Penataan KL KOTAKU Desa Bukit Tempurung Dan Kota Lintang Diserahterimakan

Lentera24.com | ACEH TAMIANG --  Badan Keswadayaan Masayarakat (BKM) Udep Sare Kampung Bukit Tempurung dan BKM Muda Sedia Kampung Kota Lintang Kecamatan Kota Kualasimpang, Kabupaten Aceh Tamiang dalam melaksanakan Kegiatan Bantuan Dana Investasi Kota tanpa kumuh (BDI KOTAKU) tahun 2018 telah dipertanggungjawabkan dan diserahterimakan.


Koordinator BKM Udeep Saree, M. Yusuf menyerahkan menyerahkan dokumen pertanggungjawaban kegiatan BDI KOTAKU kepada Kepala Satker PIPAceh Tamiang, Wan Zulham, ST. (Suparmin)
Serah terima kegiatan kepada Kepala Satuan Kerja (Satker) PIP Kabupaten Aceh Tamiang dimaksud menggambarkan atas kesuksesan 2 BKM yang dikoordinatori Muhammad Yusuf, S.Ag (BKM Udeep Sare) dan Suparno (BKM Muda Sedia).

"Kegiatan yang dilaksanakan oleh BKM ini membuktikan bahwa tanggungjawab yang telah dipercayakan melalui lembaga BKM berupa pelaksanaan kegiatan infrastruktur yang bersumber melalui KOTAKU dapat di serahterimakan kembali kepada kepala Satker PIP Kabupaten Aceh Tamiang, yakni Pak Wan Zulham, ST dari Bidang Cipta Karya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) setempat," ujar Muhammad Yusuf kepada Lentera24, Senin (28/1) di Kualasimpang.

Dikatakan Yusuf, kegiatan serahterima yang digelar pada Rabu (23/1) diaula Cemat Kota Kualasimpang tersebut merupakan laporan dalam bentuk pembangunan infrastruktur berbasis lingkungan. Infrastruktur yang terbangun juga mendukung dan terkoneksi dengan kegiatan pembangunan yang kelaksanakan melalui Dana Desa/Kampung dengan mensandingkan perencanaan pembangunan kampung proses awal perencanaan.

"Maka proses yang menjadi tolak ukur sinergis perencanaan dan kegiatan berada pada tahapan pelaksanaan yang terbangun," ujar Yusuf.

Secara gamblang Yusuf mengatakan, Acara Serah terima kegiatan BDI KOTAKU terlebih dahulu di mulai dengan menampilkan semua kegiatan infrastruktur yang terbangun dari kondisi awal hingga kondisi terbangun yang ditayangkan melalu media video.

Namun imbuh Yusuf, sebelumnya Koordinator Kota (Korkot) KOTAKU Aceh Tamiang menggambarkan proses perjalanan kegiatan KOTAKU yang dimulai dari proses kebutuhan dalam persiapan perencanaan, proses pelaksanaan dimaksud yang menitik beratkan kegiatan yang dibangun harus dengan mutu berkualitas standard pada Dinas Pekerjaan Umum (PU) hingga proses sertifikasi bersama Satker PIP dengan tetap mengawal akan kegiatan yang terbangun.

"Perlu diketahui bahwa kebutuhan kegiatan yang terbangun merupakan permasalahan yang terhubung atau terkoneksi dengan jaringan skala kota.," ungkapnya.

Tentunya sambung Yusuf lagi, penanganan yang di harapkan dapat berkontribusi dalam penyelesaian permasalahan tersebut. Sehingga kebutuhan kegiatan infrastruktur yang terbangun dapat bermanfaat dan dipertanggungjawabkan pembangunannya. 

Kepala Satker PIP Aceh Tamiang, Wan Zulham, ST menyampaikan bahwa kegiatan Serah terima kegiatan BDI KOTAKU 2018, merupakan pertanggungjawaban yang diberikan dan konsisten akan keberlanjutan dari pemeliharaan infrastruktur yang dibangun..

"Terlepas dari kegiatan yang sudah terbangun dengan infrastruktur yang berkualitas Standard teknis PU dalam pendampingan personil KOTAKU," paoar Wan Zulham.

Kepala satker PIP juga menambahkan bahwa dari kampung yang mendapatkan BDI juga didukung koneksitas pembangunannya melalui dana Desa dan APBD yang kalau di total lebih kurang hampir 60% dari kegiatan KOTAKU terkoneksi dan bersumber melalui KOLABORASI.

"Hal inilah yang menjadi tolak ukur kegiatan infrastruktur yang terbangun dan tertangani di support secara menyeluruh dengan berbagai pihak," terang Wan Zulham.

Orang yang menjabat sebagai Kabid Cipta Karya pada Dinas PUPR Aceh Tamiang ini, juga menekankan kepada lembaga BKM yang terpilih harus tetap intens berkomunikasi dalam perencanaan kampung dalam menuntaskan kawasan pemukiman kumuh menjadi kawasan lingkungan yang tertata dan menarik untuk di manfaatkan dengan mengedepankan kelompok yang dipercaya dalam perawatan dan pemeliharaan pembangunan kampung kita.

Ada beberapa point penting yang musti diemban oleh Lembaga BKM dan aparatur kampung, sehingga diharapkan harus tetap konsisten pada kegiatan yang dibangun di kampung dengan berpegang pada satu perencanaan, satu data dan satu peta dalam sinergis perencanaan saat ini.

Banyak program yang mendukung pembangunan kampung dalam penanganan kumuh seperti KOTAKU, Dana Desa, Sanimas dan Corporate Social Responsibility (CSR) yang turut berkontribusi dalam menata kawasan lingkungan dan kota berbasis masyarakat. Sehingga pemukiman yang layak huni dan berkelanjutan  serta produktif menjadi landasan akhir dari i'tikad dan ikhtiar  bersama dalam mencapai program sesuai yang direncanakan. [] L24-002 (Suparmin)
Diberdayakan oleh Blogger.