drh. Irwandi Yusuf, M.Sc Tempat/tgl lahir : Bireun, 2 Agustus 1960 Jabatan terakhir : Gubernur Aceh Pendidikan : MIN Cot Bada tahun 1970...
drh. Irwandi Yusuf, M.Sc
Tempat/tgl lahir : Bireun, 2 Agustus 1960
Jabatan terakhir : Gubernur Aceh
Pendidikan : MIN Cot Bada tahun 1970, Madrasah Tsanawiyah Negeri Bieun tahun 1975, SNAKMA Saree tahun 1979, Sarjana (S1) Jurusan Klinik Veteriner Kedokteran Hewan Unsyiah Banda Aceh tahun 1987, Pasca Sarjana (S2) Veterinery Medicine, Oregon State University Amerika Serikat Tahun 1993.
Dr. Ir. Muhyan Yunan, M.Sc
Tempat/tgl lahir : Aceh Selatan, 9 Juni 1953
Jabatan terakhir : Kepala Dinas Bina Marga dan Cipta Karya Aceh.
Pendidikan : SD Muhammadyah Meukek tahun 1966, SMP Negeri Meukek tahun 1969, SMA Negeri Tapaktuan tahun 1972, Sarjana Muda Teknik Sipil Unsyiah tahun 1977, Fakultas Teknik Sipil (S1) Universitas Diponegoro tahun 1980, Pasca Sarjana (S2) Institut Teknologi Bandug, Jakarta 1992, Master Dagree (S2) University of Strathclyde Glasgow United Kingdom Scotlandia tahun 1993, Doktor (S3) Universitas Satyagama Jakarta tahun 2005, Doktor (S3) University Utara Malaysia (UUM) Malaysia 2011.
Visi: Berlanjutnya perubahan yang fundamental di Aceh dalam segala sektor kehidupan masyarakat Aceh dan pemerintahan, yang menjunjung tinggi asas transparansi dan akuntabilitas, bagi terbentuknya suatu Pemerintahan Aceh bebas dari praktik korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Sehingga mulai 2012, Aceh dapat terus tumbuh menjadi negeri makmur yang berkeadilan dan adil dalam kemakmuran.
Misi :
1. Membangun, meningkatkan dan memelihara infrasruktur dasar untuk mendukung sistem produksi serta pelayanan dasar.
2. Melanjutkan pembangunan SDM berlandaskan kompetensi dengan tetap berpegang pada nilai-nilai budaya masyarakat Aceh.
3. Membangun ekonomi kerakyatan yang merata di seluruh wilayah Aceh secara berkelanjutan dan berkeadilan.
4. Memanfaatkan sumber daya alam secara berkelanjutan berkeadilan dan ramah lingkungan guna mendukung pertumbuhan ekonomi Aceh.
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa guna mendukung pelayanan publik yang murah, cepat, tepat sasaran, berkualitas dan merata.
6. Mewujudkan perdamaian berkelanjutan melalui implementasi MoU Hesinki yang berdasarkan demokrasi dan Hak Asasi Manusia.
