Lentera 24.com | ACEH TAMIANG - Penundaan jadwal Musda IV DPD KNPI Kabupaten Aceh Tamiang dikarenakan adanya kepengurusan OKP yang ganda. ...
Lentera24.com | ACEH TAMIANG - Penundaan jadwal Musda IV DPD KNPI Kabupaten Aceh Tamiang dikarenakan adanya kepengurusan OKP yang ganda. Hal itu dikatakan oleh Ketua Steering Committee (SC) TM Suhadra, melalui WhatsApp kepada Lentera24.com, Sabtu (16/12).
"Dalam melakukan verifikasi kepersertaan OKP terdapat OKP yang ganda kepengurusannya. Sehingga SC membutuhkan waktu untuk memverifikasi ke provinsi" jelas Sahudra.
Menurut Sahudra, verifikasi tersebut perlu ke propinsi dikarenakan yang mengeluarkan SK OKP di kabupaten adalah OKP provinsi.
Seperti yang dikatakan Ketua KNPI Aceh Tamiang, Adlin Nur penundaan tahapan dan jadwal pelaksanaan Musda ini dilakukannya karena ada permintaan dari pihak Steering Committee (SC) yang membutuhkan tambahan waktu beberapa hari kedepan dalam rangka menyelesaikan beberapa hal krusial, diantaranya tentang persoalan kepesertaan.
"SC awalnya meminta saya untuk menunda tahapan dan jadwal Musda untuk beberapa hari, dan permintaan tersebut langsung saya teruskan ke KNPI Provinsi Aceh untuk segera ada penjadwalan ulang mengingat ketersediaan waktu KNPI Aceh untuk bisa hadir di Musda juga sangat penting", kata Adlin
Sementara itu Ketua Majelis Pemuda Indoneaia Kabupaten Aceh Tamiang, Amir Puteh, menilai langkah yang diambil oleh SC terlalu jauh melangkah.
"Seharusnya tentang kepengurusan OKP bisa dibawah ke forum rapat SC dengan mengkonfirmasi kepada pengurus OKP propinsi karena itu merupakan rumah tangga masing-masing OKP bukan menjadi urusan SC dan bisa diselesaikan dalam forum Musda"
Amir Puteh meminta kepada SC untuk segera melaksanakan tahapan Musda, serta mengumumkan hasil verifikasi bakal calon. "Mengenai pesertaan OKP jangan menjadi alasan penundaan pelaksanaan Musda, karena itu dapat diselesaikan dengan melakukan komunikasi dengan pimpinan OKP setingkat diatasnya. Hal-hal mudah jangan dipersulit, tunjukkan niat baik untuk membangun kepemudaan di Aceh Tamiang", tegas Amir Puteh. [] L24-TIM RED
"Dalam melakukan verifikasi kepersertaan OKP terdapat OKP yang ganda kepengurusannya. Sehingga SC membutuhkan waktu untuk memverifikasi ke provinsi" jelas Sahudra.
Menurut Sahudra, verifikasi tersebut perlu ke propinsi dikarenakan yang mengeluarkan SK OKP di kabupaten adalah OKP provinsi.
Seperti yang dikatakan Ketua KNPI Aceh Tamiang, Adlin Nur penundaan tahapan dan jadwal pelaksanaan Musda ini dilakukannya karena ada permintaan dari pihak Steering Committee (SC) yang membutuhkan tambahan waktu beberapa hari kedepan dalam rangka menyelesaikan beberapa hal krusial, diantaranya tentang persoalan kepesertaan.
"SC awalnya meminta saya untuk menunda tahapan dan jadwal Musda untuk beberapa hari, dan permintaan tersebut langsung saya teruskan ke KNPI Provinsi Aceh untuk segera ada penjadwalan ulang mengingat ketersediaan waktu KNPI Aceh untuk bisa hadir di Musda juga sangat penting", kata Adlin
Sementara itu Ketua Majelis Pemuda Indoneaia Kabupaten Aceh Tamiang, Amir Puteh, menilai langkah yang diambil oleh SC terlalu jauh melangkah.
"Seharusnya tentang kepengurusan OKP bisa dibawah ke forum rapat SC dengan mengkonfirmasi kepada pengurus OKP propinsi karena itu merupakan rumah tangga masing-masing OKP bukan menjadi urusan SC dan bisa diselesaikan dalam forum Musda"
Amir Puteh meminta kepada SC untuk segera melaksanakan tahapan Musda, serta mengumumkan hasil verifikasi bakal calon. "Mengenai pesertaan OKP jangan menjadi alasan penundaan pelaksanaan Musda, karena itu dapat diselesaikan dengan melakukan komunikasi dengan pimpinan OKP setingkat diatasnya. Hal-hal mudah jangan dipersulit, tunjukkan niat baik untuk membangun kepemudaan di Aceh Tamiang", tegas Amir Puteh. [] L24-TIM RED
