Lyvia Alda, Semester 6, Fakultas Teknik Universitas Malikussaleh Lentera24.com - Ada beberapa argumen yang mendukung korupsi, maka dapat me...
_copy_927x962.png)
Lyvia Alda, Semester 6, Fakultas Teknik Universitas Malikussaleh
Lentera24.com - Ada beberapa argumen yang mendukung korupsi, maka dapat mendukung pertumbuhan ekonomi. Dasar pemikiran dari pendapat tersebut adalah pengusaha dapat memutus rantai birokrasi sehingga proses produksi menjadi lebih efisien dan perekonomian dapat tumbuh lebih cepat. Korupsi juga dapat meruperent relasi politik sehingga menurunkan potensi konflik dan secara tidak langsung berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi, bahkan pemberantasan korupsi dinilai meneror pejabat publik dan menghambat peran pemerintah dalam kegiatan ekonomi. Kontras dengan mayoritas penelitian justru membuktikan kebalikannya. Serangkaian hasil yang jelas menunjukkan bahwa, dari perspektif perekonomian produktif, korupsi mengurangi pendapatan pajak, mendorong pertumbuhan ekonomi terlarang, mengurangi pendapatan per kapita penduduk, dan meningkatkan angka kematian anak dan ketidaktahuan, korupsi justru menurunkan nilai incestasi publik dan privat.
Antara opini dengan fakta disebabkan argumentasi korupsi yang cacat. Korupsi adalah sebuah ide yang dampak negatifnya sangat masif, semakin lama semakin besar, menggelinding bak bola salju. Pendapat bahwa pemberantasan ekonomi menghambat pertumbuhan ekonomi dirumuskan pejabat publik koruptif dan pejabat publik yang menerima akan meningkat kinerjanya kenyataannya, tidak semua pegawai negeri sipil korupsi.
Merarın Tasfik Effendi kira-kim 45% masih berkinerja baik dan bersih Artinya, tidak senada proses birokmsi dapat dipotong oleh simp dan proses pemberantasan korupsi tidak menghambat kinerja pegawai bersih. Sump hanya meningkatkan performami pegawai korup untuk proyek pengusaha yang memberinya suap saja, kinerjanya selanjutnya akan kembali rendah.
Hubungan politik yang direkatkan oleh kegiatan korupsi berjamaah sifatnya tidak kekal karena tergantung pada ada atau tidaknya aktivitas korupsi. Pada kondisi ketika sumber daya telah habis akibat tindakan korupsi relasi akan tercerai-berai dan berpotensi menimbulkan penurunan.
Sebaliknya, sikap permisif terhadap korupsi hanya mengundang pengusaha yang korupsilo, bukan pengusaha bersih, akibatnya, perdagangan ilegal seperti penyelundupan dan pasar gelap semakin marak, dan penerimaan pajak negara pun minim sedangkan nilai investasi dari produksi legal mengalami stagrasi atau malah penurunan.
Dalam argamen pendukung kompsi, korupsi dijadikan jalan keluar bagi roda hirokrasi yang akibatnya banyaknya distorsi pada sistem. Namun sebenarnya, korupsi hanyalah gejala eksistensi inefisiensi sehingga tidak dapat dijadikan solusi utama untuk menyelesaikan masalah ekonomi. Dalam kacamata kebijakan publik, solusinya adalah menghilangkan distorsi dan inetisiemi pada sistem tersebut.
Lalu muncul pertanyaan: Apakah laporan tanpa syarat dari BPK merupakan jaminan tidak ada korupsi atau tidak? Apa manfaat laporan ini?
Hal ini faktanya terjadi karena korupsi menurut undang-undang kita adalah perbuatan yang memenuhi unsur melawan hukum yang pada umumnya dimaknai sebagai melawan hukum tertulis atau peraturan perundang-undangan. Akibatnya, tindak pidana korupsi di Indonesia sangat mudah dijangkau hukum.
Dari kebijakan dasarnya, pemerintah kemudian menegaskan kebijakan strategis di bidang pemberantasan korupsi, antara lain, meningkatkan transparansi kontrak; dan memastikan partisipasi warga di ruang publik dan menjamin akses data publik memperkuat perizinan, tata niaga dan kelola keuangan negara dan birokrasi; memperkuat peran dan fungsi lembaga pengawasan publik termasuk dari LSM dan media massa.
Korupsi juga penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (yayasan, organisasi, perusahaan dan sebagainya). Korupsi ini banyak sekali yang menyalahgunakan, sehingga kejahatan ini merugikan keuangan negara, dan juga merugikan keuangan negara yang memiliki konsekuensi hukum jika dilakukan, dengan denda atau dipenjara ini prestasi yang cukup menggembirakan bagi KPK yang telah begitu diragukan kredibilitas pemimpin barunya, apalagi dengan berlakunya UU KPK yang baru.
