Lentera 24.com | SUBULUSSALAM -- Menyoal sejumlah murid SDN Sigrun dan Jambi Baru di Kec. Sultan Daulat, Kota Subulussalam yang terpaksa pu...
Lentera24.com | SUBULUSSALAM -- Menyoal sejumlah murid SDN Sigrun dan Jambi Baru di Kec. Sultan Daulat, Kota Subulussalam yang terpaksa pulang karena meja belajar tidak ada pada hari pertama sekolah Tahun Pelajaran 2018-2019, Senin (16/7) kemarin, Ketua Majelis Pendidikan Daerah (MPD) Kota Subulussalam kritisi dan sesalkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (DPK) setempat.
Menurut Ketua MPD, Jaminuddin B, fakta di sana tidak semestinya terjadi jika DPK serius dan cermat. Lalu, hasil monitoring dan evaluasi (monev) yang kerap dilakukan MPD mestinya dijadikan bahan untuk melakukan perbaikan.
"Anehnya, Kadis PK terkesan tak peduli", tandas Jamin menilai koordinasi DPK dengan MPD selama ini sangat lemah. Padahal, DPK ditengarai jarang melakukan evaluasi terkait keberadaan sekolah dan unsur perangkat pendukungnya.
Menyebutkan sejumlah persoalan di tubuh DPK di bawah kendali Irwan, ada murid kelas V tidak bisa baca. Lalu status Pelaksana Tugas (Plt) kepala sekolah mencapai setahun, pemerataan guru, pengangkatan 15 guru kontrak abaikan prosedur, mutasi sejumlah kepala sekolah hingga SK Guru Kontrak belum dikeluarkan dinilai kebijakan keliru dan sebatas janji.
Jamin pun mensinyalir kalau kinerja sejumlah kepala sekolah kurang baik tidak terlepas dari kebijakan Kepala DPK. Selain dinilai tidak memikirkan ke bawah, sejumlah pertemuan, rapat dengan pihak sekolah melibatkan komite sekolah dan rekomendasi MPD nyaris tidak disahuti Kepala DPK, terkesan main tunggal dan merasa bisa menyelesaikan sendiri. [] L24-Khairul
 |
| Foto : Ilustrasi |
"Anehnya, Kadis PK terkesan tak peduli", tandas Jamin menilai koordinasi DPK dengan MPD selama ini sangat lemah. Padahal, DPK ditengarai jarang melakukan evaluasi terkait keberadaan sekolah dan unsur perangkat pendukungnya.
Menyebutkan sejumlah persoalan di tubuh DPK di bawah kendali Irwan, ada murid kelas V tidak bisa baca. Lalu status Pelaksana Tugas (Plt) kepala sekolah mencapai setahun, pemerataan guru, pengangkatan 15 guru kontrak abaikan prosedur, mutasi sejumlah kepala sekolah hingga SK Guru Kontrak belum dikeluarkan dinilai kebijakan keliru dan sebatas janji.
Jamin pun mensinyalir kalau kinerja sejumlah kepala sekolah kurang baik tidak terlepas dari kebijakan Kepala DPK. Selain dinilai tidak memikirkan ke bawah, sejumlah pertemuan, rapat dengan pihak sekolah melibatkan komite sekolah dan rekomendasi MPD nyaris tidak disahuti Kepala DPK, terkesan main tunggal dan merasa bisa menyelesaikan sendiri. [] L24-Khairul
