Lentera 24.com | WASHINGTON -- Sejumlah media terkemuka melaporkan Amerika Serikat (AS) tengah mempertimbangkan untuk kemungkinan mengirim ...
Lentera24.com | WASHINGTON -- Sejumlah media terkemuka melaporkan Amerika Serikat (AS) tengah mempertimbangkan untuk kemungkinan mengirim ribuan pasukan ke Timur Tengah. Laporan ini muncul ditengah meningkatnya ketegangan dengan Iran.
CNN melaporkan para pejabat Pentagon diperkirakan akan bertemu dengan anggota tim keamanan nasional Gedung Putih secepatnya pada hari Kamis untuk membahas sebuah rencana. Laporan itu mengutip pernyataan tiga pejabat yang mengetahui masalah tersebut.
"Para pejabat menggarisbawahi bahwa tidak ada keputusan akhir telah dibuat tentang penyebaran potensial," lapor CNN yang dilansir Sputnik, Kamis (23/5/2019).
Sementara menurut AP, Pentagon akan mempresentasikan rencana ke Gedung Putih untuk mengerahkan sekitar 10.000 tentara ke Timur Tengah. Sedangkan Reuters menurunkan laporan, mengutip dua pejabat AS, Pentagon sedang mempertimbangkan permintaan militer AS untuk mengirim sekitar 5.000 tentara tambahan ke Timur Tengah.
Para pejabat mengatakan, berbicara dengan syarat anonim kepada Reuters, permintaan tersebut telah dibuat oleh Komando Pusat AS, menambahkan bahwa tidak jelas apakah Departemen Pertahanan akan menyetujui permintaan tersebut atau tidak.
"Pentagon secara teratur menerima, dan menolak, permintaan dari komando kombatan di seluruh dunia untuk sumber daya tambahan," kata Reuters.
Pada hari Selasa, Penjabat Menteri Pertahanan AS Patrick Shanahan mengatakan kepada wartawan bahwa AS tidak tertarik untuk meningkatkan ketegangan dengan Iran atau pergi berperang dengan negara Timur Tengah.
"Fokus terbesar kami pada saat ini adalah untuk mencegah kesalahan perhitungan Iran. Kami tidak ingin situasi meningkat. Ini tentang pencegahan, bukan tentang perang. Kami bukan tentang pergi berperang. Ini tentang terus melindungi kepentingan kami di Timur Tengah," kata Shanahan kepada wartawan, Selasa.
Shanahan, Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo dan pejabat tinggi pertahanan dan keamanan lainnya berada di Capitol Hill pada hari Selasa untuk memberikan pengarahan tertutup kepada Senat dan Dewan Perwakilan Rakyat mengenai ancaman Iran dan langkah-langkah yang diambil oleh pemerintahan Trump untuk melindungi kepentingannya dalam Timur Tengah.
AS dalam beberapa pekan terakhir meningkatkan pasukan militernya di kawasan itu dalam apa yang disebut Penasihat Keamanan Nasional AS John Bolton sebagai pesan yang jelas dan tidak salah kepada Iran. Pengerahan aset militer AS terbaru di Timur Tengah termasuk kelompok tempur kapal induk, rudal Patriot, pembom B-52 dan pesawat tempur F-15.
Ketegangan AS-Iran pertama kali berkobar tahun lalu ketika Washington secara sepihak menarik diri dari perjanjian nuklir 2015 dengan Iran dan mulai menerapkan kembali sanksi. Pada 8 Mei lalu, Iran mengumumkan keputusannya untuk menghentikan sebagian kewajibannya berdasarkan perjanjian nuklir.
Pada hari yang sama, Iran memberikan penandatangan kesepakatan nuklir - Prancis, Jerman, Inggris, Rusia, China dan Uni Eropa - sebuah ultimatum, mengatakan akan meningkatkan pengayaan uranium dalam 60 hari jika mereka tidak melindungi Teheran dari sanksi yang dijatuhkan oleh AS setelah Washington keluar dari pakta tahun lalu.
Teheran mengatakan bahwa langkah-langkah ini diambil sebagai tanggapan terhadap Washington yang melanggar JCPOA. [] SINDONEWS
 |
| Foto : Ilustrasi |
"Para pejabat menggarisbawahi bahwa tidak ada keputusan akhir telah dibuat tentang penyebaran potensial," lapor CNN yang dilansir Sputnik, Kamis (23/5/2019).
Sementara menurut AP, Pentagon akan mempresentasikan rencana ke Gedung Putih untuk mengerahkan sekitar 10.000 tentara ke Timur Tengah. Sedangkan Reuters menurunkan laporan, mengutip dua pejabat AS, Pentagon sedang mempertimbangkan permintaan militer AS untuk mengirim sekitar 5.000 tentara tambahan ke Timur Tengah.
Para pejabat mengatakan, berbicara dengan syarat anonim kepada Reuters, permintaan tersebut telah dibuat oleh Komando Pusat AS, menambahkan bahwa tidak jelas apakah Departemen Pertahanan akan menyetujui permintaan tersebut atau tidak.
"Pentagon secara teratur menerima, dan menolak, permintaan dari komando kombatan di seluruh dunia untuk sumber daya tambahan," kata Reuters.
Pada hari Selasa, Penjabat Menteri Pertahanan AS Patrick Shanahan mengatakan kepada wartawan bahwa AS tidak tertarik untuk meningkatkan ketegangan dengan Iran atau pergi berperang dengan negara Timur Tengah.
"Fokus terbesar kami pada saat ini adalah untuk mencegah kesalahan perhitungan Iran. Kami tidak ingin situasi meningkat. Ini tentang pencegahan, bukan tentang perang. Kami bukan tentang pergi berperang. Ini tentang terus melindungi kepentingan kami di Timur Tengah," kata Shanahan kepada wartawan, Selasa.
Shanahan, Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo dan pejabat tinggi pertahanan dan keamanan lainnya berada di Capitol Hill pada hari Selasa untuk memberikan pengarahan tertutup kepada Senat dan Dewan Perwakilan Rakyat mengenai ancaman Iran dan langkah-langkah yang diambil oleh pemerintahan Trump untuk melindungi kepentingannya dalam Timur Tengah.
AS dalam beberapa pekan terakhir meningkatkan pasukan militernya di kawasan itu dalam apa yang disebut Penasihat Keamanan Nasional AS John Bolton sebagai pesan yang jelas dan tidak salah kepada Iran. Pengerahan aset militer AS terbaru di Timur Tengah termasuk kelompok tempur kapal induk, rudal Patriot, pembom B-52 dan pesawat tempur F-15.
Ketegangan AS-Iran pertama kali berkobar tahun lalu ketika Washington secara sepihak menarik diri dari perjanjian nuklir 2015 dengan Iran dan mulai menerapkan kembali sanksi. Pada 8 Mei lalu, Iran mengumumkan keputusannya untuk menghentikan sebagian kewajibannya berdasarkan perjanjian nuklir.
Pada hari yang sama, Iran memberikan penandatangan kesepakatan nuklir - Prancis, Jerman, Inggris, Rusia, China dan Uni Eropa - sebuah ultimatum, mengatakan akan meningkatkan pengayaan uranium dalam 60 hari jika mereka tidak melindungi Teheran dari sanksi yang dijatuhkan oleh AS setelah Washington keluar dari pakta tahun lalu.
Teheran mengatakan bahwa langkah-langkah ini diambil sebagai tanggapan terhadap Washington yang melanggar JCPOA. [] SINDONEWS
