Lentera 24.com | ACEH TAMIANG -- Pe waris Tahta Kerajaan Karang Tamiang menyarankan DPR Aceh dan Pemerintah Aceh agar dapat kembali mengusu...
Lentera24.com | ACEH TAMIANG -- Pewaris Tahta Kerajaan Karang Tamiang menyarankan DPR Aceh dan Pemerintah Aceh agar dapat kembali mengusulkan bendera Aceh yaitu Alam Peudeung kepada Pemerintah Pusat.
"Dengan adanya surat Keputusan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) nomor 188. 34-4791 Tahun 2016 tanggal 12 Mei 2016 tentang pencabutan beberapa pasal dalam Qanun Nomor 3 Tahun 2013 yang beredar saat ini, maka DPRA dan Pemerintah Aceh harus segera kembali mengusulkan simbol Aceh yaitu Alam Peudeung kepada Pemerintah Pusat," tegas T. Mohd. Haris bin T. Indrasyah bin T. Harun bin T. Mohd. Arifin bin T. Ahmad Zailani-gelat T. Raja Silang, saat ditemui sejumlah awak media di Istana Kerajaan Karang Tamiang, Senin (05/08/2019).
Menurut T. Mohd Haris yang merupakan Raja Muda Kerajaan Karang Tamiang, pengusulan Alam Peudeung untuk dijadikan bendera Aceh dikarenakan simbol pemersatu Bangsa Aceh pada masa kejayaan Kesultanan Aceh Darussalam memiliki nilai historis dan sudah dikenal masyarakat Aceh.
"Dengan diusulkannya Alam Peudeung untuk dijadikan bendera Aceh nantinya diharapkan dapat menjadi pemersatu masyarakat Aceh dalam membangun daerah dari segala aspek," ungkap Raja Muda Karang Tamiang.
"Sekarang saatnya kita menghentikan semua perdebatan dalam merancang dan menetapkan Qanun bendera Aceh. DPRA harus melihat historis Aceh dan tidak sembarangan menetapkan simbol-simbol lain sebagai bendera Aceh, karena bendera Alam Peudeung merupakan bendera Aceh yang sebenarnya,” imbuhnya.
Lanjutnya, Apalagi pada masa Kesultanan Aceh Darussalam merupakan tonggak kejayaan Islam di nusantara yang diakui dunia. Hal ini menunjukkan bahwa sejak dulu Aceh telah memiliki simbol kebesaran tersendiri yaitu bendera "Alam Peudeung".
"Sebagai pewaris Kerajaan Karang Tamiang kami berharap kepada para elit politik Aceh agar tidak lagi berkutat dalam perdebatan masalah bendera dan lambang Aceh saja, karena saat ini masyarakat Aceh sangat membutuhkan kesejahteraan hidup," pungkas Raja Muda Karang Tamiang. [] L24-004
"Dengan adanya surat Keputusan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) nomor 188. 34-4791 Tahun 2016 tanggal 12 Mei 2016 tentang pencabutan beberapa pasal dalam Qanun Nomor 3 Tahun 2013 yang beredar saat ini, maka DPRA dan Pemerintah Aceh harus segera kembali mengusulkan simbol Aceh yaitu Alam Peudeung kepada Pemerintah Pusat," tegas T. Mohd. Haris bin T. Indrasyah bin T. Harun bin T. Mohd. Arifin bin T. Ahmad Zailani-gelat T. Raja Silang, saat ditemui sejumlah awak media di Istana Kerajaan Karang Tamiang, Senin (05/08/2019).
Menurut T. Mohd Haris yang merupakan Raja Muda Kerajaan Karang Tamiang, pengusulan Alam Peudeung untuk dijadikan bendera Aceh dikarenakan simbol pemersatu Bangsa Aceh pada masa kejayaan Kesultanan Aceh Darussalam memiliki nilai historis dan sudah dikenal masyarakat Aceh.
"Dengan diusulkannya Alam Peudeung untuk dijadikan bendera Aceh nantinya diharapkan dapat menjadi pemersatu masyarakat Aceh dalam membangun daerah dari segala aspek," ungkap Raja Muda Karang Tamiang.
"Sekarang saatnya kita menghentikan semua perdebatan dalam merancang dan menetapkan Qanun bendera Aceh. DPRA harus melihat historis Aceh dan tidak sembarangan menetapkan simbol-simbol lain sebagai bendera Aceh, karena bendera Alam Peudeung merupakan bendera Aceh yang sebenarnya,” imbuhnya.
Lanjutnya, Apalagi pada masa Kesultanan Aceh Darussalam merupakan tonggak kejayaan Islam di nusantara yang diakui dunia. Hal ini menunjukkan bahwa sejak dulu Aceh telah memiliki simbol kebesaran tersendiri yaitu bendera "Alam Peudeung".
"Sebagai pewaris Kerajaan Karang Tamiang kami berharap kepada para elit politik Aceh agar tidak lagi berkutat dalam perdebatan masalah bendera dan lambang Aceh saja, karena saat ini masyarakat Aceh sangat membutuhkan kesejahteraan hidup," pungkas Raja Muda Karang Tamiang. [] L24-004
