Pemilukada Gubernur/Wagub Aceh yang tingkat kerawanannya sangat tinggi ditambah lagi dengan regulasinya penuh dengan dinamika,...
Pemilukada Gubernur/Wagub Aceh yang tingkat kerawanannya sangat tinggi ditambah
lagi dengan regulasinya penuh dengan dinamika, menuntut jurnalis menunjukkan ke
profesionalisme dan independensi dalam menghadapi pemilukada itu. Oleh sebab
itu, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Langsa mengadakan diseminasi yang
bertajuk "Meningkatkan profesionalisme jurnalis dalam meliput isue
pilkada", Selasa (24/4) kemarin, di Rangkang Kupi, Kota Langsa.
Diseminasi itu di ikuti sebanyak 25 orang peserta yang terdiri dari jurnalis yang bertugas di tiga kabupaten yaitu, Aceh Tamiang, Kota Langsa dan Aceh Timur dan unsur penyelenggara pemilukada. "AJI Kota Langsa melakukan monitoring pemberitaan media seputar isue-isue pilkada, kemudian melakukan diseminasi dengan mengundang unsur dari KIP, Panwas, PPK dan Observer Pemantau pilkada," sebut Ivo Lestari fasilitator diseminasi ini.
Pemilukada Aceh yang merupakan pesta demokrasi terbesar di Indonesia, karena ada Partai Lokal, Calon Perseorangan (independen) sehingga dampak negatif sangat dirasakan masyarakat dengan munculnya kekerasan, gesekan sesama timses, teror dan intimidasi. "Dengan melakukan tiga kegiatan tersebut, diharapkan para jurnalis dapat meningkatkan profesionalisme dalam bekerja," ujar Ivo yang juga Ketua AJI Kota Langsa itu.
Pemateri dari unsur KIP, Ngatiman mengatakan, "KIP sangat berterima kasih kepada AJI Kota Langsa yang telah membantu dalam pemberitaan sehingga masyarakat paham akan makna pemilukada itu, tetapi ada yang harus di kritisi kepada rekan-rekan pers agar berita atau judul berita menurut pandangan kami (KIP-red) terkesan bombastis sehingga regulasi pemilukada itu semakin memanas dan meruncing konflik ditengah-tengah masyarakat," ujarnya.
Sementara itu, dari unsur Observer Pemantau Pilkada Teguh menanggapi selama pemilukada, media sangat kurang kritis terhadap kecurangan-kecurangan dari sejak awal tahapan pemilukada hingga tahapan rekapitulasi suara. "Salah satu contoh salah seorang calon kepala daerah membagi-bagikan beras, tetapi tidak ada satu pun media yang mengekspos perbuatan curang itu, sehingga independensi jurnalis itu dipertanyakan," sebut Teguh.
Menanggapi pernyataan yang dilontarkan Observer Pemantau itu, salah seorang peserta unsur media Sudirman mengatakan, "Jurnalis juga dalam pemberitaan mengacu kode etik, etika dan profesionalitas, tidak mencari-cari kesalahan pasangan calon karena kecurangan-kecurangan yang dilakukan sudah ada Panwaslu yang menindak," sebutnya.
Sudirman menambahkan, "Jurnalis kesulitan mendapatkan data dan fakta, disebabkan sulitnya berkomunikasi dengan pihak-pihak yang terkait, perihal kecurangan yang terjadi, bahkan jurnalis mencari informasi tidak ada pihak-pihak yang mau memberi keterangan," tukasnya. (Rico. F)
Diseminasi itu di ikuti sebanyak 25 orang peserta yang terdiri dari jurnalis yang bertugas di tiga kabupaten yaitu, Aceh Tamiang, Kota Langsa dan Aceh Timur dan unsur penyelenggara pemilukada. "AJI Kota Langsa melakukan monitoring pemberitaan media seputar isue-isue pilkada, kemudian melakukan diseminasi dengan mengundang unsur dari KIP, Panwas, PPK dan Observer Pemantau pilkada," sebut Ivo Lestari fasilitator diseminasi ini.
Pemilukada Aceh yang merupakan pesta demokrasi terbesar di Indonesia, karena ada Partai Lokal, Calon Perseorangan (independen) sehingga dampak negatif sangat dirasakan masyarakat dengan munculnya kekerasan, gesekan sesama timses, teror dan intimidasi. "Dengan melakukan tiga kegiatan tersebut, diharapkan para jurnalis dapat meningkatkan profesionalisme dalam bekerja," ujar Ivo yang juga Ketua AJI Kota Langsa itu.
Pemateri dari unsur KIP, Ngatiman mengatakan, "KIP sangat berterima kasih kepada AJI Kota Langsa yang telah membantu dalam pemberitaan sehingga masyarakat paham akan makna pemilukada itu, tetapi ada yang harus di kritisi kepada rekan-rekan pers agar berita atau judul berita menurut pandangan kami (KIP-red) terkesan bombastis sehingga regulasi pemilukada itu semakin memanas dan meruncing konflik ditengah-tengah masyarakat," ujarnya.
Sementara itu, dari unsur Observer Pemantau Pilkada Teguh menanggapi selama pemilukada, media sangat kurang kritis terhadap kecurangan-kecurangan dari sejak awal tahapan pemilukada hingga tahapan rekapitulasi suara. "Salah satu contoh salah seorang calon kepala daerah membagi-bagikan beras, tetapi tidak ada satu pun media yang mengekspos perbuatan curang itu, sehingga independensi jurnalis itu dipertanyakan," sebut Teguh.
Menanggapi pernyataan yang dilontarkan Observer Pemantau itu, salah seorang peserta unsur media Sudirman mengatakan, "Jurnalis juga dalam pemberitaan mengacu kode etik, etika dan profesionalitas, tidak mencari-cari kesalahan pasangan calon karena kecurangan-kecurangan yang dilakukan sudah ada Panwaslu yang menindak," sebutnya.
Sudirman menambahkan, "Jurnalis kesulitan mendapatkan data dan fakta, disebabkan sulitnya berkomunikasi dengan pihak-pihak yang terkait, perihal kecurangan yang terjadi, bahkan jurnalis mencari informasi tidak ada pihak-pihak yang mau memberi keterangan," tukasnya. (Rico. F)
