HIDE

GRID

GRID_STYLE

Post Snippets

FALSE

Hover Effects

TRUE
{fbt_classic_header}

Breaking News:

latest

SMSI Pusat Ingatkan Media Tak Jadikan Program "Jaksa Jaga Desa" Alat Intimidasi Aparatur Gampong

Ketua Umum Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Pusat, Firdaus Lentera24.com |  BANDA ACEH — Ketua Umum Serikat Media Siber Indonesia (SMS...

Ketua Umum Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Pusat, Firdaus

Lentera24.comBANDA ACEH — Ketua Umum Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Pusat, Firdaus, menegaskan agar media siber yang tergabung dalam organisasi ini tidak menyalahgunakan program "Jaksa Jaga Desa" sebagai sarana mencari-cari kesalahan atau alat untuk menakut-nakuti aparatur pemerintah di tingkat desa.

​Penegasan tersebut disampaikan Firdaus usai melantik pengurus SMSI Aceh periode 2026–2030 di Anjong Mon Mata, Banda Aceh, Sabtu (5/9/2026). Pelantikan ini turut dihadiri oleh jajaran pengurus SMSI dari kabupaten/kota, insan pers, serta unsur tamu undangan.

​Dalam arahannya, Firdaus mengingatkan bahwa kekuatan utama SMSI terletak pada jaringan ribuan perusahaan media siber yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Dengan cakupan luas tersebut, ia mendorong agar jaringan media ini dimanfaatkan secara optimal untuk mengawal proses pembangunan daerah secara profesional dan bertanggung jawab.

​Meski demikian, Firdaus mengingatkan batas etika dan fungsi pers yang harus dijaga. Ia menegaskan bahwa media tetap memegang peran penting dalam fungsi kontrol sosial, namun tidak boleh melampaui batas kewenangan dengan bertindak seolah-olah mengambil alih tugas aparat penegak hukum.

​“Media memiliki tugas untuk menyampaikan informasi dan mengawal perjalanan pembangunan, bukan mengambil alih tugas aparat penegak hukum,” ujar Firdaus di hadapan para insan pers.

​Menyoroti sinergi strategis antara SMSI dan Kejaksaan Agung melalui program "Jaksa Jaga Desa", Firdaus memberikan pesan khusus agar para jurnalis dan pengelola media bijak dalam mengolah data. Ia meminta agar informasi atau temuan di lapangan tidak dieksploitasi untuk kepentingan intimidasi terhadap kepala desa maupun perangkat gampong.

​“Jangan menjadikan data itu sebagai alat untuk menakut-nakuti kepala desa. Justru bagaimana data tersebut digunakan untuk mendorong pembangunan dan meningkatkan produktivitas desa,” pungkasnya.[]L24.Sai