Lentera 24.com | JAKARTA -- Menyikapi isu belum adanya label halal pada Vaksin Rubella, Menteri Kesehatan (Menkes) Nila Moeloek bertemu den...
Lentera24.com | JAKARTA -- Menyikapi isu belum adanya label halal pada Vaksin Rubella, Menteri Kesehatan (Menkes) Nila Moeloek bertemu dengan Ketus Umum MUI Ma'ruf Amin, pada Jumat (03/08).
Seperti dilansir detiknews.com, pada pertemuan tersebut, Kementrian Kesehatan akan menunda pemberian Vaksin Rubella bagi masyarakat muslim.
Penundaan tersebut berkaitan dengan belum diajukannya sertifikasi halal vaksin yang diproduksi oleh Serum Institut of India (SII). Untuk itu, Menkes dan Dirut PT Biofarma sebagai importir akan segera mengajukan sertifikasi halal dan permohonan tentang fatwa imunisasi MR.
"Menkes RI menunda pelaksanaan imunisasi MR bagi masyarakat muslim sampai ada kejelasan hasil pemeriksaan dari produsen dan ditetapkan fatwa MUI. Sementara, untuk masyarakat yang tidak memiliki keterikatan tentang kehalalan/kebolehan secara syari, tetap dilaksanakan", kata Sekretaris Komisi Fatwa, Asrorun Niam Sholeh.
Pertemuan tersebut dilaksanakan pada siang tadi di kantor MUI, Jalan Proklamasi, Jakarta. Pertemuan tersebut membahas beberapa permasalahan, termasuk adanya penolakan vaksin MR di beberapa lokasi.
"Adanya keresahan masyarakat mengenai kesimpangsiuran informasi tentang kehalalan perlu segera direspons secara bijak dan agar ada kepastian serta ada panduan keagamaan yang tepat", kata Niam.
Menkes berjanji segera memproses permohonan sertifikat halal. Pemerintah pun akan berkomunikasi dengan SII selaku pembuat vaksin.
"Menkes RI atas nama negara mengirimkan surat ke SII untuk memberikan dokumen terkait bahan-bahan produksi vaksin dan akses untuk auditing guna pemeriksaan halal", uap Niam. [] Detik.com
Foto : detiknews.com
Seperti dilansir detiknews.com, pada pertemuan tersebut, Kementrian Kesehatan akan menunda pemberian Vaksin Rubella bagi masyarakat muslim.
Penundaan tersebut berkaitan dengan belum diajukannya sertifikasi halal vaksin yang diproduksi oleh Serum Institut of India (SII). Untuk itu, Menkes dan Dirut PT Biofarma sebagai importir akan segera mengajukan sertifikasi halal dan permohonan tentang fatwa imunisasi MR.
"Menkes RI menunda pelaksanaan imunisasi MR bagi masyarakat muslim sampai ada kejelasan hasil pemeriksaan dari produsen dan ditetapkan fatwa MUI. Sementara, untuk masyarakat yang tidak memiliki keterikatan tentang kehalalan/kebolehan secara syari, tetap dilaksanakan", kata Sekretaris Komisi Fatwa, Asrorun Niam Sholeh.
Pertemuan tersebut dilaksanakan pada siang tadi di kantor MUI, Jalan Proklamasi, Jakarta. Pertemuan tersebut membahas beberapa permasalahan, termasuk adanya penolakan vaksin MR di beberapa lokasi.
"Adanya keresahan masyarakat mengenai kesimpangsiuran informasi tentang kehalalan perlu segera direspons secara bijak dan agar ada kepastian serta ada panduan keagamaan yang tepat", kata Niam.
Menkes berjanji segera memproses permohonan sertifikat halal. Pemerintah pun akan berkomunikasi dengan SII selaku pembuat vaksin.
"Menkes RI atas nama negara mengirimkan surat ke SII untuk memberikan dokumen terkait bahan-bahan produksi vaksin dan akses untuk auditing guna pemeriksaan halal", uap Niam. [] Detik.com
