Lentera 24.com | LHOKSEUMAWE -- Pemangku Wali Nanggroe bisa dilihat dari dua narasi, narasi perang dan narasi damai. “Jika acuannya narasi ...
Lentera24.com | LHOKSEUMAWE -- Pemangku Wali Nanggroe bisa dilihat dari dua narasi, narasi perang dan narasi damai. “Jika acuannya narasi perang, maka pengganti Hasan Tiro sebagai Wali Negara lebih utama sosok yang diberi “cap sikureueng” atau amanah atau wasiat oleh Wali Hasan Tiro sendiri,” demikian dikatakan Cut Meutia melalui realisasi yang diterima media ini, Kamis (13/12).
Menurut aktifis Perempuan Merdeka itu, melihat Wali Nanggroe sekarang lebih tepat dalam dudukan narasi damai. “Jadi, Malik Mahmud masih layak menjadi Wali Nanggroe,” kata politisi Partai Aceh itu.
Dijelaskan oleh Cut Meutia, sejarah Wali Nanggroe di era damai berbeda dengan tapak sejarah Wali Negara di era perang. Di era damai, Aceh memulai narasi sejarah baru, yang geraknya ke masa hadapan.
“Menarik Wali Nanggroe dalam difinisi Wali Negara justru cacat sejarah. Wali Negara jalurnya adalah Famili Di Tiro, sedangkan Wali Nanggroe acuannya adalah generasi pemegang tali perdamaian Aceh. Saboh geunareh prang, saboh geunareh damee,” sebut Cut Meutia.
Adanya kritik rakyat terhadap LWN dinilai wajar. Pasalnya, LWN ada dalam dinamika politik keindonesiaan. “Dibutuhkan kesabaran berproses guna menemukan positioning yang tepat untuk memastikan LWN bisa memerankan diri secara lebih maksimal,” sebutnya.
Cut Meutia mengajak semua pemangku kepentingan di Aceh untuk terus ikut menjaga ruh keacehan bersama Pemangku Wali Nanggroe.
“Jika Wali dibiarkan sendiri, apalagi dipotong kakinya, oleh rekan seperjuangan, juga oleh publik, maka hasilnya tidak ada satupun pihak yang berdaya. Bukan hanya Wali yang jatuh, tapi juga semua kita, termasuk Aceh. Akhirnya, Aceh yang kini menempatkan ulama, umara dan pemangku wali sebagai penjaga Aceh, sama-sama melemah dan sejarah baru keacehan tidak terwujud, sesama droe harusnya gaseh meugaseh, bila meubila, kecuali ka brat diduga meulanggeh,” tutup Cut Meutia. [] L24-004 (Razzaq)
Menurut aktifis Perempuan Merdeka itu, melihat Wali Nanggroe sekarang lebih tepat dalam dudukan narasi damai. “Jadi, Malik Mahmud masih layak menjadi Wali Nanggroe,” kata politisi Partai Aceh itu.
Dijelaskan oleh Cut Meutia, sejarah Wali Nanggroe di era damai berbeda dengan tapak sejarah Wali Negara di era perang. Di era damai, Aceh memulai narasi sejarah baru, yang geraknya ke masa hadapan.
“Menarik Wali Nanggroe dalam difinisi Wali Negara justru cacat sejarah. Wali Negara jalurnya adalah Famili Di Tiro, sedangkan Wali Nanggroe acuannya adalah generasi pemegang tali perdamaian Aceh. Saboh geunareh prang, saboh geunareh damee,” sebut Cut Meutia.
Adanya kritik rakyat terhadap LWN dinilai wajar. Pasalnya, LWN ada dalam dinamika politik keindonesiaan. “Dibutuhkan kesabaran berproses guna menemukan positioning yang tepat untuk memastikan LWN bisa memerankan diri secara lebih maksimal,” sebutnya.
Cut Meutia mengajak semua pemangku kepentingan di Aceh untuk terus ikut menjaga ruh keacehan bersama Pemangku Wali Nanggroe.
“Jika Wali dibiarkan sendiri, apalagi dipotong kakinya, oleh rekan seperjuangan, juga oleh publik, maka hasilnya tidak ada satupun pihak yang berdaya. Bukan hanya Wali yang jatuh, tapi juga semua kita, termasuk Aceh. Akhirnya, Aceh yang kini menempatkan ulama, umara dan pemangku wali sebagai penjaga Aceh, sama-sama melemah dan sejarah baru keacehan tidak terwujud, sesama droe harusnya gaseh meugaseh, bila meubila, kecuali ka brat diduga meulanggeh,” tutup Cut Meutia. [] L24-004 (Razzaq)
