Cindy Dwi Maulidiyah Semester III Jurusan Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan Universitas Islam Negeri Siber ...
Lentera24.com - Secara formal, Indonesia menganut sistem demokrasi yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi, namun, dalam realitanya, praktik politik di tanah air sering kali menampilkan paradoks yang mendalam, di mana kepentingan segelintir elite justru lebih dominan dalam mengarahkan kebijakan negara dari pada aspirasi masyarakat luas. Cita-cita luhur kedaulatan rakyat sehingga berhadapan dengan realitas kuasa yang terkonsentrasi dan elitis. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mendasar tentang sejauh mana prinsip-prinsip demokrasi telah hidup dalam tatanan masyarakat Indonesia.
Secara definisi, demokrasi Indonesia tidak hanya sekadar diwujudkan melalui pemilihan umum, tetapi juga mencakup seluruh mekanisme partisipasi politik, kebebasan berpendapat, dan pengawasan kekuasaan. Akan tetapi, dalam implementasinya, ruang demokrasi ini tidak luput dari intervensi dan perebutan pengaruh oleh kelompok elite yang memiliki sumber daya. Akibatnya, proses politik kerap tidak berjalan secara adil dan setara, seperti yang diidealkan dalam prinsip-prinsip demokrasi substantif. Demokrasi yang seharusnya menjadi media penyaluran aspirasi rakyat justru berubah menjadi arena pertarungan kepentingan kelompok-kelompok dominan.
Menguatnya dominasi kepentingan elite tampak jelas dari rendahnya kualitas partisipasi politik masyarakat. Walaupun tingkat keikutsertaan dalam Pemilu terbilang tinggi, bentuk partisipasi yang bersifat deliberatif dan kritis dalam proses perumusan kebijakan publik masih sangat minim. Masyarakat belum berperan sebagai subjek aktif, melainkan lebih sering menjadi objek mobilisasi politik praktis. Partisipasi yang terjadi umumnya bersifat simbolik dan instruktif, di mana keterlibatan rakyat hanya sebatas formalitas tanpa memberikan pengaruh nyata terhadap proses pengambilan keputusan. Akibatnya, aspirasi masyarakat tidak tersampaikan secara efektif dalam menentukan arah pembangunan negara.
Di sisi lain, lemahnya penyerapan aspirasi rakyat terlihat jelas pada kinerja lembaga perwakilan. Para anggota dewan yang semestinya memperjuangkan suara konstituen kerap lebih menunjukkan kesetiaan kepada partai dan pihak-pihak yang membiayai kampanye mereka, yang umumnya berasal dari lingkaran oligarki. Situasi ini makin diperparah oleh sistem rekrutmen politik yang tidak transparan serta lebih menonjolkan kemampuan finansial dibandingkan kualitas dan kapasitas individu. Dampaknya, banyak kebijakan yang dihasilkan justru menguntungkan kepentingan ekonomi dan politik kelompok elite, sementara kebutuhan masyarakat luas terpinggirkan. Lembaga legislatif yang seharusnya menjadi pembela rakyat malah tersubordinasi oleh kekuasaan modal.
Masalah mendasar lainnya terletak pada rendahnya tingkat akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan, yang membuka ruang luas bagi penyalahgunaan wewenang. Kuatnya pengaruh elite dalam struktur birokrasi serta proses pengambilan keputusan sering kali menutup kesempatan masyarakat untuk memperoleh informasi dan berperan dalam pengawasan publik. Maraknya praktik korupsi di berbagai tingkatan pemerintahan semakin menegaskan kuatnya dominasi kepentingan kelompok berkuasa. Situasi ini memperlihatkan bahwa kekuasaan belum dijalankan secara jujur dan berpihak pada kepentingan rakyat. Bahkan, berbagai langkah reformasi birokrasi yang telah diupayakan pun belum sepenuhnya mampu menghapus budaya koruptif dan praktik nepotisme yang mengakar dalam tubuh pemerintahan.
Dapat dikatakan bahwa demokrasi di Indonesia masih terjebak dalam paradoks antara idealisme kedaulatan rakyat dan kenyataan dominasi kekuasaan elite. Untuk mengatasi kondisi ini, diperlukan upaya reformasi yang menyeluruh dan berkesinambungan. Masyarakat perlu diperkuat melalui pendidikan politik yang mencerdaskan, sementara sistem kepartaian dan pendanaan politik harus dibenahi secara mendasar agar lebih transparan dan akuntabel. Di saat yang sama, penegakan hukum yang adil dan bebas intervensi menjadi kunci untuk menekan pengaruh oligarki. Tak kalah penting, peran aktif masyarakat sipil dan media harus diperkuat sebagai pengimbang sekaligus pengawas jalannya demokrasi. Hanya melalui sinergi dan komitmen seluruh komponen bangsa, demokrasi Indonesia dapat berkembang menjadi sistem yang benar-benar substantif dan berpihak pada kesejahteraan rakyat.(*)
