Foto : Ilustrasi/google suara-tamiang.com, ACEH TAMIANG -- Sebagai upaya peningkatan pelayanan administrasi data kependudukan, Dinas ...
 |
| Foto : Ilustrasi/google |
Ujang Fauzi ST Kabid Pengelolaan Sistem Informasi Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Aceh Tamiang di ruang kerjanya mengatakan perekaman E-KTP bagi 12 Kecamatan di Aceh Tamiang sedang dilakukan dengan sistim jemput bola sejak Juli lalu hingga sekarang.
“Tim Rekam e-KTP yang kami bentuk tidak dapat menjadwalkan Perekaman kedesa-desa secara optimal hanya bersifat memenuhi undangan dari Datok/kepala desa saja. hal tersebut diakibatkan keterbatasan anggaran,” sebut Ujang.
Proses perekaman e-KTP ke pelosok ini selain untuk akurasi data penduduk juga adanya kesalahan data yang diinput dan dicetak oleh pihak Pemerintahan Pusat tahun 2012.
Sekarang tugasnya sudah dilimpahkan ke daerah di mana terdapat 25 ribu e-KTP yang salah cetak dan harus direkam ulang.
Usaha pencapaian target penyelesaian rekam e-KTP pada tahun 2015 ini, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Aceh Tamiang Ujang Fauzi mengaku telah membentuk Tim Rekam e-KTP yang bekerja siang dan malam.
Bahkan sampai bermalam di desa tersebut terutama pada desa yang berada jauh dipelosok seperti Desa Bengkelang, Baling Karang, Rantau Selamat Kecamatan Bandar Pusaka dan Kecamatan Tamiang Hulu.
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Aceh Tamiang Drs Ansharuddin menjelaskan, bahwa akurasi data kependudukan ini sangatlah penting.
Karena satu-satunya sumber data yang akurat untuk dijadikan dasar penetapan baik untuk Pembangunan, Pendidikan, Pertanian, Rumah Sakit dan data awal untuk Daftar Pemilih Tetap yang setiap periode pemilihan terus berubah.
Terkait kendala pelaksanaan di lapangan dijelaskan Ujang Fauzi, karena e-KTP ini sistem online khususnya pada desa dipelosok sering terjadinya gangguan jaringan.
Sehingga proses perekamanpun terganggu selain itu peralatan dan biaya operasional juga sangat minim.Secara khusus Ujang Fauzi.
kepada Pemerintah Daerah hendaknya dapat menambahkan biaya oprasional petugas perekaman e-KTP ini karena anggaran operasional Rp 35 juta/tahun untuk mendata 213 desa di Aceh Tamiang dinilai sangatlah minim.
Selama ini hanya mengandalkan bantuan dari pihak Datok/Kepala Desa atau pihak kecamatan yang mengundang. (PJR/Harian Andalas)
