Lentera 24.com | ACEH TAMIANG -- Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Tamiang menggelar rapat paripurna Penyampaian Rancangan Qanun...
Lentera24.com | ACEH TAMIANG -- Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Tamiang menggelar rapat paripurna Penyampaian Rancangan Qanun Pertanggungjawaban dalam Pelaksanaan APBK Aceh Tamiang tahun 2018, Rabu (08/05) di ruang Sidang Utama DPRK.
Paripurna tersebut dipimpin oleh Ketua DPRK Aceh Tamiang, Fadlon SH didampingi Wakil Ketua DPRK Aceh Tamiang, Juanda SIP dan dihadiri unsur Forkopimda, Anggota DPRK dan Organisasi Perangkat Daerah.
Dalam penyampaiannya, Fadlon bahwa
Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah merupakan bagian dari mekanisme dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan yang berkaitan dengan penyelenggaraan tugas-tugas pokok dan fungsi pemerintahan daerah. "Hal itu meliputi pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintah, pembangunan, dan pelayanan serta pemberdayaan masyarakat selama kurun waktu satu tahun yaitu tahun 2018," tukas Fadlon.
Sementara, Sekretaris Daerah (Sekda)
Kabupaten Aceh Tamiang, Basyaruddin SH dalam penyampaian mengatakan audit atas laporan keuangan pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2018 yang dilaksanakan oleh BPK RI memperoleh opini “ Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)” untuk yang ke-5 kalinya.
“Realisasi pendapatan yang diperoleh selama tahun anggaran 2018 dalam rangka membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan sebesar Rp.1.163.526.177.300,85 (Satu triliun seratus enam puluh tiga milyar lima ratus dua puluh enam juta seratus tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah delapan puluh lima sen) atau mencapai 98,97 persen dari total target anggaran pendapatan tahun 2018," pungkas Sekda. [] L24-004 (Razzaq)
Penyerahan secara simbolis Laporan Penyampaian Raqan Pertanggungjawaban APBK 2018 oleh Sekda kepada Ketua DPRK didampingi Wakil Ketua DPRK dan Sekretaris Dewan | Dok-Humas Sekretariat DPRK Aceh Tamiang
Dalam penyampaiannya, Fadlon bahwa
Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah merupakan bagian dari mekanisme dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan yang berkaitan dengan penyelenggaraan tugas-tugas pokok dan fungsi pemerintahan daerah. "Hal itu meliputi pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintah, pembangunan, dan pelayanan serta pemberdayaan masyarakat selama kurun waktu satu tahun yaitu tahun 2018," tukas Fadlon.
Sementara, Sekretaris Daerah (Sekda)
Kabupaten Aceh Tamiang, Basyaruddin SH dalam penyampaian mengatakan audit atas laporan keuangan pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2018 yang dilaksanakan oleh BPK RI memperoleh opini “ Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)” untuk yang ke-5 kalinya.
“Realisasi pendapatan yang diperoleh selama tahun anggaran 2018 dalam rangka membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan sebesar Rp.1.163.526.177.300,85 (Satu triliun seratus enam puluh tiga milyar lima ratus dua puluh enam juta seratus tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah delapan puluh lima sen) atau mencapai 98,97 persen dari total target anggaran pendapatan tahun 2018," pungkas Sekda. [] L24-004 (Razzaq)
