Ketua Koalisi Barisan Guru Bersatu (Kobar-GB) Bireuen, M Jafar mengatakan, sebanyak Rp 3.612.180.000 uang minum guru jatah Juli sampai No...
“Kami sudah berulang kali beraudiensi dengan Bupati serta kalangan pimpinan dan anggota DPRK Bireuen agar hak-hak kami guru dapat diselesaikan. Tapi, hingga sekarang belum ada kejelasan,” kata Jafar, kemarin.
Dikatakan, Bupati pada 30 Agustus 2010 mengajukan surat permohonan persetujuan pencarian uang minum guru tersebut ke pimpinan DPRK. Menanggapi permohonan bupati, DPRK Bireuen juga menyetujui supaya hak-hak guru dapat dibayar dengan mendahului anggaran perubahan 2010. Surat yang ditandatangani wakil ketua dewan Aminullah Amin 2 September 2010 itu meminta bupati supaya uang minum guru Rp 3,6 miliar yang belum dibayar itu dapat dimasukkan dalam APBK-P 2010 pada daftar perubahan anggaran (DPA) Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga 2010.
“Karena saat itu uang minum guru juga belum dicairkan, kami kembali beraudiensi dengan DPRK, bupati dan Sekda. Tapi, hingga hari ini (kemarin-red) belum ada kejelasan kapan uang minum kami dibayar,” pungkas M Jafar seraya memperlihatkan surat-surat itu kepada Serambi, kemarin.
Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan daerah (DPKKD) Bireuen, Tarmizi, mengatakan, pihaknya akan meninjau kembali apakah anggaran untuk uang minum itu ada dimasukkan dalam APBKP 2010 atau tidak.
“Karena sudah berselang tahun, kami terpaksa menelusuri kembali dengan membuka buku APBKP 2010. Walau saat itu sudah disetujui dewan wajar-wajar saja, tapi kalau tidak dimasukkan dalam APBKP tidak bisa dibayar. Kalau memang benar belum dibayar, kita harus mencari solusi,” terang Tarmizi. | Serambinews
