Diduga Urusan Proyek, Oknum Anggota DPRK Wira-Wiri Ke Dinas PUPR Aceh Tamiang

Lentera24.com | ACEH TAMIANG -- Seorang oknum anggota DPRK Aceh Tamiang kerap mendatangi dan menemui kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) setempat. Diduga pertemuan antara oknum anggota DPRK berinisial IRS dengan Kepala Dinas PUPR, Ir Junaidi terkait membicarakan paket proyek APBK tahun 2018 yang disebut - sebut sebagai dana aspirasi dewan atau pokok-pokok pikiran (Pokir).

foto; Oknum anggota DPRK Aceh Tamiang, IRS seusai melakukan pertemuannya dengan Kadis PUPR setempat, IR. Junaidi, Senin (4/6) kemarin. (SUPARMIN)
Amatan lentera24, terakhir kali IRS menemui Junaidi diruang kerjanya pada Senin (4/6) sore kemarin. Meskipun tidak diketahui isi pembicaraan mereka berdua, namun bisa ditebak kalau pertemuannya tersebut ada indikasi membicarakan seputar urusan proyek.

Atas wira-wirinya oknum IRS menemui Junaidi dikantor Dinas PUPR dimaksud menjadi sorotan publik. Hal itu dikaitkan oleh santernya isu bahwa sebagian besar APBK Aceh Tamiang tahun 2018 telah terserap oleh aspirasi dewan. Bahkan tersebar kabar bahwa ada  anggota DPRK diduga terlibat langsung dalam permainan proyek aspirasi dewan dimaksud.

Atas dugaan permainan proyek yang merupakan titipan dewan disejumlah satuan kerja perangkat kabupaten (SKPK) menyebabkan peran dan kewenangan para SKPK dalam pengelolaan anggaran kegiatan layaknya seperti sapi ompong.

Kepala Dinas PUPR Kabupaten Aceh Tamiang, Ir Junaidi dikonfirmasi membantah kalau pertemuannya dengan oknum anggota dewan tersebut membicarakan masalah proyek. Junaidi hanya menyebutkan, kedatangan IRS menemui dirinya diruangkerja hanya sebatas silaturrahmi belaka.

“Bukan masalah proyek, dia hanya silaturrahmi, lagi pula yang namanya anggota dewan kan sangat banyak keperluannya”, ujar Junaidi singkat sembari membuka pintu mobil dihalaman belakang kantornya, Selasa (5/6) s0re.

Meskipun demikian, jawaban yang diberikan Junaidi tersebut hanya merupakan sebuah cara agar dirinya dapat lolos dan terhindar dari berbagai pertanyaan Lentera24 yang lebih jauh terkait masalah keterlibatan oknum anggota dewan IRS dalam urusan proyek.

Namun Ketua DPRK Aceh Tamiang, Fadlon, SH dalam konfirmasinya mengatakan secara tegas, kalau kehadiran seorang oknum anggota DPRK tersebut tanpa diketahuinya. Karena menurut Fadlon jika ada tugas resmi anggotanya kesalahsatu SKPK harus diketahui oleh Pimpinan Dewan, baik oleh Ketua maupun oleh Waki Ketua Dewan.

“Saat ini Pimpinan Dewan belum ada mengeluarkan selembar suratpun kepada anggota untuk suatu keperluan kedinasan di Dinas-Dinas atau ke SKPK lainnya. Artinya, DPRK selaku lembaga pengawas APBK belum ada kunjungan secara resmi ke SKPK”, ujar Fadlon melalui ponselnya.

Menyikapi jawaban Fadlon, sudah jelas kalau kedatangan IRS menemui Junaidi adalah masalah urusan pribadi yang diluar kedinasan sebagai anggota DPRK. Apalagi saat ini sedang marak maraknya awal dimulainya pelaksanaan pekerjaan (start kegiatan proyek). Walau demikian, hingga saat ini belum diketahui rincian anggaran dana dan jumlah unit paket pekerjaan yang diduga merupakan titipan oknum IRS di Dinas PUPR maupun di SKPK lainnya.

Masih menurut Fadlon, walau diluar kedinasan sebagai anggota DPRK, Fadlon meminta agar sebagai wakil rakyat seyogianya dapat menjaga etika dan menjunjung tinggi kode etik dewan. Hal itu juga salah satu cara untuk menjaga agar terhindar dari anggapan serta tudingan masyarakat terhadap hal-hal yang bersifat negatif kepada wakil rakyat yang duduk dikelembagaan Legislatif. [] L24-002
Diberdayakan oleh Blogger.