Lentera 24.com | JAKARTA -- Beberapa waktu lalu Ketua MPR RI Zulkifli Hasan (Zulhas) membuat heboh publik melalui pernyataannya soal lesbia...
Lentera24.com | JAKARTA -- Beberapa waktu lalu Ketua MPR RI Zulkifli Hasan (Zulhas) membuat heboh publik melalui pernyataannya soal lesbian, gay, biseksual dan transgender (LGBT). Pada kutipan pernyataannya di media, Zulkifli mengungkapkan ada lima parpol yang menyetujui perilaku tercela tersebut.
Namun belakangan, PAN mengklarifikasi pernyataan Zulkifli. Menurut partai berlambang matahari itu, Ketua Umumnya tidak menyebut lima parpol mendukung LGBT.
Terkait hal itu, Direktur Pusdikham Uhamka, Maneger Nasution, mengatakan publik harus membaca pernyataan Zulkifli secara jelas.
"Di balik yang tersurat ada yang tersirat. Di balik yang tersirat ada yang tersuruk (tersembunyi-red). Dan, salah satu cara membaca pernyataan Zulhas soal LGBT adalah dengan tafsir tersuruk itu," kata Maneger dalam keterangan tertulisnya kepada Okezone, Rabu (24/1/2018).
Dengan metodologi tafsir tersembunyi itu, lanjut Maneger, dapat dipahami bahwa Zulhas sedang ingin mengatakan kepada publik bahwa masalah LGBT harus dibuka dan terbuka untuk umum.
"Metode Zulhas itu nyatanya, anggota DPR yang terlibat dalam Panja RKUHP (Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) akhirnya keluar dari persembunyiannya dan mereka buka suara ke publik menyampaikan bahwa keadaan di Panja (panitia kerja DPR) begini, begono," ujar Maneger.
"Coba bayangkan sekira Zulhas tidak menabuh pernyataan 'tersuruk' itu, publik belum tentu mendapat informasi apapun apa yang terjadi di Panja RKUHP ketika mereka membahas soal LGBT," sambung dia.
Mantan Komisioner Komnas HAM ini menuturkan, Zulhas dinilai sebagai pejabat negara yang konsisten 'menghantam' gerakan LGBT. Pasalnya, itu bertentangan dengan Pancasila, UUD 1945, Undang-Undang Perkawinan dan moral bangsa.
"Ia seolah tak gentar mempertaruhkan jabatannya, meskipun ia disomasi. Sejatinya pejabat negara yang sevisi merapatkan barisan, bukan justru saling menohok," tutur Maneger.
Sebelumnya diberitakan, saat menjadi narasumber di Tanwir PP 'Aisyiyah pada Sabtu 20 Januari 2018, Zulkifli Hasan menyebut ada lima fraksi di DPR yang mendorong diseutujuinya LGBT. Namun, ia tak menyebut secara gamblang parpol mana saja yang setuju dengan perilaku amoral tersebut.
"Selain RUU larangan minuman beralkohol, juga ada soal pembahasan prilaku LGBT di gedung DPR. Ada lima partai mendorong itu disetujui," kata Zulhas.
Namun, pernyataan Zulhas dibantah oleh Sekretaris Fraksi PAN Yandri Susanto. Menurut Yandri, justru saat itu Zulhas menyebut ada lima fraksi menolak LGBT, termasuk PAN. Namun, awak media yang meliput pidato Zulkifli langsung menyimpulkan bahwa lima fraksi lainnya di DPR mendukung LGBT.
Ketua DPP PAN itu menegaskan bahwa Zulkifli juga tidak pernah menyebut nama fraksi manapun baik itu menolak atau pun setuju dengan LGBT. Zulkifli, menurutnya, hanya bicara terkait sikap PAN terhadap LGBT, yang memastikan PAN adalah salah satu parpol yang mendukung perilaku seks sesama jenis bisa dipidana. [] OKEZONE.COM
 |
| Foto : okezone.com |
Terkait hal itu, Direktur Pusdikham Uhamka, Maneger Nasution, mengatakan publik harus membaca pernyataan Zulkifli secara jelas.
"Di balik yang tersurat ada yang tersirat. Di balik yang tersirat ada yang tersuruk (tersembunyi-red). Dan, salah satu cara membaca pernyataan Zulhas soal LGBT adalah dengan tafsir tersuruk itu," kata Maneger dalam keterangan tertulisnya kepada Okezone, Rabu (24/1/2018).
Dengan metodologi tafsir tersembunyi itu, lanjut Maneger, dapat dipahami bahwa Zulhas sedang ingin mengatakan kepada publik bahwa masalah LGBT harus dibuka dan terbuka untuk umum.
"Metode Zulhas itu nyatanya, anggota DPR yang terlibat dalam Panja RKUHP (Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) akhirnya keluar dari persembunyiannya dan mereka buka suara ke publik menyampaikan bahwa keadaan di Panja (panitia kerja DPR) begini, begono," ujar Maneger.
"Coba bayangkan sekira Zulhas tidak menabuh pernyataan 'tersuruk' itu, publik belum tentu mendapat informasi apapun apa yang terjadi di Panja RKUHP ketika mereka membahas soal LGBT," sambung dia.
Mantan Komisioner Komnas HAM ini menuturkan, Zulhas dinilai sebagai pejabat negara yang konsisten 'menghantam' gerakan LGBT. Pasalnya, itu bertentangan dengan Pancasila, UUD 1945, Undang-Undang Perkawinan dan moral bangsa.
"Ia seolah tak gentar mempertaruhkan jabatannya, meskipun ia disomasi. Sejatinya pejabat negara yang sevisi merapatkan barisan, bukan justru saling menohok," tutur Maneger.
Sebelumnya diberitakan, saat menjadi narasumber di Tanwir PP 'Aisyiyah pada Sabtu 20 Januari 2018, Zulkifli Hasan menyebut ada lima fraksi di DPR yang mendorong diseutujuinya LGBT. Namun, ia tak menyebut secara gamblang parpol mana saja yang setuju dengan perilaku amoral tersebut.
"Selain RUU larangan minuman beralkohol, juga ada soal pembahasan prilaku LGBT di gedung DPR. Ada lima partai mendorong itu disetujui," kata Zulhas.
Namun, pernyataan Zulhas dibantah oleh Sekretaris Fraksi PAN Yandri Susanto. Menurut Yandri, justru saat itu Zulhas menyebut ada lima fraksi menolak LGBT, termasuk PAN. Namun, awak media yang meliput pidato Zulkifli langsung menyimpulkan bahwa lima fraksi lainnya di DPR mendukung LGBT.
Ketua DPP PAN itu menegaskan bahwa Zulkifli juga tidak pernah menyebut nama fraksi manapun baik itu menolak atau pun setuju dengan LGBT. Zulkifli, menurutnya, hanya bicara terkait sikap PAN terhadap LGBT, yang memastikan PAN adalah salah satu parpol yang mendukung perilaku seks sesama jenis bisa dipidana. [] OKEZONE.COM
