Belasan orang aktivis dari sejumlah lembaga lingkungan hidup mendesak Pemerintah Provinsi Aceh menghentikan seluruh kegiatan pertambangan. D...
Belasan orang aktivis dari sejumlah lembaga lingkungan hidup mendesak Pemerintah Provinsi Aceh menghentikan seluruh kegiatan pertambangan. Desakan tersebut disampaikan dalam unjuk rasa di Bundaran Simpang TM Zulfikar, juru bicara aksi, mengatakan, kebijakan pertambangan yang semakin longgar membuat Aceh menjadi target pengerukan mineral di Asia Tenggara. Menurut dia, eksploitasi sumber daya mineral di Aceh telah menjadi mesin penghancur.
Kerusakan daerah aliran sungai maupun kawasan hutan semakin parah akibat praktik pertambangan tersebut.
“Praktik pertambangan hanya menguntungkan segelintir orang. Sementara, masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan tambang hidup dalam ancaman bencana,” katanya.
Ironinya, kata dia, pemerintah daerah di Aceh sepertinya tutup mata dan terus
Penerbitkan izin pertambangan. Buktinya ada 120 perusahaan yang sudah mengantongi izin pertambangan di Provinsi Aceh.
“Kami meyakini dengan moratorium tambang di Provinsi Aceh akan menjamin keselamatan dan kemakmuran serta keamanan masyarakat. Pertambangan hanya membawa masyarakat Aceh dalam kemiskinan dan kehancuran,” ujarnya.
Oleh karena itu, kata TM Zulfikar, sejumlah lembaga lingkungan hidup di Provinsi Aceh menyerukan penghentian seluruh operasi tambang dan mengajak seluruh elemen masyarakat peduli dan prihatin terhadap kerusakan lingkungan akibat praktik pertambangan. Aksi yang dikawal ketat puluhan polisi, mendapat perhatian pengguna jalan di bundaran padat lalu lintas itu. Sebelum membubarkan diri, para pengunjuk rasa melepas puluhan balon ke udara. | Harian-Aceh.com
