DPMKPP dan KB Atam Gelar Bimtek SiskeuDes

Lentera24.com | ACEH TAMIANG -- Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang melalui DPMK.PP dan KB menggelar pelaksanaan berupa Bimbingan Teknis (Bimtek) terkait Implementasi Siskeudes yang diberikan kepada Sekretaris dan Bendahara Kampung dari 213 Kampung (Desa), pelaksanaan tersebut berdasarkan Permendagri no 20 tahun 2018 yang berlangsung di Gedung Pesantren Raja Silang Kampung Tanjung Seumantoh Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang. Dengan tujuan agar para Sekretaris dan Bendahara dapat mengelola keuangan kampung dengan baik, Senin (28/01/2019).



Drs. Tri Kurnia Kepala DPMKPP-KB melalui Maizul Fazli, S. Sos Kepala Bidang Pemberdayaan Pemukiman dan Kampung di DPMKPP-KB Aceh Tamiang saat dikonfirmasi oleh pihak wartawan menyampaikan "kegiatan ini diselenggarakan berdasarkan Permendagri Nomor 20 tahun 2018 tentang pengelolaan Keuangan Kampung, (Desa-red) diperuntukkan untuk Bendahara dan Sekretaris Kampung di 213 Kampung khususnya", ucapnya.


Sekretaris Desa mempunyai tugas mengkoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan APB Desa serta megngkordinasikan penyusunan laporan keuangan Desa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa "jika kegiatan ini tidak dilaksanakan, dikhawatirkan mereka tidak mengetahuinya dengan adanya perubahan perubahan pada peraturan Menteri dalam negeri", terangnya.


Maizul Fazli, S. Sos juga menjelaskan, kegiatan Bimbingan Teknik ini dilaksanakan selama 12 hari dan terbagi dalam tiga gelombang, dengan peserta Bendahara dan Sekretaris Kampung dari 213 Kampung di Kabupaten Aceh Tamiang.


Pada Gelombang pertama ini diikuti oleh Lima Kecamatan meliputi Kecamatan Tenggulun, Kejuruan Muda, Rantau, Banda Mulia dan Kecamatan Tamiang Hulu dengan peserta Kampungnya masing-masing.


Maizul Fazli, S. Sos menambahkan "Kepada para peserta diharapkan dapat mengerti dan terus didayagunakan sehingga apa yang dipelajari lewat bimtek dapatlah ini memberikan nilai tambah dalam menjalankan pelaksanaan tugas-tugasnya, sehingga dapat meminimalisir terjadinya pelanggaran-pelanggaran dalam pengelolaan keuangan Kampung", tutupnya mengakhiri. [] L24-014 (Andi)
Diberdayakan oleh Blogger.