HIDE

GRID

GRID_STYLE

Post Snippets

FALSE

Hover Effects

TRUE
{fbt_classic_header}

Breaking News:

latest

IPK Dan PEWARTA Desak Mutasi Pejabat Aceh Tamiang

Ilustrasi | Google Ikatan Pemuda Karya, melalui Ketuanya Bambang Irawan di Kualasimpang, mendesak kepada Pejabat Bupati Drs. H. Abdul Lat...

Ilustrasi | Google
Ikatan Pemuda Karya, melalui Ketuanya Bambang Irawan di Kualasimpang, mendesak kepada Pejabat Bupati Drs. H. Abdul Latief untuk segera memutasi pejabat di sejumlah Satuan Kerja Pemerintah Kabupaten. Ketua DPD IPK Tingkat II  Kabupaten Aceh Tamiang juga menyesalkan belum dilaksanakannya mutasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang.

Ketua DPD IPK Bambang Irawan mendesak Bupati Drs. H. Abdul Latief untuk tidak menunda-nunda mutasi pejabat yang telah direncanakan pada Bulan Juli 2011. Alasannya, jika mutasi molor akan membuat pelayanan pada masyarakat akan terganggu. "Jangan sampai mutasi kemudian dipaksa molor. Kalau ini yang terjadi akan mengganggu pelayanan publik," ujarnya.

Mutasi penting karena selain untuk menghindari kejenuhan, kata Bambang, juga untuk menghindari keasyikan duduk di kursi kepala dinas selama bertahun-tahun. Rencananya, mutasi tersebut bakal berlangsung pada bulan Juli ini. Namun sampai minggu ke empat Bulan Juli 2011 belum ada tanda-tanda pelaksanaan mutasi pejabat di lingkup Pemkab Aceh Tamiang.

Seruan tentang penataan birokrasi juga disuarakan PEWARTA (Persaudaraan Wartawan Aceh Tamiang) melalui Ketua Saiful Alam, SE. "Kami sependapat, peningkatan kinerja birokrasi merupakan strategi dan kebijakan sangat penting untuk menciptakan tatanan birokrasi yang dinamis dan efektif," katanya.

PEWARTA menilai, perlu diciptakan ruang 'pilot project' yang dimulai dari lingkungan Sekretariat Daerah. "Hendaknya, Sekretariat Daerah diisi oleh PNS yang profesional dan kredibel melalui pola rekrutmen asisten, kepala bagian, kepala sub bagian dari para pejabat yang memiliki kinerja bagus," kata Saiful.


Prioritas pembenahan birokrasi mendesak, menurut PEWARTA, dikarenakan munculnya kehidupan birokrasi yang kurang sehat. Ini tercermin dari rendahnya motivasi kerja, lemahnya koordinasi antar SKPK, menurunnya kualitas pelayanan kepada masyarakat yang ditandai banyaknya keluhan, serta kompetisi tidak terukur dan tidak terkendali dalam proses promosi, mutasi, dan rotasi.

Sumber : Rico F