Pengamat energi, Pri Agung Rakhmanto menilai bahwa berlarut-larutnya masalah over kuota bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di Kalimanta...
Pengamat energi, Pri Agung Rakhmanto menilai bahwa berlarut-larutnya
masalah over kuota bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di Kalimantan
disebabkan pemerintah daerah tak dilibatkan dalam menentukan kuota
daerahnya masing-masing.
"Daerah jangan hanya disuruh mengawasi, namun juga dilibatkan dalam menentukan kuota," kata Direktur Eksekutif Reforminer, Pri Agung Rakhmanto saat dihubungi di Jakarta, Senin 28 Mei 2012.
Menurut Pri Agung, selama ini penentuan kuota BBM bersubsidi di daerah ditentukan oleh BPH Migas. Akan lebih baik, jika pemerintah daerah juga dilibatkan dalam penetuan BBM bersubsidi.
"Daerah jangan hanya disuruh mengawasi, namun juga dilibatkan dalam menentukan kuota," kata Direktur Eksekutif Reforminer, Pri Agung Rakhmanto saat dihubungi di Jakarta, Senin 28 Mei 2012.
Menurut Pri Agung, selama ini penentuan kuota BBM bersubsidi di daerah ditentukan oleh BPH Migas. Akan lebih baik, jika pemerintah daerah juga dilibatkan dalam penetuan BBM bersubsidi.
"Sebab, yang mengerti kebutuhan daerah adalah pemerintah daerah itu sendiri," ujarnya.
PT Pertamina menyatakan over kuota BBM bersubsidi di Kalimantan hingga 20 Mei 2012 lalu mencapai 12 persen, terdiri dari 21 persen kuota Premium dan 10,2 persen Solar.
Sebelumnya, Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik memperkirakan bahwa kuota bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi 2012 sebesar 40 juta kiloliter akan habis pada Oktober mendatang.
Untuk itu, Kementerian ESDM sedang merencanakan untuk pengajuan penambahan kuota BBM bersubsidi kepada DPR. | VivaNews.comPT Pertamina menyatakan over kuota BBM bersubsidi di Kalimantan hingga 20 Mei 2012 lalu mencapai 12 persen, terdiri dari 21 persen kuota Premium dan 10,2 persen Solar.
Sebelumnya, Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik memperkirakan bahwa kuota bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi 2012 sebesar 40 juta kiloliter akan habis pada Oktober mendatang.