Stadion Langsa Lentera24.com | KOTA LANGSA – Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Langsa (PSBL), H. Hasan Basri, melancarkan serangan balik yan...
![]() |
| Stadion Langsa |
Lentera24.com | KOTA LANGSA – Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Langsa (PSBL), H. Hasan Basri, melancarkan serangan balik yang tajam dan terbuka menyikapi surat perintah pengosongan ruangan Stadion Langsa yang dilayangkan Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif (Disporapar) Kota Langsa. Hasan menilai kebijakan sepihak tersebut sebagai bentuk arogansi birokrasi yang buta sejarah dan mencederai marwah sepak bola masyarakat Kota Langsa.
Kemarahan Hasan Basri memuncak setelah menerima salinan surat tertanggal 19 November 2026 yang diteken Plt Kepala Disporapar Kota Langsa, Ir. Maimun, ST, MSM. Dengan dalih penertiban aset Barang Milik Daerah (BMD) pasca-pemeriksaan BPK RI Perwakilan Aceh serta pengalihan pengelolaan ke tangan UPTD Sarana dan Prasarana Keolahragaan, Disporapar memerintahkan pengurus PSBL segera angkat kaki dari stadion.
Dikonfirmasi pada Jumat (20/11/2026), Hasan Basri menegaskan bahwa dirinya tidak pernah menghalangi upaya pemberdayaan aset di bawah kepemimpinan Wali Kota Langsa, Jeffry Sentana S Putra. Namun, cara-cara represif yang diterapkan Disporapar dinilai sangat tidak beretika.
"Jangan main suruh kosongkan tanpa ruang dialog terlebih dahulu! Kasarnya, tindakan Disporapar ini sama saja dengan mengusir PSBL dari rumahnya sendiri. Seharusnya pemerintah hadir untuk membina sepak bola, bukan justru mematikan dan mengusir penghuni tetapnya," tegas Hasan Basri dengan nada tinggi.
Hasan menantang Disporapar untuk membuka secara transparan dasar hukum yang dijadikan tameng pengusiran tersebut. Ia mempertanyakan apakah rekomendasi BPK RI benar-benar memerintahkan pengusiran klub kebanggaan daerah dari markas bersejarahnya.
"Secara hukum, kami berhak tahu seperti apa bunyi surat perintah atau rekomendasi BPK tersebut. Jangan jadikan temuan BPK sebagai alasan untuk menyingkirkan PSBL," cecarnya.
Lebih jauh, Hasan Basri menguliti rekam jejak sejarah yang tampaknya diabaikan oleh jajaran Disporapar saat ini. Ia mengingatkan bahwa home base PSBL di Stadion Langsa telah tercatat secara resmi di PSSI sejak tahun 1966—jauh sebelum Askot PSSI dan KONI Kota Langsa menyusul berkantor di kompleks stadion tersebut. Bahkan, saat stadion yang dibangun pada era Kabupaten Aceh Timur tahun 1960-an itu belum memiliki tempat ibadah, pengurus PSBL-lah yang berjuang melobi anggaran APBA untuk membangun musala di sana.
Sebagai salah satu saksi hidup sejarah olahraga Kota Langsa, Hasan juga membeberkan fakta penyerahan aset pasca-pemekaran wilayah pada tahun 2002 silam. Kala itu, Bupati Aceh Timur almarhum Azman Usmanuddin secara resmi menyerahkan klub PSBL beserta seluruh administrasi dan berita acara pembinaannya kepada Pemko Langsa.
"Artinya, pemilik sah klub PSBL Langsa ini adalah Pemko Langsa sendiri, dan pembinanya adalah pemerintah daerah bersama unsur Forkopimda. Ironisnya, sudah bertahun-tahun Pemko Langsa tidak lagi mengucurkan dana pembinaan untuk PSBL. Sekarang, jangankan dibina, markas bersejarah kami pun hendak dirampas dengan perintah pengosongan," kecam Hasan.
Atas polemik ini, Hasan Basri secara terbuka mempertanyakan kapasitas dan pemahaman Plt Kepala Disporapar Kota Langsa terhadap ekosistem serta sejarah olahraga di daerah tersebut. Ia mendesak Wali Kota Langsa agar segera turun tangan meluruskan kebijakan keliru bawahannya sebelum merusak marwah sepak bola Kota Langsa.
"Disporapar harus paham betul apa hubungan antara Stadion Langsa, PSBL, dan PSSI. Selaku Kepala Disporapar, tindakan gegabah seperti ini sangat patut dipertanyakan. Kami berharap Wali Kota Langsa segera memberikan solusi yang bijak dan bermartabat," pungkas Hasan Basri. (*)
