Lentera24.com | LANGSA Suasana di depan Kantor Imigrasi Kelas II TPI Langsa mendadak riuh pada Senin pagi, 31 Agustus 2026. Sejumlah elemen...
Lentera24.com | LANGSA Suasana di depan Kantor Imigrasi Kelas II TPI Langsa mendadak riuh pada Senin pagi, 31 Agustus 2026. Sejumlah elemen masyarakat yang tergabung dalam "Masyarakat Peduli Keadilan dan Korban Imigrasi Langsa" memadati Jalan A. Yani. Mereka turun ke jalan bukan tanpa alasan—ada keresahan mendalam mengenai pelayanan paspor yang dinilai lambat, diskriminatif, dan menyulitkan warga, terutama pasien yang harus berobat ke luar negeri serta calon jamaah umroh.
Di balik ketegangan tuntutan tersebut, ada pemandangan yang menyejukkan. Kehadiran aparat kepolisian dari Polres Langsa mengubah jalannya aksi menjadi sebuah teladan tentang bagaimana unjuk rasa bisa diselesaikan lewat dialog yang hangat, bukan dengan otot.
Sisi Humanis di Garis Depan: Peran Wakapolres dan Kabag Ops
Di bawah komando Kapolres Langsa AKBP Hyrowo, S.I.K., pengamanan aksi ini sama sekali jauh dari kesan kaku atau intimidatif. Justru, pendekatan humanis yang dikedepankan oleh Wakapolres Langsa Kompol Yasir, S.E., M.S.M. bersama Kabag Ops Kompol Ildani Ilyas, S.H., M.H. menjadi kunci utama.
Dengan penuh kesabaran dan senyum simpatik, kedua perwira menengah tersebut terjun langsung ke tengah massa. Mereka tidak hanya mengatur arus lalu lintas agar tidak macet, tetapi juga aktif merangkul para pengunjuk rasa. Kompol Yasir dan Kompol Ildani bertindak sebagai jembatan komunikasi yang handal, memastikan aspirasi warga didengar tanpa harus memicu gesekan fisik. Pendekatan ini membuktikan bahwa aparat keamanan dapat hadir sebagai pelindung sekaligus fasilitator dialog yang menenangkan.
Suara Hati dari Lapangan: Dari Typo hingga Keadilan Publik
Aksi yang dimotori oleh berbagai kalangan—mulai dari FPRM, Geprak Aceh, PPAD Langsa, Fomapak Aceh, HIPAKAT Langsa, unsur jurnalis, hingga praktisi hukum—ini menyuarakan persoalan nyata yang kerap dirasakan masyarakat sehari-sehari.
Koordinator Aksi, Yoesdi Noer alias Buyong, menceritakan pengalaman pribadinya. Ia harus melalui proses berminggu-minggu hingga melibatkan sidang Pengadilan Negeri hanya karena persoalan administrasi ejaan nama (typo) pada paspor. Kisah ini mewakili banyak warga lain yang merasa dirugikan oleh birokrasi yang kaku.
Senada dengan Buyong, Korlap Aksi Nasruddin, S.E. (Abu Seurapah), aktivis 98 Ray Iskandar, S.E., dan perwakilan hukum Geprak, Munazir, S.H.I., M.H., mendesak agar Imigrasi Langsa segera menghentikan prosedur sepihak, membuka jalur prioritas bagi pasien dan jamaah umroh, serta membersihkan institusi dari oknum yang tidak profesional.
Akhir yang Manis: Evaluasi dan Komitmen Perbaikan
Berkat pengawalan humanis dari kepolisian, suasana mediasi akhirnya terwujud. Kepala Kantor Imigrasi (Kakanim) Langsa, Indra Sakti, keluar menemui massa dan mempersilakan perwakilan pengunjuk rasa untuk berdialog langsung di dalam kantor.
Dalam pertemuan tersebut, Indra Sakti menyampaikan permohonan maaf terbuka dan langsung mengambil tindakan tegas tanpa kompromi terhadap oknum petugas yang melanggar aturan.
"Begitu menerima laporan, saya langsung menginstruksikan kepala subseksi terkait untuk mencabut penugasan yang bersangkutan dari area pelayanan dan memindahkannya ke bagian administrasi. Yang bersangkutan telah diperiksa dan hasilnya diserahkan ke pemerintah pusat untuk penjatuhan sanksi sesuai aturan ASN," tegas Indra Sakti.
Pihak imigrasi juga berkomitmen untuk mengevaluasi ulang Standar Operasional Prosedur (SOP) agar ke depannya pelayanan publik di Kota Langsa bisa berjalan jauh lebih cepat, transparan, dan berkeadilan.
Menjelang pukul 11.15 WIB, aksi damai tersebut bubar dengan tertib. Peristiwa ini meninggalkan pelajaran berharga: bahwa birokrasi yang terbuka untuk mendengar kritik, dipadukan dengan pengamanan kepolisian yang humanis dan simpatik, adalah resep terbaik untuk merajut kembali kepercayaan masyarakat.[]L24.Sai
