Lentera 24.com | SUBULUSSALAM -- Panitia Pengawas (Panwaslih) Kota Subulussalam lakukan penertiban sejumlah Alat Peraga Kampanye (APK) konte...
Lentera24.com | SUBULUSSALAM -- Panitia Pengawas (Panwaslih) Kota Subulussalam lakukan penertiban sejumlah Alat Peraga Kampanye (APK) kontestan Pemilu yang dipasang tidak sesuai aturan, Sabtu (6/4).
Penertiban menurut Ketua Panwaslih Kota Subulussalam, Adi Suhendri melalui rilisnya, Minggu (7/4) dilakukan karena indikasi imbauan pihaknya kurang dilaksanakan jajaran kontestan Pemilu.
"Sebelum penertiban, kami telah memberikan teguran agar APK bisa ditertibkan masing-masing peserta Pemilu," tulis Edi tegaskan kalau tindakan penertiban di sana sesuai mekanisme.
Sehari serentak penertiban dalam lima kecamatan di sana, Panwaslih melibatkan sejumlah personel Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) diikuti jajaran Komisioner dan Sekretariat Kota dan Kecamatan setempat.
Menurut Edi Suhendri, indikasi pelanggaran pemasangan APK umumnya karena berada di luar zona yang telah disepakati peserta dan penyelenggara Pemilu.
Soal sanksi, diakui hanya sebatas penurunan paksa dan penyitaan APK terkait, meski secara moral
menurunkan citra diri peserta Pemilu karena melanggar aturan.
"Sesuai undang-undang, terberat hanya sanksi administratif," tulis Edi Suhendri memastikan akan mendata Caleg Parpol pelanggar terkait APK untuk selanjutnya diberi pembinaan. [] L24-013 (Khairul)
 |
| Foto : Sejumlah APK yang ditertibkan Panwaslih Kota Subulussalam, Sabtu (10/4) |
"Sebelum penertiban, kami telah memberikan teguran agar APK bisa ditertibkan masing-masing peserta Pemilu," tulis Edi tegaskan kalau tindakan penertiban di sana sesuai mekanisme.
Sehari serentak penertiban dalam lima kecamatan di sana, Panwaslih melibatkan sejumlah personel Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) diikuti jajaran Komisioner dan Sekretariat Kota dan Kecamatan setempat.
Menurut Edi Suhendri, indikasi pelanggaran pemasangan APK umumnya karena berada di luar zona yang telah disepakati peserta dan penyelenggara Pemilu.
Soal sanksi, diakui hanya sebatas penurunan paksa dan penyitaan APK terkait, meski secara moral
menurunkan citra diri peserta Pemilu karena melanggar aturan.
"Sesuai undang-undang, terberat hanya sanksi administratif," tulis Edi Suhendri memastikan akan mendata Caleg Parpol pelanggar terkait APK untuk selanjutnya diberi pembinaan. [] L24-013 (Khairul)
