Lentera24.com | ACEH TAMIANG -- Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI Tahun 2020 telah menguak tabir tambahan penghasilan berdasarkan beba...
Berdasarkan LHP BPK yang diterima pada tanggal 30 Maret 2021 dijelaskan, tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja kepada Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tamiang dianggarkan pada jenis belanja tidak langsung berupa tambahan penghasilan PNS pada Sekretariat Daerah.
Berdasarkan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011, pada pasal 39 ayat (3) menyatakan, yang dimaksud tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS).
"Bupati dan Wakil Bupati adalah Pejabat Negara, bukan PNS sebagaimana diatur dalam PP Nomor 109 Tahun 2020 tentang kedudukan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Berdasarkan hal tersebut, Bupati dan Wakil Bupati tidak berhak menerima tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja," tulis BPK RI dalam LHP yang diperoleh awak media.
Terkait LHP dimaksud, BPK memerintahkan Sekretaris Daerah untuk tidak menganggarkan dan merealisasikan tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja kepada Bupati dan Wakil Bupati.
Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 30 Tahun 2019 tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2020 dijelaskan bahwa tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja kepada Bupati dan Wakil Bupati selama 1 tahun yakni sebesar Rp 1,2 Miliar.
Bupati Aceh Tamiang, H. Mursil yang dikonfirmasi wartawan di ruang kerjanya mengatakan hal tersebut masih rancu. karena menurut Mursil, antara satu Kabupaten dengan kabupaten lainnya berbeda, antara BPK dengan BPK sendiri pun seluruh Indonesia tidak sama, tandasnya.
Mursil mencontohkan hal yang rancu, kemarin honor-honor panitia untuk Bupati tidak boleh, tapi di Kota Langsa masih dibolehkan, karena Walikotanya masih menerima honor panitia sebesar Rp 1 Miliar. Hal yang sama juga terjadi di Nagan Raya, Bupatinya masih menerima honor panitia sebesar Rp 1 Miliar.
"Di Kabupaten Aceh Tamiang tak boleh, tapi di Kabupaten lainnya boleh. Ini kan masih rancu aturannya," kata Bupati Mursil. [] L24-002
