Lentera 24.com | BANDA ACEH -- Sampah menumpuk di pintu gerbang Tempat Pembuangan Akhir (TPA) milik Pemerintah Aceh di Blangbintang, Aceh B...
Lentera24.com | BANDA ACEH -- Sampah menumpuk di pintu gerbang Tempat Pembuangan Akhir (TPA) milik Pemerintah Aceh di Blangbintang, Aceh Besar. Pasalnya truk dari Banda Aceh dan Aceh Besar, yang setiap hari diperkirakan mengangkut sampah mencapai 300 ton tak bisa masuk ke kolam penimbunan sampah di TPA itu karena jalan ke kolam tersebut becek lantaran belum pengerasan.
Hal ini seperti terlihat saat Wakil Ketua I DPRA, Sulaiman Abda, mendatangi TPA itu, Kamis (28/2). Oleh karena itu, Sulaiman Abda, mengingatkan pengelola TPA itu, Ir Teuku Zul Akhyar MT DLEM, agar lebih maksimal memanfaatkan kolam penimbunan TPA, sehingga sampah tak menumpuk di pintu gerbang yang menimbulkan bau tak sedap, apalagi TPA itu berada di pinggir jalan.
“Jika tumpukan sampah itu tidak secepatnya dimasukkan ke dalam lubang tempat penimbunan, maka saat hujan deras, cairan atau lendir sampah organiknya bisa merembes ke badan jalan dan menimbulkan bau tak sedap, bahkan berdampak pencemaran air lendir sampah organik ke sumur dan sawah penduduk di bawah bukit TPA Blangbintang,” kata Sulaiman.
Lebih dari itu, ia juga meminta Pemerintah Aceh lebih serius dan profesional mengelola TPA yang berada 118 meter di atas permukaan laut tersebut. Jangan pernah menganggap karena sampah organik dan bahaya racunnya kecil, maka pengelolaannya dianggap enteng. “Cairan sampah organik itu tetap bisa merusak lingkungan dan baunya melebar ke lokasi pemukiman penduduk di bawah bukit TPA yang jaraknya hanya sekitar 5 atau 6 kilometer,” sebut Sulaiman.
Apalagi kata Sulaiman, di sekitar TPA itu, selain ada perumahan penduduk, juga ada Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda (SIM), Lanud TNI AU, peternakan ayam petelur, sekolah penerbangan, perkebunan masyarakat, pergudangan, dan lainnya.
Menanggapi hal ini, Teuku Zul Akhyar, mengatakan penyebabnya jalan masuk ke kolam tempat penimbunan sampah belum pengerasan atau pengecoran dengan besi ulir dan semen ready mix atau siap pakai. Dengan demikian setiap hujan, jalan menuju kolam penimbunan sampah itu becek, sehingga tak bisa dilalui truk pengangkut sampah kapasitas 10 ton ke atas dari Aceh Besar dan Banda Aceh. Selain itu, kata Zul Akhyar, dari tiga alat berat, hanya satu yang bisa dioperasikan karena dua lainnya rusak dan belum diperbaiki karena terbatasnya dana mereka.
“Idealnya anggaran yang diberikan untuk pengelolaan TPA seluas 200 hektare yang menampung sampah per hari mencapai 300 ton, sekitar Rp 7 miliar. Fakta yang sudah lima tahun, hanya diberikan antara Rp 2,5 - Rp 3 miliar per tahun tahun. Tidak sampai separuhnya,” kata Zul Akhyar.
Zul Akhyar menilai anggaran senilai itu hanya cukup untuk bayar gaji 39 tenaga kontrak ditambah sejumlah petugas keamanan dan operasi alat belat. Begitu pun, kata Zul, pihaknya menyumbang PAD Rp 700 juta/tahun, dari hasil pembayaran jasa pengelolaan sampah Aceh Besar dan Banda Aceh.
“Setiap pembuangan sampah organik satu ton ke TPA Blangbintang dikenakan jasa tarif pengelolaan Rp 13.000. Tarif jasa pengelolaan itu, sangat kecil, seharusnya Rp 65.000/ton,” pungkas Teuku Zul Akhyar. [] SERAMBINEWS
 |
| Foto : Serambinews |
“Jika tumpukan sampah itu tidak secepatnya dimasukkan ke dalam lubang tempat penimbunan, maka saat hujan deras, cairan atau lendir sampah organiknya bisa merembes ke badan jalan dan menimbulkan bau tak sedap, bahkan berdampak pencemaran air lendir sampah organik ke sumur dan sawah penduduk di bawah bukit TPA Blangbintang,” kata Sulaiman.
Lebih dari itu, ia juga meminta Pemerintah Aceh lebih serius dan profesional mengelola TPA yang berada 118 meter di atas permukaan laut tersebut. Jangan pernah menganggap karena sampah organik dan bahaya racunnya kecil, maka pengelolaannya dianggap enteng. “Cairan sampah organik itu tetap bisa merusak lingkungan dan baunya melebar ke lokasi pemukiman penduduk di bawah bukit TPA yang jaraknya hanya sekitar 5 atau 6 kilometer,” sebut Sulaiman.
Apalagi kata Sulaiman, di sekitar TPA itu, selain ada perumahan penduduk, juga ada Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda (SIM), Lanud TNI AU, peternakan ayam petelur, sekolah penerbangan, perkebunan masyarakat, pergudangan, dan lainnya.
Menanggapi hal ini, Teuku Zul Akhyar, mengatakan penyebabnya jalan masuk ke kolam tempat penimbunan sampah belum pengerasan atau pengecoran dengan besi ulir dan semen ready mix atau siap pakai. Dengan demikian setiap hujan, jalan menuju kolam penimbunan sampah itu becek, sehingga tak bisa dilalui truk pengangkut sampah kapasitas 10 ton ke atas dari Aceh Besar dan Banda Aceh. Selain itu, kata Zul Akhyar, dari tiga alat berat, hanya satu yang bisa dioperasikan karena dua lainnya rusak dan belum diperbaiki karena terbatasnya dana mereka.
“Idealnya anggaran yang diberikan untuk pengelolaan TPA seluas 200 hektare yang menampung sampah per hari mencapai 300 ton, sekitar Rp 7 miliar. Fakta yang sudah lima tahun, hanya diberikan antara Rp 2,5 - Rp 3 miliar per tahun tahun. Tidak sampai separuhnya,” kata Zul Akhyar.
Zul Akhyar menilai anggaran senilai itu hanya cukup untuk bayar gaji 39 tenaga kontrak ditambah sejumlah petugas keamanan dan operasi alat belat. Begitu pun, kata Zul, pihaknya menyumbang PAD Rp 700 juta/tahun, dari hasil pembayaran jasa pengelolaan sampah Aceh Besar dan Banda Aceh.
“Setiap pembuangan sampah organik satu ton ke TPA Blangbintang dikenakan jasa tarif pengelolaan Rp 13.000. Tarif jasa pengelolaan itu, sangat kecil, seharusnya Rp 65.000/ton,” pungkas Teuku Zul Akhyar. [] SERAMBINEWS
