Lentera24.com | Kota Langsa — Menata sebuah kota bukan sekadar membagi kavling tanah atau menarik garis di atas peta. Lebih dari itu, tata ...
Lentera24.com | Kota Langsa — Menata sebuah kota bukan sekadar membagi kavling tanah atau menarik garis di atas peta. Lebih dari itu, tata ruang adalah cara sebuah daerah merawat ruang hidup warganya—menjaga agar rumah tetap aman, ekonomi terus bergerak, dan alam tidak kehilangan napasnya.
Semangat itulah yang mengemuka dalam Focus Group Discussion (FGD) I Penyepakatan Isu Strategis Kewilayahan untuk penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Langsa yang digelar di Hotel L Ruma, Kota Langsa, Kamis (19/11/2026). Forum ini diinisiasi oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melalui Direktorat Jenderal Tata Ruang.
Acara tersebut dibuka secara resmi oleh Asisten II Pemerintah Kota Langsa, Hendri Soenandar, SSTP, MSP, yang mewakili Wali Kota Langsa Jeffry Sentana S Putra, SE. Sejumlah unsur daerah dan pusat turut ambil bagian, mulai dari pimpinan OPD, para camat, jajaran BPN, BUMN, BUMD, hingga instansi vertikal. Sementara itu, perwakilan Kementerian ATR/BPN dan instansi Pemerintah Aceh mengikuti jalannya diskusi secara daring.
Menyamakan Langkah Pusat, Provinsi, dan Daerah
Dari balik layar virtual, Direktur Bina Perencanaan Tata Ruang Daerah Wilayah I, Rahma Julianti, ST, M.Sc., menekankan bahwa FGD ini menjadi ruang perjumpaan penting untuk menyatukan sudut pandang antara pemerintah pusat, Pemerintah Aceh, dan Pemerintah Kota Langsa. Melalui forum ini, berbagai pihak memetakan potensi sekaligus mengurai persoalan dan isu strategis kewilayahan yang akan menjadi fondasi penyusunan RTRW.
Proses penyusunan dokumen tata ruang ini merujuk pada Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 11 Tahun 2021 yang telah diperbarui melalui Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 6 Tahun 2026. Dari diskusi bersama para pemangku kepentingan, forum menghasilkan kesepakatan awal terkait isu strategis, potensi, serta tantangan penataan ruang di Kota Langsa.
Menjaga Ruang Hidup, Ekonomi, dan Mangrove
Dalam sambutannya, Hendri Soenandar mengibaratkan RTRW sebagai kompas utama pembangunan daerah. Dokumen ini akan menentukan arah pertumbuhan kota, pemanfaatan ruang, pembangunan infrastruktur, iklim investasi, hingga upaya perlindungan lingkungan hidup.
Seiring geliat kota yang terus tumbuh, Langsa dinilai memerlukan perencanaan ruang yang cermat dan berimbang. Kebutuhan akan kawasan permukiman, perdagangan dan jasa, pendidikan, kesehatan, industri, serta pariwisata harus berjalan seiring dengan perlindungan kawasan pesisir dan kelestarian ekosistem mangrove secara terpadu dan berkelanjutan.
Hendri juga menyoroti empat pilar utama yang perlu dikawal dalam revisi RTRW ini:
Kesesuaian tata ruang dengan kebutuhan nyata pembangunan daerah.
Perlindungan lingkungan hidup serta kesiapsiagaan terhadap mitigasi bencana.
Kepastian hukum dalam setiap pemanfaatan ruang.
Keterlibatan aktif seluruh pemangku kepentingan sejak awal.
“Jangan hanya berorientasi pada kebutuhan pembangunan saat ini, tetapi juga harus memikirkan bagaimana Kota Langsa akan berkembang dalam 10 hingga 20 tahun mendatang,” tegas Hendri.
Komitmen Lanjutan Menuju 2027
Pada kesempatan yang sama, Hendri menyampaikan apresiasi kepada Direktorat Jenderal Tata Ruang—khususnya Direktorat Bina Perencanaan Tata Ruang Daerah Wilayah I—atas pendampingan dan perhatian terhadap proses penyusunan RTRW Kota Langsa.
Untuk memastikan proses berjalan terukur, Pemerintah Kota Langsa menyiapkan langkah lanjutan berupa pembentukan tim teknis RTRW dan kelompok kerja Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), penyiapan data dan informasi yang akurat, serta pengalokasian anggaran pada tahun 2027. Anggaran tersebut disiapkan untuk mengawal tahapan berikutnya, mulai dari validasi KLHS, harmonisasi dokumen, pembahasan bersama DPRD dan Forum Penataan Ruang, hingga evaluasi di tingkat Pemerintah Aceh.
Sinergi dari Pemerintah Aceh juga diharapkan hadir melalui dukungan data, informasi, koordinasi, dan pendampingan teknis sesuai kewenangan.
Lewat pertemuan ini, kolaborasi antara pemerintah pusat, Pemerintah Aceh, Pemerintah Kota Langsa, dan seluruh pemangku kepentingan diharapkan mampu melahirkan RTRW yang utuh dan berkepastian hukum—sebuah peta jalan yang membuat Kota Langsa lebih tertata, berdaya saing, dan nyaman ditinggali lintas generasi. [] L24. Anto
