Lentera 24.com | BANDA ACEH -- Persoalan uang Aceh yang ‘bocor’ ke luar, yang menurut Kabid Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Ketenagaker...
Lentera24.com | BANDA ACEH -- Persoalan uang Aceh yang ‘bocor’ ke luar, yang menurut Kabid Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Ketenagakerjaan Bappeda Aceh, Martunis mencapai Rp 35 triliun setiap tahunnya harusnya dicarikan solusi bukan malah melaporkan persoalan itu kepada masyarakat.
“Sangat lucu dan memalukan pejabat Bappeda yang mengatakan itu, harusnya mereka (Bappeda) yang mencarikan solusi terhadap masalah menahun itu bukan malah melemparkan masalah ke ranah publik,” kata Pengamat Ekonomi dari Unsyiah, Rustam Effendi saat menjadi narasumber Program Cakrawala Radio Serambi FM bertajuk ‘Uang Aceh Lari ke Luar’, Rabu (5/12).
Selain Rustam, program rutin tersebut juga menghadirkan narasumber internal yaitu Redaktur Opini/Kepala Litbang Harian Serambi Indonesia, Asnawi Kumar dipandu host Kamil Ahmad.
Menurut Rustam, larinya uang Aceh ke luar (di antaranya ke Sumut) merupakan persoalan klasik. meski ekspresi dari kekecewaan, namun tidak pada porsinya pejabat Bappeda mengutarakan hal tersebut. Hal itu menurut Rustam, justru menunjukkan kedunguan yang bersangkutan.
Sebab, jelas Rustam, itulah fungsi lembaga Bappeda. Di mana Bappade harusnya memetakan dan merencanakan arah ekonomi pembangunan Aceh. Dengan kata lain, dalam hal ini Bappeda mempunyai kapasitas untuk menyelesaikan masalah, bukannya menyampaikan masalah.
“Kemana Aceh? Bappeda yang setting Aceh, desain, semuanya. Jadi kalau beliau ngulang hal yang sama, so what? Apa saya yang harus lakukan? Gak mungkinlah, beliau yang punya uang, yang bisa buat,” tambah Rustam.
Ia menjelaskan, semua itu harus berawal dari data. Di mana dari data yang diperoleh dirinya menunjukkan sektor pertanian memainkan peran bingga 29 persen lebih. Namun pemerintah tidak mempunyai data konkrit terkait luas lahan, hasil hutan, dan hal-hal terperinci lainnya. Sehingga tanpa analisis mendalam, sulit menemukan solusi untuk membuat suatu perencanaan. Sedangnkan di sisi lain, meskipun pertanian menjadi sektor ekonomi pertama, tapi alokasi anggaran untuk sektor ini sedikit sekali.
Ia menyebutkan alokasi untuk sektor tersebut hanya Rp 400 miliar, di mana Rp 300 miliar digunakan untuk biaya operasional seperti gaji empat dinas terkait dan bukannya untuk sektor riil.
Faktor kedua, tambahnya karena kecenderungan Aceh memasok segala kebutuhan dari Medan, Sumatra Utara. Harusnya Aceh mampu mengolah bahan baku menjadi komoditas siap pakai untuk kebutuhan daerah sendiri. Jika ada kendala, maka itu tugas dinas terkait selaku ‘pembantu’ gubernur.
Faktor ketiga, pihak yang vokal menyuarakan hal tersebut tidak akan diundang dalam perencanaan ekonomi. Pasalnya kebenaran yang disuarakan akan terasa pahit bagi yang mendengar.
“Siapa yang selesaikan? Bappeda juga ngomong seperti ini. Aneh. Semua pejabat kita seperti salah obat, kacau Aceh. Makanya begini kita, kalau begini modelnya yang kita punya kita buka. Dikutip sama media massa, dibaca di kampung-kampung, jadi kiban tanyoe? Soe peugot? Lon mumang cit sebagai pengamat, kapalo (bagaimana nasib kita? Siapa yang bikin? Saya pusing juga selaku pengamat)”, demikian Rustam. [] SERAMBINEWS
 |
| Foto : Serambinews |
Selain Rustam, program rutin tersebut juga menghadirkan narasumber internal yaitu Redaktur Opini/Kepala Litbang Harian Serambi Indonesia, Asnawi Kumar dipandu host Kamil Ahmad.
Menurut Rustam, larinya uang Aceh ke luar (di antaranya ke Sumut) merupakan persoalan klasik. meski ekspresi dari kekecewaan, namun tidak pada porsinya pejabat Bappeda mengutarakan hal tersebut. Hal itu menurut Rustam, justru menunjukkan kedunguan yang bersangkutan.
Sebab, jelas Rustam, itulah fungsi lembaga Bappeda. Di mana Bappade harusnya memetakan dan merencanakan arah ekonomi pembangunan Aceh. Dengan kata lain, dalam hal ini Bappeda mempunyai kapasitas untuk menyelesaikan masalah, bukannya menyampaikan masalah.
“Kemana Aceh? Bappeda yang setting Aceh, desain, semuanya. Jadi kalau beliau ngulang hal yang sama, so what? Apa saya yang harus lakukan? Gak mungkinlah, beliau yang punya uang, yang bisa buat,” tambah Rustam.
Ia menjelaskan, semua itu harus berawal dari data. Di mana dari data yang diperoleh dirinya menunjukkan sektor pertanian memainkan peran bingga 29 persen lebih. Namun pemerintah tidak mempunyai data konkrit terkait luas lahan, hasil hutan, dan hal-hal terperinci lainnya. Sehingga tanpa analisis mendalam, sulit menemukan solusi untuk membuat suatu perencanaan. Sedangnkan di sisi lain, meskipun pertanian menjadi sektor ekonomi pertama, tapi alokasi anggaran untuk sektor ini sedikit sekali.
Ia menyebutkan alokasi untuk sektor tersebut hanya Rp 400 miliar, di mana Rp 300 miliar digunakan untuk biaya operasional seperti gaji empat dinas terkait dan bukannya untuk sektor riil.
Faktor kedua, tambahnya karena kecenderungan Aceh memasok segala kebutuhan dari Medan, Sumatra Utara. Harusnya Aceh mampu mengolah bahan baku menjadi komoditas siap pakai untuk kebutuhan daerah sendiri. Jika ada kendala, maka itu tugas dinas terkait selaku ‘pembantu’ gubernur.
Faktor ketiga, pihak yang vokal menyuarakan hal tersebut tidak akan diundang dalam perencanaan ekonomi. Pasalnya kebenaran yang disuarakan akan terasa pahit bagi yang mendengar.
“Siapa yang selesaikan? Bappeda juga ngomong seperti ini. Aneh. Semua pejabat kita seperti salah obat, kacau Aceh. Makanya begini kita, kalau begini modelnya yang kita punya kita buka. Dikutip sama media massa, dibaca di kampung-kampung, jadi kiban tanyoe? Soe peugot? Lon mumang cit sebagai pengamat, kapalo (bagaimana nasib kita? Siapa yang bikin? Saya pusing juga selaku pengamat)”, demikian Rustam. [] SERAMBINEWS
