Ketua MPD Subulussalam : Serahkan Penanganan Beasiswa Mahasiswa kepada Bappeda dan DPKD

Lentera24.com | SUBULUSSALAM-- Penanganan hingga penyaluran beasiswa mahasiswa Pemko Subulussalam, 2018 sebaiknya diserahkan kepada lembaga lain, seperti Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) atau Dinas Pendapatan dan Keuangan Daerah (DPKD) Kota Subulussalam.

Jaminuddin B, SPd (tengah) bersama Wakil Ketua I dan II MPD Kota Subulussalam, Jadam Basri (kiri) dan Amarullah, MA (kanan). (Foto : Khairul/Dok. L24)
Ketua Majelis Pendidikan Daerah (MPD) Kota Subulussalam, Jaminuddin B, S.Pd mengatakan itu, Kamis (7/6) menyoal agenda rapat kerja (raker) MPD Kota Subulussalam dan stakeholder terkait di lokasi Cafe Kasman Penanggalan, Selasa (5/6) yang juga dihadiri Sekda, H. Damhuri, SP, MM.

Meski kepastian penanganannya masih akan dimusyawarahkan usai idil fithri tahun ini di bawah koordinator Sekda, Jaminuddin akui jika penanganan beasiswa, 2017 yang dipercayakan Pemko Subulussalam kepada MPD, menghadapi banyak persoalan dan menyita waktu. 

"Ada kriteria khusus, visitasi ke rumah bahkan ke kampus calon penerima tidak bisa direkayasa dan untuk kepastian," tegas Jamin, akui hasil penjaringan hingga penyaluran beasiswa mahasiswa, 2107 tidak ada unsur permainan.

Ditambahkan, ditemukan indikasi rekayasa data oleh sejumlah calon penerima, terbukti saat dilakukan visitasi. "Ada berkas kita terima lengkap dan memenuhi kriteria, namun saat visitasi mereka harus digagalkan," akunya berharap, pengalaman ini menjadi modal sehingga penyaluran betul-betul tepat sasaran.

Menanggapi tawaran Sekda dengan model beasiswa/bantuan universal atau istilah samabihim tanpa diikat persyaratan dan kriteria atau lebih kepada sistem pemerataan semua mahasiswa tanpa kecuali yang dilaksanakan daerah ini sebelum dikelola MPD 2017 lalu, Jaminuddin pastikan perlu pertimbangan lebih bijak. 

Menurut Jaminuddin, penggunaan anggaran daerah idealnya penuh kebijakan sehingga tidak terkesan asal tersalurkan tanpa melihat sisi positif atau negatif dari pemberian itu.

Soal kemungkinan daerah ini masih akan mempercayakan MPD untuk mengelola atau menangani beasiswa di sana, Jamin enggan berandai-andai. Alasan dia, kerja ini memerlukan keseriusan, waktu dan persoalan lain, termasuk komitmen dari jajaran Komisioner dan Sekretariat MPD. Dan tak kalah penting, kepercayaan dukungan total pemerintah.

Raker diikuti Kadis Syariat Islam dan Pendidikan Dayah, unsur Mejelis Permusyawaratan Ulama (MPU), Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Hamzah Fansuri (STIT Hafas), Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), Kabag Hukum Setdako, Pj. Camat Penanggalan dan Camat Simpang Kiri, Kasi Pendis Kantor Kemenag, Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA), mewakili guru berprestasi, tokoh dan pemerhati pendidikan, namun absen dua stakeholder terdepan, yakni Bappeda dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dirangkai buka puasa bersama. [] L24-Khairul
Diberdayakan oleh Blogger.