Lentera24.com | ACEH TAMIANG — Langkah jemput bola dilakukan jajaran pemerintah dan aparat keamanan untuk memastikan warga terdampak bencan...
Lentera24.com | ACEH TAMIANG — Langkah jemput bola dilakukan jajaran pemerintah dan aparat keamanan untuk memastikan warga terdampak bencana di Aceh Tamiang mendapatkan tempat tinggal yang layak sekaligus perlindungan jangka panjang dari ancaman banjir. Bupati Aceh Tamiang, Irjen Pol (P) Drs. Armia Pahmi, M.H., mendampingi Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, S.E. (Dek Fadh), serta Kapolda Aceh, Inspektur Jenderal Polisi Ruddi Setiawan, S.I.K., S.H., M.H., meninjau langsung kondisi Hunian Sementara (Huntara) dan Hunian Tetap (Huntap), Jumat (20/11/2026).
Kunjungan lapangan ini diawali di Huntara 4, Kampung Medang Ara, Kecamatan Karang Baru. Di lokasi tersebut, rombongan melihat langsung kondisi tempat tinggal warga, termasuk bagian hunian yang sebelumnya sempat kembali tergenang banjir.
Cari Solusi Huntara Terdampak Banjir & Kebut Huntap Dukungan Polri
Melihat langsung kondisi di lapangan, Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah menegaskan bahwa masalah genangan di kawasan Huntara tidak boleh dibiarkan berlarut. Pemerintah akan segera duduk bersama pihak terkait, termasuk PT Wijaya Karya (WIKA), untuk merumuskan langkah penanganan yang tepat.
"Akan kita carikan solusi agar persoalan yang terjadi di lokasi Huntara ini bisa segera ditangani," ujar Fadhlullah.
Setelah menyapa dan melihat kondisi Huntara, rombongan bergerak ke Kecamatan Kejuruan Muda untuk meninjau progres pembangunan Huntap di Desa Tanjung Mancang dan Desa Bukit Rata yang pembangunannya mendapat dukungan penuh dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri).
Fadhlullah berharap perampungan fasilitas pendukung—seperti pagar dan sarana penunjang lainnya—dapat dipercepat. Dengan begitu, rumah-rumah tersebut segera siap diserahterimakan dan ditempati masyarakat penerima manfaat dengan rasa aman dan nyaman.
Percepatan Normalisasi Sungai Lewat Skema Pihak Ketiga
Selain urusan hunian, persoalan pendangkalan sungai akibat sedimentasi lumpur di Aceh Tamiang juga menjadi sorotan utama dalam peninjauan tersebut. Fadhlullah mengungkapkan bahwa pemerintah telah menyiapkan skema kerja sama dengan pihak ketiga guna mempercepat normalisasi sungai, tidak hanya di Aceh Tamiang tetapi juga di berbagai daerah lain di Aceh.
Menurutnya, pemerintah pusat telah melimpahkan sebagian kewenangan penanganan sungai kepada pemerintah provinsi untuk selanjutnya dikoordinasikan bersama pemerintah kabupaten dan kota. Langkah ini membuka ruang bagi daerah menggandeng pihak ketiga agar pengerukan sedimentasi bisa berjalan lebih cepat.
"Sudah ada skema pelimpahan dari kementerian kepada pemerintah provinsi, kemudian diteruskan kepada pemerintah kabupaten dan kota. Dengan demikian, sungai-sungai yang mengalami pendangkalan akibat sedimentasi lumpur dapat ditangani melalui kerja sama dengan pihak ketiga," jelasnya.
PR Besar 62 Sungai Belum Tertangani
Terkait penguatan bantaran, Fadhlullah mencatat bahwa Balai Wilayah Sungai (BWS) memang telah mengerjakan pembangunan tanggul di sejumlah titik, namun cakupannya belum menyentuh seluruh aliran sungai dari hulu ke hilir. Pembangunan bendungan atau dam sebagai pengendali aliran air dan penahan sedimen juga terus diupayakan BWS, meski proses konstruksinya memerlukan waktu hingga tiga tahun.
Karena itu, normalisasi dan pembersihan alur sungai dinilai mendesak agar daya tampung air kembali optimal. Fadhlullah memaparkan bahwa dari total 99 sungai di Aceh, baru 37 sungai yang masuk penanganan BWS, sementara 62 sungai lainnya masih menunggu sentuhan.
"Total ada 99 sungai di Aceh. Sebanyak 37 sungai ditangani BWS, sementara 62 sungai lainnya belum. Karena itu, perlu ada langkah percepatan melalui pelimpahan kewenangan kepada pemerintah daerah agar penanganannya dapat dilakukan melalui kerja sama dengan pihak ketiga," pungkasnya. []L24.Sai
