PGRI Subulussalam Tuntut Tunjangan Sertifikasi

Lentera24.com | SUBULUSSALAM -- Musyawarah Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kota Subulussalam tuntut Pemko Subulussalam untuk segera membayar sejumlah tunjangan guru tahun 2018. 

Suasana musyawarah PGRI Kota Subulussalam (Foto : Khairul/dok. L24)
Tuntutan disampaikan melalui musyawarah PGRI di gedung PGRI Kota Subulussalam dihadiri Sekretaris PGRI, Suwantri, SPd, MPd, unsur PGRI Perwakilan Kecamatan dan Ketua Kobar GB, Ismail, SPdI, Kamis (27/12).

Ketua PGRI Kota Subulussalam, Saruddin Solin, SPdI usai memimpin rapat di sana menegaskan, pihak PGRI menuntut Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (DPK) setempat secepatnya membayar hak-hak guru di Kota Subulussalam. Pasalnya, dana terkait telah ditransfer dari pusat dan calon penerimanya sudah jelas sehingga tidak ada alasan untuk menunda pembayarannya. 

Menyebutkan data di sana, sejumlah tunjangan yang belum dibayar oleh Pemko Subulussalam tahun 2018 di sana senilai Rp7,1 miliar, meliputi sertifikasi guru TK sebanyak 22 orang, guru SD, SMP dan Pengawas 358 orang, tunjangan guru terpencil 135 orang masing-masing selama tiga bulan. Lalu, tunjangan selama enam bulan nonsertifikasi/tamsil bagi 373 guru dan 246 guru kontrak.    

"Kami dari PGRI mendesak Pemko Subulussalam untuk segera membayar hak-hak guru tahun 2018," tandas Sahrudin. [] L24-013 (Khairul) 

Diberdayakan oleh Blogger.