Lentera 24.com | SUBULUSSALAM -- Komponen Solidaritas Aliansi Kepemudaan Tau Ilmu (SAKTI) Kota Subulussalam mendesak Kejari setempat mengus...
Lentera24.com | SUBULUSSALAM -- Komponen Solidaritas Aliansi Kepemudaan Tau Ilmu (SAKTI) Kota Subulussalam mendesak Kejari setempat mengusut tuntas persoalan indikasi penyalahgunaan kewenangan dan kekuasaan dalam melakukan mutasi jabatan di lingkungan Pemko Subulussalam.
Desakan itu disampaikan orator SAKTI, Julioner Antoni Marpaung didampingi belasan massa terkait di Kantor Kejari Kota Subulussalam, Jumat (8/2).
Dua tuntutan lain di sana, terkait penggunaan anggaran tahun 2018 oleh pejabat yang diangkat karena indikasi ilegal dikhawatirkan mengakibatkan kerugian negara serta indikasi pelanggaran hukum tentang penetapan anggaran 2018 melalui Perwal 1, 2 dan 3 yang juga dinilai menimbulkan kerugian negara.
Usai menyampaikan orasi dengan mendapat pengawalan sejumlah perosenil kepolisian setempat, tiga perwakilan SAKTI yakni Julioner Antoni Marpaung, R. Hidayat Putra Manurung dan Reza Fahlevi
diterima di salah satu ruang Kejari oleh Kasi Intel, Irfan Hasyri, SH, Kasi Pidum, Mhd. Hendra Damanik, SH dan Kasi BB, Idham Kholid Daulay, SH.
Apresiasi semangat SAKTI yang dinilai ikut dan peduli mengawal pemerintahan Kota Subulussalam, Irfan, Hendra dan Idham tegaskan sikap akan menindaklanjuti tuntutan di sana, terlebih persoalan yang berakibat kerugian negara.
Namun dipastikan, keakuratan data pendukung terkait pengaduan sangat diperlukan sehingga kata "mendesak" oleh SAKTI bukan jadi jaminan tuntunan segera terealisasi seperti harapan desakan SAKTI.
"Indikasi ada penyimpangan akan kita tindaklanjuti dengan mengikuti prosedur yang ada," tandas Irfan diamini Hendra dan Idham yang meski menilai aksi tidak sesuai prosedur karena dilakukan tiba-tiba, pihaknya akan bekerja maksimal. [] L24.013 (Khairul)
 |
| Foto : Aksi SAKTI di halaman Kantor Kejari Subulussalam, Jumat (8/2) |
Dua tuntutan lain di sana, terkait penggunaan anggaran tahun 2018 oleh pejabat yang diangkat karena indikasi ilegal dikhawatirkan mengakibatkan kerugian negara serta indikasi pelanggaran hukum tentang penetapan anggaran 2018 melalui Perwal 1, 2 dan 3 yang juga dinilai menimbulkan kerugian negara.
Usai menyampaikan orasi dengan mendapat pengawalan sejumlah perosenil kepolisian setempat, tiga perwakilan SAKTI yakni Julioner Antoni Marpaung, R. Hidayat Putra Manurung dan Reza Fahlevi
diterima di salah satu ruang Kejari oleh Kasi Intel, Irfan Hasyri, SH, Kasi Pidum, Mhd. Hendra Damanik, SH dan Kasi BB, Idham Kholid Daulay, SH.
Apresiasi semangat SAKTI yang dinilai ikut dan peduli mengawal pemerintahan Kota Subulussalam, Irfan, Hendra dan Idham tegaskan sikap akan menindaklanjuti tuntutan di sana, terlebih persoalan yang berakibat kerugian negara.
Namun dipastikan, keakuratan data pendukung terkait pengaduan sangat diperlukan sehingga kata "mendesak" oleh SAKTI bukan jadi jaminan tuntunan segera terealisasi seperti harapan desakan SAKTI.
"Indikasi ada penyimpangan akan kita tindaklanjuti dengan mengikuti prosedur yang ada," tandas Irfan diamini Hendra dan Idham yang meski menilai aksi tidak sesuai prosedur karena dilakukan tiba-tiba, pihaknya akan bekerja maksimal. [] L24.013 (Khairul)
