Eks Ketua KPK Usul Baliho Caleg Diganti dengan Rincian APBD

Lentera24.com | JAKARTA -- Mantan Ketua KPK, Antasari Azhar, menyoroti keterbukaan informasi publik terkait APBD yang dinilai masih kurang. Kurangnya keterbukaan itu berpotensi menimbulkan korupsi. Hal itu ia sampaikan saat menjadi pembicara dalam diskusi 'Pelayanan Rakyat Bebas dari Korupsi' di Kantor Staf Presidenan, Jakarta Pusat, Rabu (9/1).

Foto : Kumparan
Untuk itu, Antasari mengusulkan agar setiap sudut tempat yang menjadi ruang publik diberikan informasi tersebut. Bahkan, dia berpendapat agar rincian anggaran tersebut ditempatkan di papan baliho menggantikan baliho para caleg.

"Aplikasinya realitas saya ingin ke depan seluruh provinsi atau minimal di depan kantor ini daripada baliho caleg kita ganti baliho APBD transparan," kata Antasari.

Rincian APBD yang bisa dilihat publik itu, kata Antasari, agar masyarakat bisa mengawal penggunaan APBD. Hal ini menurutnya bisa meningkatkan fungsi pengawasan yang dilakukan masyarakat agar dapat mencegah perbuatan koruptif. 

"APBD Banten misalnya, (kalau dibuka) masyarakat Banten bisa lihat 'oh nanti segini. Itu masyarakat kan bagian pengawasan. Kalau masyarakat kan mengawasi, maka korupsi terhindar," jelasnya.

Bagi Antasari, indeks penilaian korupsi tak dinilai dari banyaknya penangkapan yang dilakukan. Melainkan dari upaya pencegahan dengan membuka anggaran daerah, agar masyarakat bisa melihat dampak APBD. 

"Terkahir masalah pelayanan publik indeks persepsi kita bukan banyak tangkapan tapi upaya-upaya hukum. Dengan upaya ini dan mudah-mudahan menjadi atensi pemerintah. Sehingga contohnya masyarakat bisa melihat nanti ini akan dibangun jalan dan lainnya, " tutupnya. [] KUMPARAN
Diberdayakan oleh Blogger.