DPRK Aceh Tamiang menyoroti kinerja Pemkab Aceh Tamiang khususnya di bidang kesehatan yang dinilai masih lemah, padahal dana yang digelont...
DPRK Aceh Tamiang menyoroti kinerja Pemkab Aceh Tamiang khususnya di
bidang kesehatan yang dinilai masih lemah, padahal dana yang
digelontorkan untuk pembangunan bidang kesehatan mencapai Rp
15.346.218.012.
Rapat paripurna DPRK Aceh Tamiang yang dipimpin, Ir Rusman, sejumlah fraksi di DPRK Aceh Tamiang mengkritisi penyampaian Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati Aceh Tamiang tahun 2011 pada, Rabu (13/6). Fraksi Muda Sedia yang di Ketuai, Hermanto dalam tanggapannya mengatakan, dana yang begitu besar yang digelontorkan di bidang kesehatan, di lapangan masih memprihatinkan. Fraksi ini mencontohkan, saat warga Tamiang berobat dalam keadaan kritis dipersulit dengan sistem administrasi yang membingungkan warga. Bahkan tidak dilayaninya pasien tanpa adanya uang. “RSUD tidak menanyakan pasien ada memiliki kartu jaminan kesehatan atau tidak tapi sebaliknya yang ditanyakan ada uang, pasien kami kerjakan,”ujar Hermanto.
Disamping itu, ruang inap bersalin juga tidak memenuhi standar ruang inap. Bahkan jika banyak pasien, terpaksa diinapkan di lorong ruangan.
Fraksi Partai Aceh menyoroti, pemerintah agar bertindak tegas terhadap pengusaha sarang burung walet, karena restribusi dari pengutipan pajak sarang burung walet belum maksimal, sementara jumlah sarang walet terus bertambah.
Begitu juga dengan data base pegawai di lingkungan Pemkab Aceh Tamiang sampai saat ini juga belum tersedia. Fraksi Demokrat menyoroti soal lemahnya sistem pengendalian pertumbuhan toko moderen yang berdampak terhadap pengembangan pedagang di pasar tradisional. | Serambinews
Rapat paripurna DPRK Aceh Tamiang yang dipimpin, Ir Rusman, sejumlah fraksi di DPRK Aceh Tamiang mengkritisi penyampaian Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati Aceh Tamiang tahun 2011 pada, Rabu (13/6). Fraksi Muda Sedia yang di Ketuai, Hermanto dalam tanggapannya mengatakan, dana yang begitu besar yang digelontorkan di bidang kesehatan, di lapangan masih memprihatinkan. Fraksi ini mencontohkan, saat warga Tamiang berobat dalam keadaan kritis dipersulit dengan sistem administrasi yang membingungkan warga. Bahkan tidak dilayaninya pasien tanpa adanya uang. “RSUD tidak menanyakan pasien ada memiliki kartu jaminan kesehatan atau tidak tapi sebaliknya yang ditanyakan ada uang, pasien kami kerjakan,”ujar Hermanto.
Disamping itu, ruang inap bersalin juga tidak memenuhi standar ruang inap. Bahkan jika banyak pasien, terpaksa diinapkan di lorong ruangan.
Fraksi Partai Aceh menyoroti, pemerintah agar bertindak tegas terhadap pengusaha sarang burung walet, karena restribusi dari pengutipan pajak sarang burung walet belum maksimal, sementara jumlah sarang walet terus bertambah.
Begitu juga dengan data base pegawai di lingkungan Pemkab Aceh Tamiang sampai saat ini juga belum tersedia. Fraksi Demokrat menyoroti soal lemahnya sistem pengendalian pertumbuhan toko moderen yang berdampak terhadap pengembangan pedagang di pasar tradisional. | Serambinews