Lentera 24.com | SUBULUSSALAM -- Meskipun Wakil Ketua DPRK Subulussalam, Hj. Mariani Harahap, SE melakukan aksi wolk out, Rapat Paripurna Pe...
Lentera24.com | SUBULUSSALAM -- Meskipun Wakil Ketua DPRK Subulussalam, Hj. Mariani Harahap, SE melakukan aksi wolk out, Rapat Paripurna Persetujuan Bersama Rancangan Qanun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (APBK) Subulussalam 2019 tetap berlanjut hingga selesai di gedung sidang DPRK setempat, Jumat (30/11) sore, setelah Ketua DPRK Hariansyah mendapat persetujuan dari para anggota dewan yang hadir.
Sikap wolk out politisi Partai Hanura ini menyusul sejumlah pendapat yang telah disepakati Fraksi Nurani Bangsa Berkeadilan tidak dibacakan Ajo Irawan, saat membacakan pandangan tertulis fraksi itu di sana.
Kepada media ini, Hj. Mariani Harahap usai meninggalkan ruang sidang mengaku menyesalkan tidak dibacakan sejumlah poin di sana karena dinilai sangat penting, terlebih sudah menjadi kesepakatan fraksi.
Poin penting di sana, seperti terkait pendapatan sebesar Rp12 miliar dari Dana Insentif Daerah (DID) ternyata dipastikan tidak ada atau nihil setelah dilakukan kroscek ke Kementerian Keuangan.
Poin lain, tidak ditampung usulan gaji honorer selama setahun penuh, 2019, padahal jika pemerintah berniat baik, upah itu bisa dipenuhi. "Bisa dipangkas dari anggaran fisik jika perlu," tandas Mariani untuk memenuhi upah terkait.
Lalu, soal anggaran penambahan gaji PNS yang naik 5% tahun 2019, dialokasikan di RAPBK 2019, seperti tahun ini. Dia mempertanyakan dari mana memenuhi kenaikan gaji PNS di sana jika tidak dianggarkan 2019. Soal TC PNS dan anggaran Bansos, hibah juga bagian yang diprotes.
Menurut Mariani, sikap walk out dirinya sekaligus menarik kembali tanda tangan yang dia bubuhkan pada RAPBK 2019, termasuk di dokumen SKPK. "Saya tarik kembali tanda tangan saya," sesal Mariani.
Pada paripurna di sana, pandangan Fraksi Sepakat Bersama dibacakan Usman Kahar dari Partai Golkar dan pandangan Fraksi Bangsa Nurani Bangsa Berkeadilan dibacakan Ajo Irawan, dari PKB. [] L24-013 (Khairul)
 |
| Foto : Hj. Mariani Harahap, wakil ketua DPRK Subulussalam saat walk out diikuti politisi Hanura, Heppi Bancin pada Rapat Paripurna Persetujuan Bersama Rancangan Qanun tentang APBK Subulussalam 2019, Jumat (30/11) |
Kepada media ini, Hj. Mariani Harahap usai meninggalkan ruang sidang mengaku menyesalkan tidak dibacakan sejumlah poin di sana karena dinilai sangat penting, terlebih sudah menjadi kesepakatan fraksi.
Poin penting di sana, seperti terkait pendapatan sebesar Rp12 miliar dari Dana Insentif Daerah (DID) ternyata dipastikan tidak ada atau nihil setelah dilakukan kroscek ke Kementerian Keuangan.
Poin lain, tidak ditampung usulan gaji honorer selama setahun penuh, 2019, padahal jika pemerintah berniat baik, upah itu bisa dipenuhi. "Bisa dipangkas dari anggaran fisik jika perlu," tandas Mariani untuk memenuhi upah terkait.
Lalu, soal anggaran penambahan gaji PNS yang naik 5% tahun 2019, dialokasikan di RAPBK 2019, seperti tahun ini. Dia mempertanyakan dari mana memenuhi kenaikan gaji PNS di sana jika tidak dianggarkan 2019. Soal TC PNS dan anggaran Bansos, hibah juga bagian yang diprotes.
Menurut Mariani, sikap walk out dirinya sekaligus menarik kembali tanda tangan yang dia bubuhkan pada RAPBK 2019, termasuk di dokumen SKPK. "Saya tarik kembali tanda tangan saya," sesal Mariani.
Pada paripurna di sana, pandangan Fraksi Sepakat Bersama dibacakan Usman Kahar dari Partai Golkar dan pandangan Fraksi Bangsa Nurani Bangsa Berkeadilan dibacakan Ajo Irawan, dari PKB. [] L24-013 (Khairul)
