Foto-Ilustrasi suara-tamiang.com: | Kabupaten Aceh Tamiang menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pe...
 |
| Foto-Ilustrasi |
Musrenbang dibagi dalam beberapa kelompok, turut dihadiri perwakilan kecamatan serta kelompok-kelompok masyarakat.
Pada Kelompok II yang dihadiri peserta dari tiga kecamatan yakni Tamiang Hulu,Tenggulun dan Bandar Pusaka membahas bidang pembangunan ekonomi dan ketenagakerjaan bersama Dinas Perindagkop, Dinas Pertanian dan Peternakan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Kehutanan dan Perkebunan, Sekretariat Baitul Mal, Badan Pelaksana Penyuluh Pertanian, Dinas Sosial Nakertrans, DPPKA, KP2TSP, Bagian Umum Setdakab, Bagian Ekonomi Setdakab, Bagian Pemerintah Mukim dan Kampung Setdakab serta Bagian Tata Pemerintahan Setdakab, namun tidak dihadiri anggota Komisi B DPRK.
Pada pertemuan mengemuka sejumlah masukan atau usulan, seperti dari Sekretaris KTNA Kecamatan Bandar Pusaka, M Hendra Vramenia SH yang mengusulkan pembangunan rumah kompos di Kecamatan Bandar Pusaka , karena masyarakat kecamatan tersebut banyak memiliki sapi seperti di Desa Pante Cempa, Jambo Rambong, Babo, Sunting, Bengkelang dan Batu Bendulang .
Untuk Dinas Kehutanan dan Pekerbunan diusulkan pada tahun 2014 kebun enters yang sudah dibangun pada tahun 2009 di Desa Batang Ara, dimanfaatkan dan diurus izinnya untuk dapat mengeluarkan sertifikat okulasi , minimal untuk kebutuhan pengadaan karet bagi Kabupaten Aceh Tamiang.Peserta lain yakni Jalaluddin SE mengatakan, untuk memperkuat ketahanan pangan diharapkan memaksimalkan lahan sawah yang dibuka Pemkab Aceh Tamiang melalui program cetak sawah yang telah dilaksanakan di Kecamatan Bandar Pusaka, dan pada tahun 2014 diusulkan pula untuk Desa Batu Bedulang.
Sementara terpisah pertemuan Kelompok I membahas bidang pembangunan sarana dan prasarana. Ketua Komisi D DPRK Elpian Raden meminta Dinas Pekerjaan Umum melaksanakan rencana program SKPD dengan melihat skala prioritas, terutama daerah yang lebih membutuhkan pelayanan publik.
Camat Kota Kualasimpang, Mixdonal menyampaikan , terkait pembangunan di wilayah kecamatannya, banyak pergeseran anggaran sebelum ada persetujuan dari DPR, dilakukan Dinas PU.
"Itu terjadi dari tahun-tahun sebelumnya," ungkapnya. | Sumber " Medanbisnis
