Ketua DPRK Aceh Tamiang, Ir Rusman, menyebutkan, angka pengangguran di Kabupaten Aceh Tamiang mencapai 92.687 orang, atau sekitar 36,57 ...
Ketua DPRK Aceh Tamiang, Ir Rusman, menyebutkan, angka pengangguran di
Kabupaten Aceh Tamiang mencapai 92.687 orang, atau sekitar 36,57 persen
dari total jumlah penduduk 253.438 jiwa.
“Walaupun Aceh Tamiang memiliki beberapa perusahaan perkebunan dan pertambangan, namun jumlah para pencari kerja tidak sebanding dengan jumlah lapangan kerja yang tersedia. Lapangan kerja tidak mampu menyerap tenaga kerja yang ada,” ujarnya kepada Serambi, Selasa (26/6).
Dengan banyaknya warga yang tidak bekerja, secara tidak langsung akan berdampak terhadap produktivitas dan pendapatan masyarakat. Kondisi ini menurutnya, akan menimbulkan kemiskinan dan masalah sosial lainnya. “Ini masalah lambannya pertumbuhan ekonomi di Aceh Tamiang,” ujarnya.
Untuk mengatasi pengangguran tersebut, ia meminta masing-masing dinas di lingkungan Pemkab Aceh Tamiang saling bersinergi dalam membuat program pro rakyat agar menghasilkan tenaga kerja siap pakai sesuai dengan kebutuhan pasar. “Tenaga kerja harus di didik sesuai dengan potensi yang tersedia di Aceh Tamiang,” imbuh Rusman.
Disamping itu, program pembangunan yang disulkan para dinas juga harus berorientasi pada penciptaan tenaga kerja dan wirausaha sehingga lapangan kerja baru terbuka. “Tenaga kerja yang diciptakan tidak lagi berorientasi pada mencari kerja, tetapi diarahkan untuk menjadi usahawan,” katanya.
Begitu juga dengan investasi, Pemkab Tamiang harus menciptakan iklim yang merangsang dunia usaha dengan menyederhanakan birokrasi sehingga investor mau menanamkan modalnya di Tamiang. | M. Nasir, Serambinews
“Walaupun Aceh Tamiang memiliki beberapa perusahaan perkebunan dan pertambangan, namun jumlah para pencari kerja tidak sebanding dengan jumlah lapangan kerja yang tersedia. Lapangan kerja tidak mampu menyerap tenaga kerja yang ada,” ujarnya kepada Serambi, Selasa (26/6).
Dengan banyaknya warga yang tidak bekerja, secara tidak langsung akan berdampak terhadap produktivitas dan pendapatan masyarakat. Kondisi ini menurutnya, akan menimbulkan kemiskinan dan masalah sosial lainnya. “Ini masalah lambannya pertumbuhan ekonomi di Aceh Tamiang,” ujarnya.
Untuk mengatasi pengangguran tersebut, ia meminta masing-masing dinas di lingkungan Pemkab Aceh Tamiang saling bersinergi dalam membuat program pro rakyat agar menghasilkan tenaga kerja siap pakai sesuai dengan kebutuhan pasar. “Tenaga kerja harus di didik sesuai dengan potensi yang tersedia di Aceh Tamiang,” imbuh Rusman.
Disamping itu, program pembangunan yang disulkan para dinas juga harus berorientasi pada penciptaan tenaga kerja dan wirausaha sehingga lapangan kerja baru terbuka. “Tenaga kerja yang diciptakan tidak lagi berorientasi pada mencari kerja, tetapi diarahkan untuk menjadi usahawan,” katanya.
Begitu juga dengan investasi, Pemkab Tamiang harus menciptakan iklim yang merangsang dunia usaha dengan menyederhanakan birokrasi sehingga investor mau menanamkan modalnya di Tamiang. | M. Nasir, Serambinews