Namun, fakta ini dilihat oleh para pegiat antikorupsi, seperti ICW, sebagai hal yang bisa saja tidak sebanding dengan kuantitas penangkapan para tersangka koruptor di era kepemimpinan KPK yang lama. Apa pun pendapat para pegiat antikorupsi, tentu saja publik yang selama ini selalu percaya akan persepsi antikorupsi yang selalu dominan diterima publik menjadi goyah. Ternyata KPK yang diragukan kredibilitas pemimpinnya sekalipun dengan revisi UU KPK yang baru dapat pula melakukan tugasnya dengan baik termasuk OTT dua orang menteri dari pemerintahan Jokowi.
Korupsi banyak yang menyalahgunakan karena untuk kepentingan pribadi saja, maka banyak yang melakukan korupsi tersebut. Yang menarik lagi bahwa salah satu menteri tersebut ternyata berasal dari partai yang berkuasa yang boleh dianggap tak dapat disentuh mengingat begitu berkuasanya partai tersebut di parlemen. Secara obyektif, hal ini perlu dimaknai oleh publik bahwa kinerja KPK ternyata tidak bisa dilihat dari seberapa besar komitmen pemerintah dan DPR terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.
Hal yang sama pernah terjadi di era pemerintahan sebelumnya bahwa tertangkapnya para koruptor yang dianggap dekat dengan presiden bukan berarti pemerintahan presiden saat itu korup atau komitmen pemerintah terhadap antikorupsi berkurang, tetapi justru yang terjadi bisa sebaliknya. Perbedaan pendapat antara pemerintah dan para pegiat antikorupsi di atas membuka kembali persoalan dasar apa yang disebut sebagai logika antikorupsi yang telah terbangun selama ini.
Begitu banyaknya kasus pelanggaran atau kecurangan seperti korupsi terjadi di Indonesia Bukan hanya melibatkan pegawai biasa, bahkan saat ini pelaku korupsi merupakan orang-orang yang memiliki jabatan tinggi atau kekuasaan tertentu bahkan di bagian departemen miliki pemerintah suatu bentuk tanggung jawab yang dibiarkan oleh masyarakat kepada seseorang pemegang jabatan baik pada instansi milik negara maupun swasta hendaknya dikerjakan dengan baik dan penuh amanah, bukan dijadikan sebagai sebuah kesempatan untuk mencari keuntungan pihak yang tidak bertanggung jawab.
Korupsi juga menjadi pintu masuk berkembang suburnya terorisme dan kekerasan oleh sebab itu kesenjangan sosial dan ketidak keadilan maka berlanjut berlangsung sementara sebagian kecil masyarakat dapat hidup lebih baik, lebih sejahtera, mewah ditengah kemiskinan dan keterbatasan masyarakat pada umumnya munculnya aksi-aksi teror disebabkan oleh menganganya kesenjangan dan ketidak keadilan dalam masyarakat.
Hal yang sering disadari oleh pelaku pelaku korupsi, tindak pidana korupsi merupakan kejahatan kompleks dan berimplikasi sosial kepada orang lain karena menyangkut orang lain untuk memperoleh kesejahteraan yang sama bahkan korupsi bisa disebut sebagai dosa somal dimana sebuah dosa atau kejahatan yang dilakukan dan berdampak bagi banyak orang, nula kedosaan jauh lebih besar ketimbang dosa yang bersifatnya personal gugatan perdata yang ada dalam Undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi memberikan beban pembuktian adanya unsur kerugian negara kepada Jaksa Pengacara negara upaya pemberantasan Korupsi di Indonema menghilangkan korupsi bukanlah hal yang gampang, karena itu telah berurat berakar dan menjalar kemana-mana di negeri kita ini.
Secara cultural dan structural, memberantas Korupsi adalah mensosialisasikan nilai baru bahwa korupsi merupakan sebuah tindakan yang beresiko tinggi dan bernilai rendah. Secara structural, memberantas korupsi berarti memberantas KKN dengan memberdayakan komısı pemeriksaan kekayaan pejabat dan latar belakang kehidupannya.
Benturan kepentingan dalam pengadaan bentuk korupsi ini terjadi jika pejabat atau pegawai negri, baik langsung maupun tidak langsung, dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan atau persenan padahal dia ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya contohnya korupsi pengadaan adalah Rasuah yang dilakukan Setya Novanto pada 2017 lalu.***
