Koalisi masyarakat sipil akan melakukan penggalangan dana terkait rencana pembangunan gedung baru KPK. Namun bagaimana bila ada koruptor y...
Koalisi masyarakat sipil akan melakukan penggalangan dana terkait rencana pembangunan gedung baru KPK. Namun bagaimana bila ada koruptor yang juga ikut menyumbang untuk gedung baru KPK tersebut?
"Bisa saja ada uang hitam atau uang hasil korupsi yang disumbangkan. Uang kan baunya sama saja dan tidak bisa dipilah-pilah," ujar aktivis Gerakan Indonesia Bersih, Adhie M Massardi kepada merdeka.com, Rabu (27/6).
Menurut Adhie, KPK sebaiknya menghentikan gerakan penggalangan dana tersebut. Sebagai lembaga negara, KPK seharusnya mengikuti hukum dan ketatanegaraan yang ada.
"Logika ketatanegaraannya sumbangan itu harus diberikan dulu ke Kemenkeu, kalau tidak maka sumbangan itu masuk gratifikasi," terangnya.
Animo publik yang sangat ingin mendukung KPK seharusnya cukup menjadi pecut semangat, tetapi jangan sampai menjadi sebuah gerakan penggalangan dana. Hal itu menurutnya bisa menurunkan harkat dan martabat institusi KPK.
"Harkat dan martabat KPK bukan diukur dari gedungnya, tetapi kinerjanya. Jangan sampai masalah gedung ini cuma jadi pengalihan isu atas segudang pekerjaan rumah KPK yang sedang ditunggu penuntasannya oleh KPK termasuk kasus wisma atlet Hambalang," imbuhnya. | Hery H Winarno,Merdeka.com
"Bisa saja ada uang hitam atau uang hasil korupsi yang disumbangkan. Uang kan baunya sama saja dan tidak bisa dipilah-pilah," ujar aktivis Gerakan Indonesia Bersih, Adhie M Massardi kepada merdeka.com, Rabu (27/6).
Menurut Adhie, KPK sebaiknya menghentikan gerakan penggalangan dana tersebut. Sebagai lembaga negara, KPK seharusnya mengikuti hukum dan ketatanegaraan yang ada.
"Logika ketatanegaraannya sumbangan itu harus diberikan dulu ke Kemenkeu, kalau tidak maka sumbangan itu masuk gratifikasi," terangnya.
Animo publik yang sangat ingin mendukung KPK seharusnya cukup menjadi pecut semangat, tetapi jangan sampai menjadi sebuah gerakan penggalangan dana. Hal itu menurutnya bisa menurunkan harkat dan martabat institusi KPK.
"Harkat dan martabat KPK bukan diukur dari gedungnya, tetapi kinerjanya. Jangan sampai masalah gedung ini cuma jadi pengalihan isu atas segudang pekerjaan rumah KPK yang sedang ditunggu penuntasannya oleh KPK termasuk kasus wisma atlet Hambalang," imbuhnya. | Hery H Winarno,Merdeka.com