Edi Syahputra, ST Lentera24.com | ACEH TAMIANG - Kami menilai pernyataan Gubernur Aceh yang menganggap wajar penyaluran CSR PT. PEMA kepada...
 |
| Edi Syahputra, ST |
Lentera24.com | ACEH TAMIANG - Kami menilai pernyataan Gubernur Aceh yang menganggap wajar penyaluran CSR PT. PEMA kepada Universitas Trisakti justru menyinggung rasa keadilan masyarakat Aceh. Sebagai perusahaan milik daerah, PT. PEMA seharusnya memprioritaskan tanggung jawab sosialnya untuk kepentingan rakyat Aceh baik dalam sektor pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi, maupun penanggulangan kemiskinan di wilayah ini.
Hal itu disampaikan Presiden Mahasiswa Unsam periode 2000-2001, Edi Syahputra, ST, dimana menurut dia, memberikan bantuan CSR ke luar daerah, apalagi ke sebuah universitas swasta ternama di Jakarta, menimbulkan kesan bahwa kepentingan masyarakat Aceh diabaikan. Sikap ini juga berpotensi menurunkan kepercayaan publik terhadap komitmen pemerintah daerah dalam mengelola BUMD untuk kesejahteraan rakyat.
"Kami menghargai niat baik untuk mendukung dunia pendidikan, tetapi bantuan tersebut haruslah menyasar kebutuhan nyata putra-putri Aceh misalnya beasiswa bagi mahasiswa kurang mampu di Aceh, penguatan kampus lokal, atau dukungan riset yang bermanfaat langsung bagi pembangunan daerah", sebut Edi Syahputra yang juga mantan Datok Penghulu Kampung Sriwijaya Aceh Tamiang.
Oleh karena itu, kami mendesak agar:
1. Gubernur Aceh bersama DPR Aceh meninjau ulang kebijakan CSR BUMD agar fokus ke Aceh.
2. PT PEMA menyusun pedoman CSR yang transparan, akuntabel, dan berpihak pada rakyat Aceh.
3. Setiap keputusan strategis terkait CSR melibatkan partisipasi publik dan mekanisme pengawasan.
"CSR bukan sekadar formalitas, tetapi kewajiban moral dan hukum bagi perusahaan milik daerah untuk menghadirkan manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat Aceh".[]Red
1. Gubernur Aceh bersama DPR Aceh meninjau ulang kebijakan CSR BUMD agar fokus ke Aceh.
2. PT PEMA menyusun pedoman CSR yang transparan, akuntabel, dan berpihak pada rakyat Aceh.
3. Setiap keputusan strategis terkait CSR melibatkan partisipasi publik dan mekanisme pengawasan.
"CSR bukan sekadar formalitas, tetapi kewajiban moral dan hukum bagi perusahaan milik daerah untuk menghadirkan manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat Aceh".[]Red
