Lentera 24.com | SUBULUSSALAM --Politisi Partai Hanura yang juga Wakil Ketua I DPRK Subulussalam, Hj. Mariani Harahap, SE pastikan tunjanga...
Lentera24.com | SUBULUSSALAM --Politisi Partai Hanura yang juga Wakil Ketua I DPRK Subulussalam, Hj. Mariani Harahap, SE pastikan tunjangan khusus (TC) dan honor harus dijadikan prioritas. Bahkan jika harus mengurangi pembiayaan kegiatan fisik demi membayar TC maupun honor, akan lebih logis.
Oleh karena itu, Tim Anggaran Pemerintah Kota (TAPK) Subulussalam disarankan untuk mengalokasikan TC dan pemberian honor selama satu tahun penuh melalui APBK Subulussalam 2019.
Hj. Mariani Harahap, SE kepada wartawan di ruang kerjanya, Sabtu (17/11) mengatakan itu menyoal RAPBK Subulussalam 2019 yang sedang dibahas Badan Anggaran (Banggar) DPRK nyaris tanpa mengalokasikan TC PNS dan honor untuk masa satu tahun, 2019.
Diakui, beberapa kali bersama TAPK dan Banggar DPRK ikut membahas anggaran, Mariani minta eksekutif mengalokasikan TC PNS dan gaji tenaga honorer penuh satu tahun pada APBK murni 2019.
Ketua TAPK, H. Damhuri, SP, MM dikonfirmasi terpisah menegaskan, apa yang dibahas secara bersama dengan Banggar DPRK masih bersifat dinamis, belum merupakan keputusan.
Soal pembayaran TC dan honorer dianggarkan untuk selama setahun pada anggaran 2019, pihaknya sangat mendukung. "Sebagai seorang PNS, saya sangat setuju, hanya masalahnya apakah daerah mampu," tandas Damhuri dicegat wartawan saat akan mengikuti lanjutan sidang pembahasan APBK 2019 di ruang Banggar DPRK setempat, Sabtu (17/11). [] L24-013 (Khairul)
 |
| Foto : Wakil Ketua I DPRK, Hj. Mariani harahap, SE saat memberi keterangan kepada wartawan, Sabtu (17/11) |
Hj. Mariani Harahap, SE kepada wartawan di ruang kerjanya, Sabtu (17/11) mengatakan itu menyoal RAPBK Subulussalam 2019 yang sedang dibahas Badan Anggaran (Banggar) DPRK nyaris tanpa mengalokasikan TC PNS dan honor untuk masa satu tahun, 2019.
Diakui, beberapa kali bersama TAPK dan Banggar DPRK ikut membahas anggaran, Mariani minta eksekutif mengalokasikan TC PNS dan gaji tenaga honorer penuh satu tahun pada APBK murni 2019.
Ketua TAPK, H. Damhuri, SP, MM dikonfirmasi terpisah menegaskan, apa yang dibahas secara bersama dengan Banggar DPRK masih bersifat dinamis, belum merupakan keputusan.
Soal pembayaran TC dan honorer dianggarkan untuk selama setahun pada anggaran 2019, pihaknya sangat mendukung. "Sebagai seorang PNS, saya sangat setuju, hanya masalahnya apakah daerah mampu," tandas Damhuri dicegat wartawan saat akan mengikuti lanjutan sidang pembahasan APBK 2019 di ruang Banggar DPRK setempat, Sabtu (17/11). [] L24-013 (Khairul)
