Anggota DPRK Aceh Tamiang, meminta Kepala Dinas Kesehatan tidak menganaktirikan para Bides dalam menyalurkan insentif dana JKA. “Kadinkes ...
Anggota DPRK Aceh Tamiang, meminta Kepala Dinas Kesehatan tidak menganaktirikan para Bides dalam menyalurkan insentif dana JKA. “Kadinkes harus arif dan bijaksana dalam menyikapi keluhan para Bides yang tak mendapatkan insentif dana JKA. Sebab, mereka juga menangani pasien JKA, dan Kadinkes harus mencari jalan keluar dan tidak kaku mempedomani Manlak,”ujar Mustafa MY Tiba, anggota DPRK Aceh Tamiang Sabtu (14/1) kemarin.
Menurut Mustafa, dirinya sangat yakin jika Kadinkes Aceh Tamiang mencari jalan keluar dengan menyisih insentif dana JKA untuk Bides semua pihak bisa memakluminya. Sebab, kerja Bides juga berat dan menangani pasien JKA. Lagi pula, ada sebagian Puskesmas yang telah mencari jalan sendiri untuk menyisihkan insentif JKA itu untuk para Bides.
Anggota DRPK Aceh Tamiang itu mengaku sangat khawatir, jika keluhan para Bides itu tidak direspon, karena bisa bisa menurunnya semangat kerja para bidan tersebut.
“Sungguh perlakukan kita tidak adil, mereka tidak mendapatkan jasa medis sementara pasien JKA yang berobat di desa juga tidak dipungut biaya,”tambahnya. Seperti diberitakan sebelumnya, ratusan Bidan desa (Bides) di Aceh Tamiang meresa dianaktirikan Pemkab. Sebab, Bides tersebut juga menangani pasien JKA, tapi mereka tidak menerima uang jasa medis.
Menurut keketerangan Bides, para bides di 15 kecamatan di Aceh Tamiang itu hanya jadi penonton saja. Padahl, menurut bides tersebut pasien JKA juga mereka yang tanggani. Bahkan setiap bulan, para bides juga membuat laporan jumlah pasien JKA ke Puskesmas. Rata-rata jumlah pasiennya antara 20 sampai 50 orang dan berobat secara gratis.
Anehnya, tamah bides tersebut, pada tahun 2010 mereka mendapat jasa medis dari JKA sama seperti pegawai lain di Pukesmas sekitar Rp 1 juta, tapi pada tahun 2011, bides tidak mendapatkan lagi insentif tersebut. (M. Nasir | SI ).
Menurut Mustafa, dirinya sangat yakin jika Kadinkes Aceh Tamiang mencari jalan keluar dengan menyisih insentif dana JKA untuk Bides semua pihak bisa memakluminya. Sebab, kerja Bides juga berat dan menangani pasien JKA. Lagi pula, ada sebagian Puskesmas yang telah mencari jalan sendiri untuk menyisihkan insentif JKA itu untuk para Bides.
Anggota DRPK Aceh Tamiang itu mengaku sangat khawatir, jika keluhan para Bides itu tidak direspon, karena bisa bisa menurunnya semangat kerja para bidan tersebut.
“Sungguh perlakukan kita tidak adil, mereka tidak mendapatkan jasa medis sementara pasien JKA yang berobat di desa juga tidak dipungut biaya,”tambahnya. Seperti diberitakan sebelumnya, ratusan Bidan desa (Bides) di Aceh Tamiang meresa dianaktirikan Pemkab. Sebab, Bides tersebut juga menangani pasien JKA, tapi mereka tidak menerima uang jasa medis.
Menurut keketerangan Bides, para bides di 15 kecamatan di Aceh Tamiang itu hanya jadi penonton saja. Padahl, menurut bides tersebut pasien JKA juga mereka yang tanggani. Bahkan setiap bulan, para bides juga membuat laporan jumlah pasien JKA ke Puskesmas. Rata-rata jumlah pasiennya antara 20 sampai 50 orang dan berobat secara gratis.
Anehnya, tamah bides tersebut, pada tahun 2010 mereka mendapat jasa medis dari JKA sama seperti pegawai lain di Pukesmas sekitar Rp 1 juta, tapi pada tahun 2011, bides tidak mendapatkan lagi insentif tersebut. (M. Nasir | SI ).
