inovasi di dalam kelas akan kehilangan koordinatnya.

​Dalam beberapa tahun terakhir, transformasi pendidikan Indonesia melalui Kurikulum Merdeka telah membawa napas segar. Semangatnya jelas: fleksibilitas, pembelajaran yang berpusat pada siswa, dan ruang bagi guru untuk berinovasi. Namun, di balik jargon "Merdeka Belajar" tersebut, muncul sebuah ironi di lapangan—sistem administrasi yang justru sering kali terasa membelenggu.

​Paradoks Administrasi di Era Baru

​Realitas di lapangan menunjukkan bahwa implementasi Kurikulum Merdeka belum sepenuhnya seindah konsep di atas kertas. Tantangan pertama yang muncul adalah kesenjangan adaptasi. Tidak semua pendidik mampu melakukan transisi kilat dari sistem lama ke pendekatan baru yang menuntut penyusunan perangkat ajar yang lebih mandiri dan kompleks.

​Beban administrasi tetap menjadi "hantu" yang menyita energi. Sebagaimana diungkap dalam penelitian Asmariyanti et al. (2024), tugas-tugas administratif yang berlapis masih menjadi beban yang menguras waktu guru. Alih-alih fokus merancang strategi pembelajaran yang kreatif, guru sering kali habis energinya untuk menyusun modul ajar, laporan pembelajaran, hingga dokumentasi sekolah lainnya.

​Belum lagi masalah digital divide atau kesenjangan teknologi. Di berbagai daerah, akses teknologi yang belum merata membuat platform digital yang disiapkan pemerintah justru menambah kerumitan baru ketimbang memberikan kemudahan. Ketidaksiapan teknis dan sistem yang belum terintegrasi secara sempurna memaksa guru bekerja dua kali.

​Dampak Nyata: Saat Fokus Guru Terbelah

​Tantangan administrasi ini bukan sekadar urusan berkas, melainkan berdampak langsung pada kualitas pendidikan. Ada harga mahal yang harus dibayar:

  1. Berkurangnya Fokus Mengajar: Waktu produktif guru untuk berinteraksi dan memahami kebutuhan emosional siswa tersita oleh tuntutan administratif.
  2. Inovasi yang Terhambat: Kurikulum Merdeka menuntut pembelajaran berdiferensiasi yang kreatif, namun bagaimana guru bisa berkreasi jika "ruang napas" mereka penuh dengan tumpukan dokumen?
  3. Tekanan Kerja yang Meningkat: Beban ganda antara mengajar dan mengurus administrasi memicu kelelahan fisik dan mental, yang pada akhirnya menurunkan motivasi pendidik di kelas.

​Menuju Administrasi yang Adaptif dan Efisien

​Agar esensi Kurikulum Merdeka tidak layu sebelum berkembang, diperlukan arah perubahan yang lebih adaptif. Pendidikan kita butuh solusi nyata, bukan sekadar penambahan aplikasi baru.

  • Simplifikasi Administrasi: Perlu ada penyederhanaan format dokumen agar lebih fungsional. Administrasi seharusnya menjadi alat bantu, bukan beban utama.
  • Penguatan Kompetensi yang Berkelanjutan: Pelatihan guru jangan hanya bersifat formalitas, tetapi harus menyentuh aspek praktis pengelolaan administrasi digital secara efektif.
  • Integrasi Sistem Digital: Pemerintah perlu memastikan seluruh platform yang digunakan benar-benar terintegrasi (satu pintu) guna meminimalisir input data yang berulang.
  • Kebijakan Berbasis Realitas: Setiap sekolah memiliki karakteristik berbeda. Kebijakan pusat harus memberikan ruang bagi sekolah untuk menyesuaikan administrasi sesuai dengan fasilitas dan kondisi lingkungan lokal.

​Penutup

​Kurikulum Merdeka adalah langkah besar menuju kemajuan. Namun, keberhasilannya sangat bergantung pada kesiapan sistem pendukungnya. Sejalan dengan kajian Lestariningsih & Rohmadi (2025), efektivitas kurikulum ini hanya bisa dicapai jika administrasi pendidikan mampu bergerak selaras dengan semangat fleksibilitas itu sendiri.

​Administrasi yang sederhana, adaptif, dan relevan adalah kunci. Jika kita ingin siswa merdeka dalam belajar, maka kita harus terlebih dahulu memerdekakan guru dari kerumitan administrasi yang tidak perlu. (*)

Referensi:

  • ​Asmariyanti, I., et al. (2024). Konsep, Tujuan, dan Fungsi Administrasi Pendidikan. Edu Research IICLS.
  • ​Lestariningsih, N., & Rohmadi, M. (2025). Tantangan dan Evaluasi dalam Implementasi Kurikulum Merdeka Pada Sekolah di Kota Palangka Raya. Edu Cendikia: Jurnal Ilmiah Kependidikan