"Jangan gara-gara adanya isu akan dilakukan mutasi pejabat dilingkungan Pemkab Aceh Tamiang, mempengaruhi dalam pelaksanaan APBK 2018 y...
"Jangan gara-gara adanya isu akan dilakukan mutasi pejabat dilingkungan Pemkab Aceh Tamiang, mempengaruhi dalam pelaksanaan APBK 2018 yang kegiatannya sudah jelas anggarannya. Kondisi sekarang ini menimbulkan tanda tanya bagi saya selaku anggota Dewan, ada apa ini"
Lentera24.com | ACEH TAMIANG -- Anggota DPRK Aceh Tamiang, Mustaqim menegaskan Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) dilingkungan Pemerintahan Aceh Tamiang agar mempercepat realisasi proyek (kegiatan), baik fisik maupun pengadaan dikarenakan tidak lama lagi akan dilakukan pembahasan APBK Perubahan Tahun 2018.
“Sangat disayangkan jika kegiatan dari APBK murni tahun 2018 tidak dapat direalisasi dengan tepat waktu, apalagi proyek fisik yang membutuhkan masa kerja hingga beberapa bulan lamanya,” ungkap Politisi Partai Aceh, Mustaqim kepada Lentera24.com Selasa (31/7) di ruang kerjanya.
Dari informasi yang diperoleh Mustaqim, bahwa masih ada kegiatan di SKPK terutama pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-PERA) Aceh Tamiang dan beberapa dinas lainnya yang belum dilaksanakan, sementara ini sudah memasuki pertengahan tahun 2018 serta akan memasuki agenda untuk pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten (RAPBK) Perubahan Tahun 2018.
“Saya tidak tau apa yang menjadi kendala sehingga lambannya realiasi kegiatan dari APBK tahun 2018, jadi kondisi ini sangat ironis untuk mengenjot laju pembangunan bagi masyarakat di Aceh Tamiang. Untuk itu, pihaknya akan memanggil Kepala Dinas terkait serta Bupati Aceh Tamiang guna mempertanyakan kendala dalam merealisasikan APBK Tahun 2018”, tegas Mustaqim sebagai angggota Komisi D DPRK tersebut.
Menurutnya, apabila dilakukan pemanggilan nantinya hal tersebut merupakan bagian dari tugas anggota DPRK dalam bentuk pengawasan, akibat lambannya realisasi kegiatan bersumber dana dari APBK tentunya berdampak pada pertumbuhan perekonomian masyarakat, ataupun fasilitas yang dibutuhkan warga dan sudah dianggarkan ternyata tidak terbangun, ini jelas-jelas merugikan rakyat.
"Jangan gara-gara adanya isu akan dilakukan mutasi pejabat dilingkungan Pemkab Aceh Tamiang, mempengaruhi dalam pelaksanaan APBK 2018 yang kegiatannya sudah jelas anggarannya. Kondisi sekarang ini menimbulkan tanda tanya bagi saya selaku anggota Dewan, ada apa ini”, tanya Mustaqim lagi.
Oleh karena itu,pihaknya mengharapkan kepala SKPK dapat mengenjot realisasi kegiatan (proyek) dan jangan sampai tidak terlaksana hingga sampai pembahasan APBK Perubahan tahun 2018. “ Kita minta juga Bupati Aceh Tamiang untuk segera melakukan evaluasi terhadap SKPK yang kemungkinan adanya kendala dalam realisasi kegiatan di masing-masing SKPK”, pungkas Mustaqim.
Sementara itu Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-PERA) Aceh Tamiang, Junaidi ketika dikonfirmasi terkait hal sebut diatas melalui WhatsApp Messenger mengatakan saat ini saya sedang diluar kota. "Hari Jumat besok aja ya, saya sedang dinas luar kota di Batam", sebut Junaidi dengan singkat. [] L24-005
Lentera24.com | ACEH TAMIANG -- Anggota DPRK Aceh Tamiang, Mustaqim menegaskan Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) dilingkungan Pemerintahan Aceh Tamiang agar mempercepat realisasi proyek (kegiatan), baik fisik maupun pengadaan dikarenakan tidak lama lagi akan dilakukan pembahasan APBK Perubahan Tahun 2018.
“Sangat disayangkan jika kegiatan dari APBK murni tahun 2018 tidak dapat direalisasi dengan tepat waktu, apalagi proyek fisik yang membutuhkan masa kerja hingga beberapa bulan lamanya,” ungkap Politisi Partai Aceh, Mustaqim kepada Lentera24.com Selasa (31/7) di ruang kerjanya.
Dari informasi yang diperoleh Mustaqim, bahwa masih ada kegiatan di SKPK terutama pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-PERA) Aceh Tamiang dan beberapa dinas lainnya yang belum dilaksanakan, sementara ini sudah memasuki pertengahan tahun 2018 serta akan memasuki agenda untuk pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten (RAPBK) Perubahan Tahun 2018.
“Saya tidak tau apa yang menjadi kendala sehingga lambannya realiasi kegiatan dari APBK tahun 2018, jadi kondisi ini sangat ironis untuk mengenjot laju pembangunan bagi masyarakat di Aceh Tamiang. Untuk itu, pihaknya akan memanggil Kepala Dinas terkait serta Bupati Aceh Tamiang guna mempertanyakan kendala dalam merealisasikan APBK Tahun 2018”, tegas Mustaqim sebagai angggota Komisi D DPRK tersebut.
Menurutnya, apabila dilakukan pemanggilan nantinya hal tersebut merupakan bagian dari tugas anggota DPRK dalam bentuk pengawasan, akibat lambannya realisasi kegiatan bersumber dana dari APBK tentunya berdampak pada pertumbuhan perekonomian masyarakat, ataupun fasilitas yang dibutuhkan warga dan sudah dianggarkan ternyata tidak terbangun, ini jelas-jelas merugikan rakyat.
"Jangan gara-gara adanya isu akan dilakukan mutasi pejabat dilingkungan Pemkab Aceh Tamiang, mempengaruhi dalam pelaksanaan APBK 2018 yang kegiatannya sudah jelas anggarannya. Kondisi sekarang ini menimbulkan tanda tanya bagi saya selaku anggota Dewan, ada apa ini”, tanya Mustaqim lagi.
Oleh karena itu,pihaknya mengharapkan kepala SKPK dapat mengenjot realisasi kegiatan (proyek) dan jangan sampai tidak terlaksana hingga sampai pembahasan APBK Perubahan tahun 2018. “ Kita minta juga Bupati Aceh Tamiang untuk segera melakukan evaluasi terhadap SKPK yang kemungkinan adanya kendala dalam realisasi kegiatan di masing-masing SKPK”, pungkas Mustaqim.
Sementara itu Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-PERA) Aceh Tamiang, Junaidi ketika dikonfirmasi terkait hal sebut diatas melalui WhatsApp Messenger mengatakan saat ini saya sedang diluar kota. "Hari Jumat besok aja ya, saya sedang dinas luar kota di Batam", sebut Junaidi dengan singkat. [] L24-005
