Lentera 24.com | SUBULUSSALAM -- Meski telah berhasil menjalin kerjasama dengan Biodiversity Conservation and Climate Protection in the Gun...
Lentera24.com | SUBULUSSALAM -- Meski telah berhasil menjalin kerjasama dengan Biodiversity Conservation and Climate Protection in the Gunung Leuser Ecosystem (BCCPGLE), Jerman terkait pemanfaatan potensi desa atau pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) di Kota Subulussalam sejak Mei, 2018 lalu, namun Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) wilayah 6 Subulussalam disesalkan.
Pasalnya, program di sana disinyalir terancam gagal karena izin pengolahan HHBK belum diterbitkan pihak KPH. Padahal, pelatihan keterampilan kerajinan tikar rotan HHBK bagi warga setempat telah digelar akhir Mei silam di Balai Latihan Kerja (BLK) Kota Subulussalam.
Menurut Ketua Koperasi Mutiara Jaya (KMJ) Kota Suhulussalam, Iskandar, Sabtu (11/8), meski pihaknya telah melakukan survei ke kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS) sebagai titik terbanyak sumber bahan baku HHBK itu, disinyalir tidak mendapat respon dan dukungan pihak berkompeten.
Kekecewaan Iskandar terkait pihak KPH Wilayah 6 di Kota Subulusalam belum mengeluarkan izin. "Kepala KPH jarang di kantor, selaku pelaku usaha bidang kehutanan kami merasa dirugikan, karena meski ada BCCPGLE sebagai donatur, namun program pengembangan HHBK tak bisa dilakukan," sesal Iskandar.
Ditanadaskan, nota kesepakatan MoU antara KMJ dengan 10 Bahan Usaha Milik Desa (Bumdes) binaan KMJ tentang penampungan bahan baku setengah jadi rotan disaksikan Manajer Proyek KFW Jerman, Andreas, asisten II Lidin Padang, anggota DPRK, Luthan dan Kadis Perizinan Terpadu, Firdaus telah dilaksanakan akhir Mei 2018 silam.
Sedangkan sepuluh desa binaan KMJ ini, sesuai surat Sekda Kota Subulussalam per 17 April 2018 tentang usulan pengalokasian ADK Kegiatan Pelatihan Pemanfaatan Potensi Desa kepada Camat Sultan Daulat, Rundeg dan Longkib sebutnya yakni Desa Bawan, Pasir Belo, Singgersing, Batu Napal, Namo Buaya dan Darul Makmur di Kec. Sultan Daulat, Desa Binaga dan Kuta Beringin di Kec. Rundeng serta Desa Panji dan Longkin di Kec. Longkib.
Ketua KPH Wil 6 Kota Subulussalam, Irwandi dikonfirmasi, Minggu (12/8) membenarkan berkantor di sana. Namun terkait perizinan tersebut, dia membantah. "Itu salah infonya, sampai saat ini tidak ada permohonan izin yang sampai ke kita," jelas Irwandi. [] L24-Khairul
 |
| Survei HHBK ke desa binaan dilakukan Ketua KMJ Kota Subulussalam, Iskandar bersama unsur terkait belum lama ini. (Foto : Khairul/Dok. L24) |
Menurut Ketua Koperasi Mutiara Jaya (KMJ) Kota Suhulussalam, Iskandar, Sabtu (11/8), meski pihaknya telah melakukan survei ke kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS) sebagai titik terbanyak sumber bahan baku HHBK itu, disinyalir tidak mendapat respon dan dukungan pihak berkompeten.
Kekecewaan Iskandar terkait pihak KPH Wilayah 6 di Kota Subulusalam belum mengeluarkan izin. "Kepala KPH jarang di kantor, selaku pelaku usaha bidang kehutanan kami merasa dirugikan, karena meski ada BCCPGLE sebagai donatur, namun program pengembangan HHBK tak bisa dilakukan," sesal Iskandar.
Ditanadaskan, nota kesepakatan MoU antara KMJ dengan 10 Bahan Usaha Milik Desa (Bumdes) binaan KMJ tentang penampungan bahan baku setengah jadi rotan disaksikan Manajer Proyek KFW Jerman, Andreas, asisten II Lidin Padang, anggota DPRK, Luthan dan Kadis Perizinan Terpadu, Firdaus telah dilaksanakan akhir Mei 2018 silam.
Sedangkan sepuluh desa binaan KMJ ini, sesuai surat Sekda Kota Subulussalam per 17 April 2018 tentang usulan pengalokasian ADK Kegiatan Pelatihan Pemanfaatan Potensi Desa kepada Camat Sultan Daulat, Rundeg dan Longkib sebutnya yakni Desa Bawan, Pasir Belo, Singgersing, Batu Napal, Namo Buaya dan Darul Makmur di Kec. Sultan Daulat, Desa Binaga dan Kuta Beringin di Kec. Rundeng serta Desa Panji dan Longkin di Kec. Longkib.
Ketua KPH Wil 6 Kota Subulussalam, Irwandi dikonfirmasi, Minggu (12/8) membenarkan berkantor di sana. Namun terkait perizinan tersebut, dia membantah. "Itu salah infonya, sampai saat ini tidak ada permohonan izin yang sampai ke kita," jelas Irwandi. [] L24-Khairul
