Lentera 24.com | ACEH TIMUR -- Mulai 2015 hingga 2017 Desa Alue Gading Dua Kecamatan Birem Bayeun Kabupaten Aceh Timur Provinsi Aceh belum ...
Lentera24.com | ACEH TIMUR -- Mulai 2015 hingga 2017 Desa Alue Gading Dua Kecamatan Birem Bayeun Kabupaten Aceh Timur Provinsi Aceh belum melunasi pajak, Rabu (25/4)
Padahal sesui data yang diperoleh media ini tercantum pada tahun 2015 Desa Alue Gading Dua membayar pajak hanya Rp 4.276.048, dan potensi pajak tahun 2016 sebesar Rp 44.680.695 namun Desa Alue Gading Dua tidak membayar sama sekali, begitu juga pada tahun 2017 potensi pajak nya Rp 44.680.695 berarti Desa tersebut juga tidak membayar pajak, padahal Anggaran Dana Desa (ADD) terus diterima setiap tahunnya.
Selanjutnya media ini mencoba menghubungi Budi Selaku Bendahara Desa Alue Gading Dua via WhatsApp nya dan dia mejawab "Oh...maaf bg..?..nanti saya komfirmasi PJ Geuciknya buk Nurmiati saya belum kasih jawaban, nanti saya tindak lanjutin dan kemarin tu masalah pembayaran emang banyak dilaksanakan oleh PJ.Geuchik", ujarnya singkat.
Dengan adanya tunggakan pajak Alue Gading Dua ini menambah daftar panjang dugaan kecurangan yang dilakukan oleh Nurmiati selaku Sekdes dan PJ Geuchik pada saat itu.
Namun tidak menutup kemungkinan terjadinya tugakan pajak di Desa Alue Gading Dua ini adanya peran serta dari pihak DPM PKS selaku pihak yang melakukan pengawasan tentang ADD tersebut. [] L24-007 (Roby Sinaga)
 |
| Foto : Bukti tunggakan Pajak Desa Alue Gading Dua |
Selanjutnya media ini mencoba menghubungi Budi Selaku Bendahara Desa Alue Gading Dua via WhatsApp nya dan dia mejawab "Oh...maaf bg..?..nanti saya komfirmasi PJ Geuciknya buk Nurmiati saya belum kasih jawaban, nanti saya tindak lanjutin dan kemarin tu masalah pembayaran emang banyak dilaksanakan oleh PJ.Geuchik", ujarnya singkat.
Dengan adanya tunggakan pajak Alue Gading Dua ini menambah daftar panjang dugaan kecurangan yang dilakukan oleh Nurmiati selaku Sekdes dan PJ Geuchik pada saat itu.
Namun tidak menutup kemungkinan terjadinya tugakan pajak di Desa Alue Gading Dua ini adanya peran serta dari pihak DPM PKS selaku pihak yang melakukan pengawasan tentang ADD tersebut. [] L24-007 (Roby Sinaga)
